Pandangan La Nyallaa Mattalitti soal Masa Depan DPD

La Nyallaa Mahmud Mattalitti atau akrab disapa La Nyalla berhasil menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI. Ia akan memimpin para "senator" yang datang dari 34 provinsi di mana masing-mnasing provinsi diwakili 5 anggota DPD. 

Bagaimana pandangan La Nyalla yang sebelumnya aktif di PSSI dan sempat membuat berita saat mengungkapkan dirinya telah menyetor Rp50 miliar kepada politikus papan atas untuk menjadi calon gubernur Jawa Timur itu tentang DPD, berikut petikan wawancara yang dilakukan jurnalis Rakyat Merdeka;

Apa yang akan bapak lakukan dalam memimpin DPD RI ke depan?

Saya ingin memastikan DPD dapat menjalin hubungan yang harmonis dan komunikatif, dengan semua lembaga negara, termasuk dengan Presiden dan semua kepala daerah di Indonesia. Ini penting bagi DPD, karena untuk memastikan pembangunan di daerah atau kepentingan daerah dapat terakomodasi dengan optimal. Apalagi Presiden sudah menyampaikan konsep pembangunan Indonesia Sentris. Artinya dari Sabang sampai Merauke menjadi priorotas. Bukan hanya di pulau Jawa. Dengan hubungan yang harmonis dan komunikatif, percepatan pembangunan harus bisa terlaksana.

Fokus apa yang akan dilakukan di awal kepemimpinan bapak?

Begini, DPD RI, dari sisi konstitusi memang masih memiliki kekurangan. Artinya ruang peran dan fungsinya masih terbatas. Tetapi Mahkamah Konstitusi telah memberi ruang dengan memberi tafsir yang lebih kuat dari kalimat yang tertulis di dalam UUD kita. Nah, fokus awal kepemimpinan saya adalah melakukan terobosan-terobosan kreatif dan positif, untuk memperbanyak ruang aksi bagi seluruh anggota DPD untuk bekerja demi daerah yang mereka wakili. Sehingga kembali ke spirit lahirnya DPD, yaitu untuk memastikan keputusan di tingkat nasional, memberi manfaat sebesar-besarnya untuk daerah. Karena wajah Indonesia secara utuh itu bukan Jakarta atau Jawa. Tetapi 34 provinsi itulah wajah Indonesia.

Bagaimana cara bapak mensolidkan seluruh anggota agar tugas di DPD berjalan lancar?

Pertama, pola kepemimpinan sangat penting. Saya menawarkan konsep kepemimpinan kolektif kolegial. Saya ingin semua anggota DPD adalah pemimpin. Karena sejatinya para anggota DPD ini adalah tokoh di daerah masing-masing. Tidak ada siapa dipimpin siapa. Tapi kita pimpin bersama. Kita bawa DPD ini secara bersama, menjadi DPD yang lebih kuat dan bermartabat. Yang benar-benar berperan dalam memberi manfaat bagi daerah kita masing-masing.

Kedua, saya dan unsur pimpinan hanya pemandu arah dan penjaga marwah lembaga saja. Saya memilih mendelegasikan sebanyak mungkin tugas-tugas senator kepada anggota. Dengan begitu, otomatis anggota dituntut aktif. Tidak bisa santai-santai lagi.

Bagaimana upaya Bapak meningkatkan kedisiplinan anggota untuk hadir dalam rapat-rapat?

Itu ada di domain Badan Kehormatan (BK) DPD. Ada sanksi dan mekanisme di dalam BK terkait dengan keaktifan anggota. Pimpinan tidak akan intervensi.

Apa yang akan dilakukan DPD ke depan dalam rangka untuk kemajuan wilayah/desa?

Begini, provinsi yang baik karena didukung kabupaten/kota yang baik. Kabupaten/kota yang baik karena kecamatannya bekerja dengan baik. Kecamatan yang baik karena desa/kelurahan yang baik. Nah, Indonesia bisa lebih baik, salah satunya, apabila 34 provinsi itu berkinerja baik. Di sini peran penting DPD untuk memastikan daerah mendapatkan apa yang mereka butuh dan perlukan. Anggota DPD menyerap informasi, menyampaikan, memperjuangkan dan mengawal ke daerah sekaligus melakukan pengawasan implementasinya.

Apa yang akan bapak lakukan dalam rangka terus menjalin komunikasi dengan para pemimpin tinggi negara seperti DPR, MPR dan juga Presiden?

Bisa formal, bisa informal. Yang penting komunikatif. Karena tidak jarang persoalan itu ada karena kebuntuan komunikasi saja. Kalau perlu saya yang memulai komunikasi. Tidak harus menunggu atau saling tunggu.

Apakah dalam waktu dekat akan ada rapat dengan pimpinan terpilih DPR dan MPR?

Seharusnya ada. Mungkin setelah semua selesai menyusun alat kelengkapan masing-masing. Kalau perlu inisiasi pertemuan diusulkan DPD. Bisa saja.

DPD memiliki fungsi untuk ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, apa nanti yang akan diusulkan DPD?

Untuk domain membahas RUU, tentu semua yang berkaitan dengan daerah. Sedangkan untuk domain memberi pertimbangan, terkait dengan RAPBN, pajak, pendidikan dan agama. Di UU MD3, dikatakan, pertimbangan DPD wajib ditindaklanjuti dalam pembahasan antara DPR dan Presiden.

Legislasi apa saja yang nanti akan disusulkan DPD?

Nanti akan dibahas dulu di DPD sebelum kita sampaikan dalam daftar Prolegnas.

Bagaimana tanggapan keluarga atas terpilihnya bapak sebagai ketua DPD?

Tentu berharap saya konsisten dengan apa yang sudah saya sampaikan dalam ikhtiar saya ketika maju sebagai calon ketua DPD.

Apakah ada pesan khusus dari keluarga atas amanah yang telah diberikan ini?

Tentu agar saya amanah terhadap sumpah dan janji saat dilantik.

Bagaimana cara bapak untuk mengatur waktu dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan keluarga?

Alhamdulillah tidak ada masalah. Selama ini saya sudah terbiasa aktif di beberapa organisasi dan tidak ada masalah membagi waktu.

Nama bapak muncul kembali untuk bursa ketua umum PSSI, bagaimana tanggapannya?

Ada banyak anggota yang meminta saya kembali membenahi PSSI.

Apa hobi yang paling bapak senangi?

Silaturahmi dan kumpul bersama sahabat, makan bersama. Itu sudah nikmat.

Kalau terkait kuliner?

Favorit saya nasi mandi, grill, ikan cakalang, juga nasi padang.

***