Syarwan Hamid adalah "the right man on the right place at the right time". Dan selanjutnya adalah sejarah.
Fondasi utama era reformasi adalah reformasi politik, reformasi pemerintahan, dan reformasi konstitusi.
Yang pertama berkenaan dengan reformasi UU kepartaian, pemilu, dan susunan kedudukan MPR/DPR/DPRD yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi.
Yang kedua berkenaan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang luas. Dan yang ketiga berkenaan dengan amandemen konstitusi.
Tidak bisa disangkal, Pak Syarwan Hamid berperan besar atas dua fondasi yang pertama, sebagai Menteri Dalam Negeri saat itu. Beliaulah yang membentuk Tim Tujuh, untuk mempersiapkan rancangan UU Politik yang baru.
Tim Tujuh itu dipimpin oleh Prof DR Ryaas Rasyid, Rektor Institut Ilmu Pemerintahan saat itu, suatu perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Saya adalah salah satu anggotanya.
Beberapa kali kami mempresentasikan pasal demi pasal RUU tersebut kepada Pak Syarwan, sebagai filter terakhir sebelum dipresentasikan ke Presiden Habibie. Tentu dengan harap-harap cemas, apakah konsep yang sangat progresif dan demokratis itu akan bisa diterima oleh beliau.
Tapi setiap kali kami mendapat surprised. Bukan hanya tidak ada protes dari beliau, termasuk konsep awal bahwa tidak ada lagi kursi yang tidak dipilih (kursi ABRI) di parlemen, tapi malah mendukung dan mendorong agar diselesaikan secepatnya. Tiga bulan harus selesai. Alhamdulillah tiga RUU selesai dalam tiga bulan.
Demikian pula tentang RUU Otonomi Daerah dan juga Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah. Setelah reformasi politik, reformasi pemerintahan perlu dilakukan agar pemerintah bisa lebih lentur menghadapi berbagai tuntutan politik yang sekian lama tersendat, yang merupakan konsekuensi dari reformasi politik.
Sentralisasi kekuasaan dan pemerintahan tidak akan mampu mengendalikannya. Itu adalah pelajaran yang bisa kita petik dengan terpecahnya Uni Sovyet setelah kebijakan Glasnost dan Perestroika oleh Gorbachev.
Pak Syarwan merupakan figur kunci saat itu. Kalau rancangan itu ditolak oleh beliau, RUU itu tidak akan ke mana-mana.
Padahal konsep RUU tersebut mengubah hubungan pusat dan daerah secara mendasar, termasuk juga pembagian keuangan, dengan prinsip money follows functions. Ketika kewenangan diserahkan ke daerah, uangnya pun harus diberikan ke daerah.
Tentu juga termasuk dana bagi hasil atas berbagai sumber keuangan yang ada di daerah.
Tapi Pak Syarwan, yang jenderal bintang tiga, justru sangat mengerti dan mendukung. Dan menyampaikannya kepada Presiden Habibie untuk mendapatkan persetujuan. Dan Presiden Habibie juga sependapat, kemudian mengirimnya ke DPR untuk dibahas.
Kita bisa berspekulasi bahwa mungkin karena Pak Syarwan orang Riau, yang mengerti benar soal ketidakadilan pusat dan daerah. Mungkin karena situasi menghendaki demikian dan dia hanya mengikuti angin sejarah.
Baca Juga: Kisah Syarwan Hamid dan Dua Jenderal Purnawirawan Lainnya
Mungkin juga beliau adalah salah satu jenderal yang progresif yang mendapat kesempatan untuk memperlihatkan pikirannya pada saat yang krusial.
Yang jelas, beliau adalah the right man on the right place at the right time. Dan selanjutnya adalah sejarah.
Selamat jalan Pak Syarwan. Semoga Allah SWT memberi kemuliaan di sisiNya.
Andi Mallarangeng
***
Foto: nusantarakini.com
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
