Kalau tidak ada kata mufakat dalam perebutan jabatan ketua MPR, maka akan ada sistem paket dalam pemilihan ketua MRP seperti pada 2014 yang lalu. Artinya bakal terjadi voting.
Ketua MPR sangat strategis, terlebih lagi secara ketatanegaraan dia bisa memakzulkan Presiden. Wajar kalau kursi Ketua MPR diprebutkan oleh partai-partai politik yang ingin menempatan orangnya di sana.
Sekarang partai-partai koalisi pemerintah seperti Golkar dan PKB berebut jabatan ketua MPR. Partai non koalisi pemerintah, seperti Gerindra, PAN dan Demokrat juga mengincar kursi ketua MPR.
Kalau kursi ketua DPR sesuai revisi UU-MD3 tentang DPR, MPR dan DPD, maka kursi ketua DPR dijabat atau jatah pemenang pileg. Dalam hal ini kader PDIP yang akan menjadi ketua DPR. Namun, untuk jabatan ketua MPR tidak diatur seperti kursi ketua DPR tersebut. Hal inilah yang menjadikan kursi MPR menjadi rebutan banyak partai.
Lobi-lobi dan kasak-kusuk mereka lakukan untuk memperoleh dukungan. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sangat menginginkan menjadi ketua MPR. Cak Imin melakukan lobi-lobi untuk memperoleh atau memuluskan menjadi ketua MPR. Untuk usahanya itu Cak Imin menenui ketua Nasdem Surya Paloh di kantornya Gondangdia, Jakarta Pusat Senin (22/7/2019).
Tentu pertemuan itu bukan pertemuan biasa atau sekedar mengucapkan ulang tahun saja, tapi ada lobi-lobi terkait jabatan ketua MRP. Apalagi ketua Nasdem Surya Paloh pernah mengatakan, "Cak Imin memang sosok orang yang merasa paling pantas."
Cak Imin sekalipun kecil-jangan ditanya soal kelincahan dan manuvernya. Mahfud MD gagal jadi cawapres Jokowi juga karena manuver Cak Imin.
Sebenarnya antara PKB dan Nasdem perolehan suara di DPR pada pileg 2019 Nasdem lebih banyak kursinya di DPR. Begitu juga, antara Gerindra dan Golkar-pada pileg 2019 Golkar lebih banyak mendapatkan kursi di DPR.
Kalau mengikuti etika atau kepantasan, harusnya Golkar dan Nasdem yang lebih berhak dibanding PKB dan Gerindra.
Gerindra juga ngotot pengin jabatan ketua MPR. Padahal Gerindra kalah, sekalipun dalam Pileg nomor 3 di bawah Golkar.
Golkar juga ngotot dan merasa partainya yang paling berhak atas jabatan ketua MPR karena sebagai pemenang kedua setelah PDIP.
Kalau tidak ada kata mufakat dalam perebutan jabatan ketua MPR, maka akan ada sistem paket dalam pemilihan ketua MRP seperti pada 2014 yang lalu. Artinya bakal terjadi voting.
Kalau mekanisme pemilihan lewat voting, maka lobi-lobi antar partai pasti akan terjadi.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
