Meski gelaran Pilkada Serentak baru dilakukan pada September 2020 mendatang, ternyata di beberapa daerah tak semua parpol sepakat untuk mengusung pasangan bakal calon yang akan dimajukan. Rebutan dan perpecahan parpol pun masih terjadi.
Pada 2020, ada 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur bersiap menggelar Pilkada Serentak 2020. Salah satunya adalah Kabupaten Sumenep.
Di Kabupaten Sumenep, misalnya. Dari beberapa balon, baru PDIP yang sudah menentukan pasangannya. Yakni, bacabup petahana Achmad Fauzi bersama bacawabup Dewi Khalifah, yang karib dipanggil Nyai Eva.
Seperti diketahui, beberapa nama sudah muncul sebagai balon yang akan maju pada Pilkada Sumenep 2020. Sebut saja yang akan meramaikan bursa selain Achmad Fauzi (Wabup 2015-2020), ada nama Azasi Hasan, Fatah Jasin (mantan Kadis Perhubungan Pemprov Jatim);
Unais Ali Hisyam (mantan Anggota DPR RI), Ilyasi Siradj (Ketua DPC Partai Gerindra) dan Dewi Khalifah (Ketua DPD Partai Hanura). Selain itu ada Malik Effendi (mantan Anggota DPRD Jatim);
Ada pula mana Nurfitriana Busyro Karim (istri Bupati Sumenep 2015-2020/anggota DPRD Jatim), Imam Hasyim (Ketua DPC PKB Sumenep), Abd Azis Salim Syabibi (politisi Partai NasDem) dan beberapa nama lainnya.
Menurut Direktur Eksekutif Forum Muda Demokrasi (FomDem) Rusman Hadi, kompetisi pada Pilkada Sumenep 2020 kali ini berjalan ketat. Koalisi PKB-PDIP yang selama 10 tahun memimpin Kabupaten Sumenep diprediksi pecah kongsi.
Bahkan dua partai ini akan menjadi dua gerbong besar yang akan saling berhadapan. “Kalau melihat dinamika yang berkembang, FomDem memprediksi koalisi PKB-PDIP akan pecah kongsi,” katanya.
Melansir Sindonews.com, Kamis (02 Januari 2020 - 10:00 WIB), “Bahkan dua partai besar ini menjadi dua gerbong besar yang akan saling berhadapan di pilkada Sumenep,” lanjut aktifis kelahiran Sumenep ini.
Rusman mengungkapkan, saat Pilkada 2010 PKB dan PDIP berkongsi dengan duet Busyro Karim – Sungkono Siddik. Pada Pilkada 2015 duet dua partai besar itu berlanjut dengan pasangan Busyro Karim – Achmad Fauzi.
Harapan berlanjutnya koalisi Hijau-Merah itu sempat tersirat dengan mendaftarnya Ahmad Fauzi ketika pembukaan pendaftaran bakal cabup-cawabup di PKB. Tapi, Fauzi yang sempat mengambil formulir tidak melengkapi syarat pendaftaran.
Saat penandatanganan Pakta Integritas Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumenep di kantor DPC PKB Sumenep hanya diikuti tujuh calon, minus Fauzi. “Secara otomatis calon yang akan direkom PKB, ya pasti diantara tujuh calon itu,” tandasnya.
Sementara untuk PDIP, calon bupatinya sudah bisa dipastikan Achmad Fauzi yang saat ini masih menjabat sebagai Wabup Sumenep. Fauzi adalah calon paling kuat di PDIP, terlebih saat ini ia adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Sumenep.
Belakangan diketahui, PDIP sendiri sudah mendeklarasikan Fauzi berpasangan dengan Dewi Khalifah yang akrab dipanggil Nyai Eva, Kamis (20/2/2020). Yang menarik, Nyai Eva pada Pilkada Sumenep 2015, menjadi rival Achmad Fauzi.
Saat itu, Nyai Eva menjadi cawabup Zainal Abidin yang hanya kalah tipis dengan pasangan A. Busyro Karim – Ahmad Fauzi. Suara yang diperoleh hanya selisih sekitar 10.108 suara dari Busyro – Fauzi. Begitu pula pada Pilkada Sumenep 2010.
Ketika itu, Nyai Eva menjadi cawabup Azasi Hasan. Azasi Hasan – Dewi Khalifah kalah tipis dengan selisih 1 persen dari pasangan A. Busyro Karim – Sungkono Sidik. Selisihnya sekitar 10.000 suara saja.
Pasangan Assifa (Azasi Hasan – Dewi Khalifah) memperoleh suara 231.250 (48.90 persen) dan pasangan Abussidik (A. Busyro Karim-Sungkono Sidik) dengan peroleh suara 241.622 (51,10 persen). Ini hanya menyisakan selisih sekitar 10.000 suara saja.
Saat putaran kedua Assifa tidak didukung kekuatan besar, hanya PKNU, PBB dan didukung kekuatan figur desa (lokal). Sementara Abussidik di putaran kedua didukung PDIP, PKB, Golkar, PAN, Demokrat, dan lain-lain yang menyatu di putaran kedua.
Abussidik dan juga didukung tokoh kuat politisi PDIP MH Said Abdullah, Malik Effendi (gugur putaran pertama), Bambang Mursalin (gugur putaran pertama) dan figur-figur besar lainnya. Akan tetapi Assifa tetap bisa melakukan perlawanan dan hanya kalah 1 persen.
“Dengan hal tersebut, para pengurus dan anggota fatayat hingga para kalangan masyarakat Sumenep, masih banyak yang menginginkan saya untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan nantinya,” ujar Nyai Eva.
Menurutnya, seperti dilansir GemantaraNews.com, Kamis (20/2/2020), kemungkinan para pendukung dari semua pelosok masyarakat Sumenep terinspirasi kemenangan Khofifah Indar Parawansa yang setelah mencalonkan ketiga kalinya sukses terpilih menjadi Gubernur Jatim.
Tapi, semua itu tidak lepas kehendak yang maha kuasa. Dalam sejarah kepemerintahan di Sumenep, tidak pernah dipimpin kaum Hawa. Mungkin, pada saat ini masyarakat Sumenep menginginkan figur dari Kaum Hawa agar turut serta menjadi pemimpin di pemerintahan.
Saat ini koalisi PDIP dan Hanura masih mempunyai 8 kursi di legislatif. Padahal, persyaratan utama pencalonan pilbup harus memenuhi 10 kursi legislatif. Jadi, “Partai koalisi kami masih kurang 2 kursi legislatif,” ungkap Nyai Eva.
Namun, dari kekurangan tersebut, pihaknya melakukan lobi-lobi ke parpol lain untuk koalisi tambahan. “Dalam waktu dekat ini insya’ Allah sudah ada titik terang koalisi partai tambahan tersebut agar memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan,” tambahnya.
Jejak Kasus
Jika menyimak peta politik dukungan dari parpol, sepertinya pasangan Fauzi – Nyai Eva ini akan sulit dikalahkan oleh pasangan rivalnya. Sayangnya, hingga tulisan ini dibuat, belum ada parpol lainnya yang siap mengajukan pasangan balonnya.
Fattah Yasin yang santer digadang-gadang PKB hingga kini belum juga ada kabar lanjutnya terkait rekomendasi atas dirinya. Parpol lainnya hanya PAN yang sudah menurunkan rekom untuk Malik Effendi.
Meski demikian, bagi pasangan Fauzi – Nyai Eva juga belum tentu aman. Pasalnya, selain masih kurang syarat dukungan parpol, jejak digital terkait korupsi mantan Direktur PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Sumenep Sitrul Arsyih Musa’ie.
Sitrul yang juga politisi PKB itu sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya dan dinyatakan bersalah bersama Taufadi (Divisi Keuangan PT WUS).
Saat masih dalam proses penyidikan di Kejati Jatim, Sitrul telah mengembalikan uang Rp 2,289 milar dan US$ 35.969 kepada Jaksa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, yakni pada Rabu, 27 Desember 2017 lalu.
Pengembalian uang korupsi yang dilakukan Sitrul ini merupakan kedua kalinya. Pada awal penyidikan Sitrul mengembalikan uang sekitar Rp 2,145 miliar dan US$ 167.661. Sehingga, total uang yang telah dikembalikan ke penyidik senilai Rp 4,435 miliar dan US$ 203.630.
Lantas bagaimana dengan status hukum Bupati dan Wabup Sumenep dalam kasus korupsi dana Participating Interest (PI) PT WUS Kabupaten Sumenep itu?
Bupati dan Wabup Sumenep, Busyro Karim dan Achmad Fauzi, sempat diperiksa oleh tim penyidik Pidsus Kejati Jatim pada Selasa, 7 November 2017 lalu. Pemeriksaan tersebut guna mendalami kasus dugaan korupsi dana PI yang dikelola PT WUS, BUMD Pemkab Sumenep.
Bupati Busyro dan Wabup Fauzi diperiksa sebagai saksi di lantai 7 kantor Kejati Jatim Jalan A Yani Surabaya. Busyro diperiksa dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, sementara Fauzi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan pejabat PT WUS.
Ketua YLBH Madura Sulaisi Abdurrazaq mengulas peran masing-masing pihak yang terlibat dalam skandal korupsi PI tersebut. Ahmad Fauzi, selain menjabat Wabup Sumenep, ternyata juga menjadi Kepala Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta.
Hal itu muncul dalam diskusi mengungkap Korupsi PI Migas Sumenep. Diskusi mengungkap Korupsi Dana PI Migas diprakarsai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBHM) di Jl. KH. Mansyur. No. 168, Kamis (18/7/2019), seperti dilansir Jurnalfaktual.id.
Yang dilakukan Sitrul, dia berniat membuka rekening PT Wus di Jakarta untuk menampung penerimaan PI Migas 10% dan dia menghubungi Ahmad Fauzi untuk ketemu di Gedung Konsultan PT WUS (PT GMA Madura Investama) di Gedung Bellezza Office Walk.
“Yang dilakukan Ahmad Fauzi, menemui Sitrul dan menyerahkan foto kopi KTP,” ungkap Sulaisi Abdurrazaq.
Yang dilakukan Suprayogi, “Bertemu bertiga dengan Ahmad Fauzi dan Sitrul di Gedung Konsultan PT WUS (PT GMA Madura Investama) di Gedung Belleza Office Walk Jakarta dan Ikut meminta KTP Ahmad Fauzi.”
Sulaisi memperjelas dalam sudut pandang hukum, keterkaitan dan peran yang dilakukan Ahmad Fauzi.
Ia menjelaskan, Ahmad Fauzi bersama Sitrul, Suprayogi dan Ariadi Subandrio (Direktur PT GMA MI) ke kantor Bank Mandiri KCP ITC Permata Hijau Jakarta untuk membuka rekening PT WUS, namun ditolak karena alamat PT WUS di Sumenep, bukan Jakarta.
Ketua YLBH Madura itu akan mendorong Aparat Penegak Hukum agar memanggil Ahmad Fauzi (Kepala Kantor Perwakilan PT WUS di Jakarta/Wakil Bupati Sumenep) ke KPK atau Kejagung dan menangkapnya jika memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.
Itulah sebagian jejak kasus yang bisa saja menjadi ancaman bagi pasangan Fauzi – Nyai Eva. Sementara, Nyai Eva sendiri masih cukup bersih.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
