Pembiaran Pemerintah terhadap Praktik Kawin Kontrak di Puncak

Diharapkan Pemerintahan Jokowi-Maruf tak hanya mampu membenahi carut-marut masalah-masalah besar, tapi juga mampu membenahi masalah-masalah kecil.

Jumat, 19 Juni 2020 | 11:05 WIB
0
390
Pembiaran Pemerintah terhadap Praktik Kawin Kontrak di Puncak
Pelaku kawin kontrak yang kena razia (Foto: tempo.co)

Komplek pelacuran terbesar Dolly di Surabaya telah dibubarkan dan ditutup. Kalijodo lokasi pelacuran dan perjudian terkenal di Jakarta pun sudah ditutup. Kalijodo sudah disulap menjadi taman bermain.

Itu pertanda pemimpin Surabaya dan Jakarta yang membubarkan dan menutup kedua lokasi prostitusi itu adalah pemimpin-pemimpin yang baik dan bijak, yang tidak ingin ada lokasi-lokasi yang merusak moral warganya, berada di wilayah yang dipimpinnya!!

Namun, coba tengok kawasan Puncak, Jawa Barat. Sejak dulu, terdapat lokasi-lokasi prostitusi. Bahkan, ada perkampungan yang para warganya menyediakan (available) "kawin kontrak". Para orangtua "menjual" anak-anak perempuannya kepada turis-turis yang berasal dari timur tengah. Anak-anak perempuan mereka "dikawinkontrakkan" kepada turis-turis itu dengan perjanjian.

Turis-turis itu membayarkan sejumlah uang. Dan para orangtua menyerahkan anak-anak perempuannya kepada para turis itu untuk dijadikan istri . Tetapi, hanya dijadikan istri dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Kayak mengontrak rumah atau rumah susun. Habis masa kontrak ya tinggalkan.

Timbul pertanyaan: bukankah kawin kontrak itu adalah sama saja dengan prostitusi yang diperhalus atau prostitusi yang disamarkan dengan cara agama?

Lalu, bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari hasil kawin kontrak itu? Para anak itu tentu akan tumbuh tanpa mengenal ayahandanya! Anak-anak itu lahir sebagai anak yatim!

Lalu, apa yang akan dilakukan para pemimpin yang memimpin wilayah itu? Tidak adakah muncul sebuah pemikiran yang baik dan bijak untuk membenahi kawasan itu? Supaya tidak adalagi kawin kontrak, yang jika kita mau jujur itu sama saja dengan "prostitusi yang diperhalus, bukan?

Di samping itu, yang penting adalah para pemimpin di daerah itu harus memiliki kewajiban untuk memikirkan pertumbuhan para anak dan bagaimana kejiwaan (psikologis) dan kebatinan dari anak-anak yang dilahirkan dari kawin kontrak itu!!

Lalu, apabila pemerintah daerah terus membiarkan kawin kontrak itu, apakah juga pemerintah pusat ikut membiarkan?

Lalu, buat apa rakyat ramai-ramai ikut pesta demokrasi memilih para anggota DPRD, Bupati, Gubernur, anggota DPR, dan Presiden dengan menghabiskan dana besar pula?

Pemerintah dan para petinggi jangan cuma mengurusi hal-hal besar. Tapi, masalah-masalah dan kasus-kasus kecil dibiarkan berlarut-larut.

Jokowi sudah membuktikan mampu merenegosiasi kontraknya Freeport dan membubarkan Petral dan HTI. Semua itu dilakukan Jokowi adalah untuk memajukan dan menyejahterakan seluruh Rakyat.

Tetapi, kok masalah-masalah kecil seperti kawin kontrak dibiarkan berlarut-larut?

Diharapkan Pemerintahan Jokowi-Maruf tak hanya mampu membenahi carut-marut masalah-masalah besar, tapi juga mampu membenahi masalah-masalah kecil.

Saya pendukung Jokowi sejak 2014. Dan 2019 saya pun mendukung Jokowi-Maruf. Saya tidak ingin mendukung Jokowi-Maruf secara membati buta. Karena saya bukan babi dan tidak buta. Oleh karena itu, saya sampaikan kritik ini.

***