Ada "komunikasi politik" yang luput dari pengamatan kacamata awam saat Presiden RI Joko Widodo meminta putra sulungnya Gibran Rakabuming menemani menemui putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti, yang bertamu ke Istana. Kedatangan Agus untuk meminta restu sekaligus mengundang Presiden menghadiri peresmian berdirinya The Yudhoyono Institute.
Pertemuan dua putra sulung tidak terelakkan; satu anak sulung Presiden yang masih berkuasa dan satunya lagi anak putra mantan Presiden yang pernah berkuasa. Meski demikian, nama Agus Harimurti digadang-gadang untuk dipersiapkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.
Pertemuan ayah Agus, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Jokowi sudah terlaksana beberapa waktu lalu. Dengan demikian pertemuan antara Agus dengan Jokowi terkesan "jomplang" jika diletakkan pada konteks perhelatan Pilpres 2019 di mana keduanya kemungkin bisa saja saling berhadap-hadapan.
Untuk itulah "komunikasi politik" yang disampaikan Jokowi yang kurang bisa dipahami publik adalah; "Ini loh, lawan yang sepadan denganmu itu anak sulungku, Gibran, bukan aku!"
Kemungkinan besar meleset dan tidak seperti yang diperkirakan tentu ada, tetapi pernyataan "komunikasi politik" seperti di atas bukan mustahil tidak ada, bahkan mungkin benar adanya.
Pertanyaan "Mengapa Tidak Ada Soekarno Institute atau Soeharto Institute" muncul ketika semua mantan Presiden RI membuat institut masing-masing, mulai dari The Habibie Center, The Wahid Institute, Megawati Institute, dan yang paling anyar The Yudhoyono Institute.
Jawaban atas pertanyaan ini sederhana saja; suka-suka!
Artinya, ada yang diniatkan membuat, ada yang tidak. Atau cuma urusan trend-trend-an belaka, sebab pada masa Soekarno dan Soeharto lengser, kedua tokoh nasional yang mantan orang nomor satu di Indonesia ini tidak terpikir untuk membuat institut-institutan. Baru saat Presiden ke-3 RI lengser, BJ Habibie, ia membuat The Habibie Center.
Kecuali BJ Habibie yang tidak menggunakan kata "Institute", mantan-mantan Presiden RI setelahnya menggunakan istilah "Institute". Apa itu Institute?
Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, Institut (dalam bahasa Inggris Institute) adalah 1. organisasi, badan, atau perkumpulan yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan ilmiah, 2. organisasi, badan, atau perkumpulan yang bertujuan menyelenggarakan usaha pendidikan, kebudayaan, sosial, persahabatan (antarbangsa), rehabilitasi, dan sebagainya.
Beberapa kamus menyebutkan kata "Institut" identik dengan perguruan tinggi. Tentu saja Institut yang menempel pada nama-nama mantan Presiden RI itu tidak ada kaitannya dengan dunia perguruan tinggi. Namun demikian, predikat yang menempel pada masing-masing mantan Presiden itu mencerminkan preferensi dan bidang yang digeluti institut tersebut.
Contoh sederhana, karena BJ Habibie lekat dengan teknologi dan keilmuan, maka institut atau The Habibie Center yang dimilikinya tidak jauh-jauh dari bidang itu. The Habibie Center yang berdiri 10 November 1998 merupakan yayasan yang berupaya memajukan modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama.
Adapun misi The Habibie Centre, pertama, untuk menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia; dan kedua untuk memajukan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.
Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan meliputi seminar, pemberian beasiswa di dalam dan luar negeri, pemberian "Habibie Award", dan diskusi dengan topik yang berkaitan dengan bidang sumber daya manusiapada umumnya, maupun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, lekat dengan kajian pluralisme, nilai-nilai kemanusiaan dengan hak asasinya, persoalan lintas agama dan keyakinan, serta Islam moderat tentu saja.
Pada laman institut yang berdiri sejak 7 September 2004 itu disebutkan, The Wahid Institute merupakan lembaga yang berusaha mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia.
Dalam berbagai programnya, The Wahid Institute menggelar kegiatan di lingkungan aktivis Muslim progresif dan dialog-dialog di antara pemimpin agama-agama dan tokoh-tokoh politik di dunia Islam dan Barat.
Visi The Wahid Institute adalah terwujudnya cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera dan umat manusia yang berkeadilan sosial dengan menjunjung tinggi pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, HAM yang diinspirasi nilai-nilai Islam.
The Wahid institute berusaha memperjuangkan terciptanya dunia yang damai dan adil dengan mengembangkan pandangan Islam yang toleran dan moderat dan bekerja untuk terbangunnya kesejahteraan bagi semua manusia.
Sedangkan Megawati Institute menyebut dirinya lembaga nonprofit didirikan Megawati Sukarnoputri sebagai think tank yang berfokus pada ideologi kerja Pancasila (1 Juni 1945). Perannya adalah merangkul pemikiran kaum cendekiawan, baik yang terafiliasi dengan PDI Perjuangan maupun kelompok cendekiawan independen dengan visi membumikan nilai-nilai Pancasila (1 Juni 1945) sebagai ideologi bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia.
Misi yang diembang Megawati Institute antara lain menerjemahkan ideologi Pancasila (1 Juni 1945) menjadi ideologi kerja (working ideology), menerjemahkan ide-ide dan gagasan Sukarno ke dalam kebijakan PDI Perjuangan, menerjemahkan pelaksanaan 4 pilar (NKRI, Pancasila 1 Juni 1945, Bhinneka Tunggal Ika, UUD ‘45) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merangkul kaum cendekiawan nasionalis, serta menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk penyelesaian persoalan bangsa dengan parameter berbasis pada nilai-nilai akademis.
The Yudhoyono Institute
Ramai diberitakan bahwa, Kamis 10 Agustus 2017 kemarin, Agus Harimurti datang ke Istana menemui Presiden RI Joko Widodo untuk meminta restu pendirian sekaligus peresmian Institut yang membawa nama ayahnya itu. Saat bertemu Agus, Presiden ditemani putra sulungnya, Gibran Rakabuming yang foto mereka berdua viral di media sosial. Agus mengaku Presiden merestui pendirian Institut yang langsung dipimpinnnya itu, namun Presiden Jokowi tidak dapat memenuhi undangan Agus Harimurti tersebut.
Lalu, apa misi dan visi yang diemban The Yudhoyono Institute yang didirikan bertepatan dengan ulang tahun ke-39 putra sulung Presiden ke-6 RI itu?
Menurut Chief Communication Office The Yudhoyono Institute, Ni Luh Putu Caosa Indryani, sebagaimana dikutip Detik.com, The Yudhoyono Institute ini merupakan think tank independent atau semacam lembaga kajian dengan penekanan non-politik praktis. Institut yang bermarkas di Jalan Wijaya I, Jakarta Selatan ini berfokus pada isu-isu strategis nasional dan internasional. The Yudhoyono Institute disebut akan berpihak pada tiga pilar utama, yaitu liberty (kebebasan), prosperity (kemakmuran), dan security (keamanan).
"The Yudhoyono Center hadir untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa yang unggul di masa depan," kata Ni Luh Putu Caosa. Direktur eksekutif Institute ini adalah Agus Harimurti dengan Chairman dipegang langsung Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan institut antara lain school of leadership and management, seminar, rountable diacussion, dan publication. The Yudhoyono Institute tidak terkait dengan Partai Demokrat yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono.
Kata kunci "kepemimpinan" (leadership) dan "manajemen" adalah yang menjadi penekanan The Yudhoyono Institute. Tidak terlalu keliru karena "kepemimpinan" adalah ikon SBY sendiri yang berhasil memimpin Republik Indonesia ini selama 10 tahun. Wajar kalau niatan Institut ini untuk mencetak kader-kader pemimpin masa depan, termasuk mencetak Agus Harimurti sendiri untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan.
Memang "kemarin" Agus Harimurti gagal di putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Boleh jadi salah satu tugas The Yudhoyono Institute ini adalah menelaah dan menelisik kegagalan tersebut semberi mempersiapkan strategi jitu buat Agus Harimurti untuk bertarung di palagan mana lagi; apakah di Pilkada Jawa Timur tahun 2018 atau langsung menjadi calon presiden di Pilpres 2019.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews