Kalau nggak mau dengar emak-emak ngomel, jangan bicara soal garam. Harga garam bukan hanya melambung. Walaupun emak-emak punya duit lebih, barangnya langka. Bagi Bapak-bapak harus punya sedikit pengertian. Kalau masakan kurang garam jangan menyalahkan istri di rumah. Lalu mau ngomel sama siapa?
Mau ngomel sama menteri Susi yang ngurusin soal garam juga percuma. Paling seperti biasanya di cuek saja. Para nelayan yang memprotesnya ke Istana, dan berkas protesnya sudah disampaikan kepada staf kepresidenan saja Ibu menteri cuek habis. Berkas protes itu nampaknya sudah tenggelam sebelum Ibu Susi menenggelamkannya.
Begitulah nikmatnya menjadi menteri yang telah berhasil menabung popularitas. Kementrian terkait semisal kementerian perdagangan juga nyaris tak terdengar.
Mau mencari tahu di media dalam soal jalan keluar persoalan garam ini juga akan sia-sia. Ada berita Pak Presiden menegur dua menteri. Itu bukan soal garam, tapi soal iklim investasi. Ada berita Pak Presiden mengumpulkan tokoh parpol pendukung pemerintah. Itu bukan soal garam, tapi soal ambang batas 20 persen.
Berita yang menyangkut soal pangan yang cukup heroik datang dari kepolisian. Dalam berita tertulis, Kapolri bertekad akan memberantas mafia beras. Kalau dijadikan judul ala Koran kuning jelas nggak nyambung. Misalnya, "Harga Garam Melambung, Kapolri Bertekad Berantas Mafia Beras!"
Ini memang era nggak nyambung. Berdampak pada hubungan mesra antara garam dan asam yang selama ini selalu setia. Walaupun asam di gunung dan garam di laut, tapi bertemunya di panci juga.
Kemesraan itu sekarang terganggu. Hanya nampak asam dalam panci. Garam entah tidur di rumah siapa. Bersama siapa. Celakanya, tidak ada satu pun yang peduli pada kerinduan asam yang menanti garam dengan harap-harap cemas campur cemburu yang tak tertahankan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
