Angkat Menteri ESDM Baru Yang Berani Lawan Mafia Migas

Jika orang seprofesional Arcandra Tahar saja bisa digoyang-goyang sampai jatuh, Presiden Jokowi harus berani melakukan terobosan yang "out of the box", yakni mengangkat pengganti Menteri Energi Minyak Energi dan Mineral yang baru dari kalangan mafia minyak dan gas (migas).

Dengan cara ini, dijamin segerombol oknum di kementerian ESDM dengan jaringannya tancap gas mengeksploitasi hasil bumi Indonesia dengan bebas. Selain itu, Jokowi terhindar dari perundungan (bully).

Paling tidak, demikianlah harapan para mafia minyak dan gas baik yang berada di dalam dan di luar negeri usai Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra selaku Menteri ESDM tadi malam. Jokowi kemudian menunjuk Luhut Binjar Panjaitan sebagai menteri ESDM ad interim (sementara). Tentu saja Luhut bukan mafia migas dan jabatan yang disandangnya pun sifatnya hanya sementara sebelum Presiden mengangkat menteri ESDM definitif pengganti Arcandra.

Harus diakui, keputusan Presiden Jokowi memberhentikan Arcandra -- apapun sebutannya; dengan hormat atau tidak dengan hormat -- adalah tepat. Tidak ada keraguan profesionalisme, hanya saja ada aturan dan etika yang dilarabrak Arcandra. Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia tidak menerima dwikewarganegaraan (dual citizenship). Secara etika, Arcandra tidak berterus-terang tentang dirinya yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat.

Selain itu, pasca pemberhentian Arcandra, harus diusut siapa yang memberi masukan yang keliru terhadap Presiden sehingga berakibat mempermalukan Presiden di mata publik. Kepercayaan internasional diduga akan goyah atas kasus Arcandra ini, sehingga bersih-bersih ala Recep Tayyip Erdogan diperlukan juga. Jangan segan-segan Jokowi meniru Erdogan agar memperoleh simpati para pemujanya di sini.

Mengapa memberhentikan Arcandra disebut keputusan yang tepat meskipun Jokowi harus menanggung malu? Sebab lebih baik mengakhiri polemik yang berkepanjangan daripada terus mempertahankan Arcandra. Jika masih tetap mempertahankannya selaku menteri ESDM, niscaya Arcandra akan terus dipersoalkan, diganggu, digoyang-goyang sampai benar-benar jatuh.

Melihat kemungkinan suasana yang tidak kondusif ini, Jokowi harus melakukan langkah yang tidak populer, khususnya di mata para penentangnya yang masih berkeliaran di berbagai sudut tempat seperti Pokemon Go. Presiden Jokowi mempertimbangkan kaum penentangnya, bahwa tidak salah saja disalah-salahkan apalagi saat benar-benar berbuat salah seperti mengangkat Arcandra sebagai Menteri ESDM. Pasti salah kuadrat atau salah berlipat-lipat.

Selain itu, Presiden Jokowi tentu tidak ingin disebut sebagai inkonsisten karena pada saat bersamaan keanggotaan Gloria Natapradja Hamel selaku anggota Paskibraka digugurkan karena yang bersangkutan memegang paspor Perancis, meskipun pelajar puteri itu belum berusia 21 yang otomatis masih menjadi warganegara Indonesia.

Memang apa jadinya kalau Arcandra tetap dipertahankan tetapi Gloria dilengserkan, dunia perundungan akan semakin tumbuh subur, khususnya merundung Presiden Jokowi dan pemerintahannya.

Kini Jokowi harus memilih lagi pengganti Arcandra selaku Menteri ESDM. Jangan terlalu lama-lama dalam memilih untuk menghindari Menteri ESDM ad interim Luhut Binsar Panjaitan terkena Sindroma Ligna "sudah duduk lupa berdiri". Atau kalau kelak Arcandra sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia-nya, mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Menteri ESDM adalah hak sepenuhnya Jokowi.

Jika dari kalangan profesional, orang baik dan soleh (hafiz Quran) saja masih dipersoalkan dan digoyang-goyang sampai jatuh, ada baiknya Presiden Jokowi mempertimbangkan usulan PepNews! ini, yakni memilih Menteri ESDM yang baru dari kalangan mafia migas baik yang masih berada di dalam maupun di luar negeri.

Panggil mereka satu persatu ke Istana, tawarkan posisi Menteri ESDM pengganti Arcandra, niscaya mereka akan datang berduyun-duyun ke Istana. Dengan cara ini, publik sekaligus Jokowi sendiri akan tahu wajah-wajah para mafia migas yang selama ini boleh jadi berdiam diri di tempat aman, sunyi, tetapi bergelimang minyak dan gas bumi dalam bentuk properti dan fulus tanpa nomor seri.

***