Presiden Jokowi terindikasi menyebarkan hoaks bertajuk "Propaganda Rusia" yang memicu reaksi Rusia. Atas tudingan yang disampaikan presiden, Kedubes menegaskan bahwa istilah "Propaganda Rusia" adalah rekayasa yang diciptakan di Amerika Serikat, dua tahun lalu.
Bagi Rusia, "istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," seperti ditulis Kedubes Rusia di Twitter.
Kedubes juga menyindir Presiden RI yang dianggap sudah menyeret Rusia ke dalam proses perebutan istana. Padahal, Rusia sudah menganggap Indonesia sebagai sahabat dekat dan mitra penting.
"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis @RusEmbJakarta.
Dua bulan jelang hari pencoblosan, Jokowi terlihat sangat agresif menyerang #MesinPolitik Prabowo. Selain mencap lawannya menggunakan "Propaganda Rusia", Jokowi juga menuduh lawan politiknya menggunakan konsultan asing.
Tuduhan ini langsung dibantah BPN. Tim Prabowo menyayangkan aksi fitnah yang dilancarkan penguasa dalam kontes politik.
Jauh-jauh hari sebelum kampanye Pilpres 2019 dimulai, saya sudah yakin nama dan kata kunci Rusia akan dilibatkan dalam perebutan istana di tanah air. Keyakinan itu muncul setelah dunia menonton aksi Cambridge Analytica yang dianggap sukses mendulang dan mengelola big data dari media sosial lalu menggunakannya untuk membentuk dan mempengaruhi opini publik dalam Pilpres Amerika Serikat yang dimenangi oleh Donald Trump.
Tapi saya tidak menyangka tudingan itu akan dilancarkan secara vulgar oleh seorang capres pada kesempatan pertama. Saya pikir kata kunci Rusia akan diselipkan dalam serangkaian materi komunikasi dan isu yang dimainkan dengan cantik oleh Mesin Politik Jokowi.
Ketika Konsultan Politik Penguasa memutuskan untuk menggunakan mulut presiden, berarti mereka sudah sepenuhnya yakin "Propaganda Rusia" adalah aksi yang tak terbantahkan fakta dan hasilnya. Konsultan lalu merancang proses komunikasi politik yang puncaknya diatur dalam bentuk penyampaian tudingan bersenjatakan Rusia di atas panggung kampanye.
Lantas apa yang akan terjadi setelah Pemerintah Rusia, lewat kedubesnya, membantah istilah tersebut? Akankah pemerintahan Jokowi memilih diplomasi persuasif lewat Kemenlu atau menantang balik protes Rusia lewat mesin partai?
Saya berharap Propaganda Jokowi tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Mesin Politik Prabowo menggunakan konsultan asing untuk melancarkan Propaganda Rusia.
Karena kalau sampai pemerintahan ini meralat lalu minta maaf, ada dua konsekuensi yang akan dihadapi:
1. Polisi dan Bawaslu harus memeriksa Paslon 01 atas hoaks dan fitnah yang dilancarkan.
2. Pemerintah harus menanggung risiko konflik diplomasi dengan Rusia, atau minimal rasa malu karena sudah menuduh negara lain tanpa bukti.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
