Wacana

Kritik atas Kritik, Raja Juli Antoni “Good Boy” Baru Kekuasaan

Raja Juli Antoni, Framing, Kritik, Pemerintah, Headline, Politik, Kekuasaan
Raja Juli Antoni (Foto: Nusanews.net)
Pemerintah hampir selalu baru mau mengkoreksi kebijakan sesudah ketemu dengan krisis. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai kenyinyiran dan dinafikan.

Sejak rezim Jokowi berkuasa, kita disuapi framing menyesatkan tentang “lovers” dan “haters” yang membawa konsekuensi semua “kritik” akhirnya dianggap sebagai bentuk “kenyinyiran” (baca: sinisme). Hal ini tak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Sebelum mengkritik kredibilitas partai oposisi, yang seolah menganggap tidak ada sama sekali kritik bermutu dari partai-partai yang berada di luar lingkaran pemerintah, keberadaan framing awal ini perlu dipahami terlebih dulu.

Meski terkesan simpel, keberadaan framing semacam itu sebenarnya bersifat destruktif terhadap kontestasi kewarasan di ruang publik kita, karena akhirnya semua kritik yang pernah muncul terhadap pemerintah jadi tak dianggap, tanpa terkecuali.

Baca Juga:  Kenapa Gerindra Sedemikian Membenci PSI?

Pada pihak pemerintah, framing itu telah berimplikasi pada pengabaian terhadap hampir semua kritik, karena hanya menganggapnya sebagai sinisme belaka. Akhirnya, pemerintah membuta-tulikan dirinya sendiri.

Ini tentu saja buruk bagi demokrasi. Sebab, jika kritik publik telah diabaikan, maka satu-satunya yang bisa mengontrol pemerintah tinggal krisis.

Kita bisa melihat sendiri, pemerintah hampir selalu baru mau mengkoreksi kebijakannya sesudah ketemu dengan krisis. Mulai dari pengistimewaan terhadap mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tempo hari, hingga proyek infrastruktur, semua baru dikoreksi sesudah muncul krisis.

Ilustrasi (Foto: Facebook.com)
Ilustrasi (Foto: Facebook.com)

Sedangkan pada publik dan kelompok oposan, keberadaan framing yang mematikan tadi telah membuat argumentasi waras apapun yang mereka susun untuk menilai dan mengkritisi kebijakan pemerintah (atau kekuasaan secara umum) akhirnya jadi mentah. Ini kondisi yang tidak bagus, karena bisa mengkanalisasi rasa frustrasi publik.

Di luar faktor identitas, yang sebenarnya telah menggerakkan jutaan orang pada berjilid-jilid aksi massa sepanjang tahun 2016 silam adalah rasa frustrasi tadi. Publik merasa frustrasi menghadapi perilaku buta-tuli kekuasaan.

Sehingga, ketika ketemu trigger yang berhasil mempersatukan mereka, kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan show off di hadapan kekuasaan. Jadi, politik identitas bukanlah satu-satunya pemicu lahirnya aksi massa terbesar sesudah Reformasi tersebut.

Saya kira Raja Juli Antoni telah mengabaikan keberadaan faktor framing menyesatkan tadi dalam analisisnya ketika mengkritik kredibilitas partai oposisi pemerintahan Jokowi. Tapi pengabaian itu sepenuhnya bisa dipahami. Sebagai bagian dari ‘good boy‘ (baru) pemerintah, ia memang harus menggonggong kepada kelompok oposisi.

***

Editor: Pepih Nugraha