Membedah Lingkaran Setan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara

Jumat, 11 Januari 2019 | 19:15 WIB
0
213
Membedah Lingkaran Setan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara
Salah satu elite Partai Demokrat Andi Arief terlibat dalam menggaungkan hoaks surat suara tujuh kontainer - Foto: IDNTimes.com

 

Ada berita menarik yang dilansir Tempo.co pada pukul 10.48, Kamis (10/1/2019). Bagus Bawana Putra yang baru saja ditangkap karena kasus hoaks surat suara tujuh kontainer menyeret beberapa nama seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, Andi Arief, dan Mustofa Nahrawardaya.

Berita itu mengangkat tajuk Hoax 7 Kontainer Surat Suara, Bagus Bawana Sebut Akun 4 Politikus. Di sanalah terpampang keempat figur Fadli Zon dari Gerindra, Fahri Hamzah yang masih terhitung "orang dalam" Partai Keadilan Sejahtera, Andi Arief sebagai salah satu elite Partai Demokrat, dan Mustofa Nahrawardaya dari Partai Amanat Nasional yang memang sudah berkali-kali terlibat penyebaran hoaks.

Mengilas lagi berita itu, saat tersangka utama Bagus Bawana menyebarkan kabar itu lewat akun twitter-nya @bagnatara, keempat politikus itulah yang langsung disinggung olehnya. Tempo mengklaim bahwa cuitan itu diposting pada 1 Januari 2019, pukul 23.35.

Isi cuitan itu sendiri berbunyi: "Ada info, katanya di tanjung priuk ditemukan 7 kontainer, berisi kertas suara, yg SDH tercoblos gbr salah satu paslon.. St tdk tahu, ini hoax atau tdk, mari kita cek sama2 ke Tanjung priok sekarang.. Cc @fadlizon , @AkunTofa , @AndiArief__ @Fahrihamzah."

Tak cukup di situ, Bagus bahkan membuat rekaman suara tentang kabar tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos tersebut. Pelaku tersebut menyebarkannya lagi ke grup WhatsApp yang diikutinya hingga beredar luas.

Polisi sempat kesulitan menelusuri dari mana sumber hoaks tersebut. Terbukti, meskipun hoaks itu sudah diawali sejak 1 Januari, pelaku baru tertangkap pada 7 Januari 2019 di Sragen, Jawa Tengah.

Menariknya--seperti dilansir Tempo--pelaku mengaku bahwa dia sendiri yang memiliki ide membuat, mengunggah, hingga menyebarkan hoaks tersebut. Ia menampik bahwa aktivitasnya itu dilakukan karena adanya pesanan pihak tertentu.

Belakangan terungkap bahwa Bagus Bawana sendiri adalah pemimpin Dewan Koalisi Relawan Nasional Prabowo-Sandiaga. 

"Tersangka menyebarkan hoaks melalui akunnya dia @bagnatara1, dia mention nama beberapa politikus," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 10 Januari 2019.

Menurut pihak Polri, akun twitter yang dimiliki Bagus sendiri akhirnya dihapus oleh tersangka untuk menutupi jejak. Tidak hanya itu, sosok Bagus Bawana yang belakangan diketahui berasal dari Bekasi itu juga membuang telepon seluler miliknya berikut kartu sim di dalamnya.

Ada hal yang tidak disadari oleh tersangka pelaku adalah kemampuan pihak Polri yang bisa mengendus jejaknya dengan menganalisis suara. Terkait ini, Ahli Forensik Kombes M. Nuh mengakui bahwa dalam melakukan analisis itu pihaknya menguji sampel suara tersangka dengan mencocokkan frekuensi suara dengan mesin voice recognition.

Tidak itu saja, namun Tim Forensik pun melakukan metode manual dengan mengambil empat sampel hoaks di media sosial, dicocokkan dengan algoritma dimiliki Puslabfor Polri. Hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan metode pertama, karena memiliki kemiripan hingga 99,2 persen dengan suara aslinya.

"Jadi sangat kuat identik empat rekaman suara ini dengan suara pembanding, hasilnya empat rekaman barang bukti identik dengan suara atas nama tersangka," kata Nuh, melansir Tempo.co. 

Sampai di sini, Polri memang pantas diapresiasi, lantaran meskipun sempat kesulitan dan direpotkan tersangka pelaku yang berusaha keras menutup jejak, namun berhasil menemukan sumber masalah tersebut.

Bahwa masih banyak lagi yang mesti digali, itu memang fakta yang tak bisa dimungkiri. Butuh tenaga dan waktu bagi aparat negara tersebut untuk menggali siapa saja di belakang aksi tersebut, atau siapakah yang menyiapkan skenario dan sebagainya.

Terlebih, dengan tidak berhentinya kelompok pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam menyebarkan hoaks demi hoaks, pekerjaan aparat kepolisian tentunya akan semakin berat. Ditambah lagi dengan figur-figur publik seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Andi Arief dan sejawatnya Ferdinand Hutahean, membuat setiap isu menjurus hoaks atau sepenuhnya hoaks semakin membesar saja.

Sebut saja isu Ratna Sarumpaet dengan kebohongan telanjang yang bahkan melibatkan Prabowo sendiri dalam menggaungkan isu itu. Ini tentu saja bukan masalah mudah. Pun, kondisi ini menyeret aparat kepolisian ke dalam titik serba salah.

Sebab ada kecenderungan, hoaks-hoaks yang ditebarkan pendukung Prabowo semakin ke sini kian terlihat sebagai upaya yang terencana. Sebut saja isu hoaks Ratna, saat kepolisian ingin menyeret Prabowo sebagai sosok yang paling depan menyebarkan isu itu, aparat hukum ini juga harus berhadapan dengan berbagai isu lainnya. 

Ada kemungkinan, jika Prabowo turut diseret untuk bertanggung jawab karena turut mengibuli publik dengan membikin konferensi pers dan tayang di berbagai media, berbagai tuduhan dapat saja dialamatkan kepada aparat kepolisian.

Sebab, oposisi hari ini terlihat memiliki kelihaian dalam mengemas kebohongan agar terlihat seolah sebagai kebenaran. Mampu menciptakan kebingungan kepada publik, dan kebingungan ini rentan melahirkan chaos jika gegabah disikapi.

Kondisi itulah yang dihadapi aparat kepolisian. Alhasil mereka cenderung memilih melokalisasi persoalan. Seperti dalam kasus Ratna, yang diringkus dan harus bertanggung jawab di depan hukum justru sosok perempuan berusia 70 tahun itu sendiri. Sedangkan Prabowo dan elite-elitenya yang sebenarnya sebagai aktor yang membesarkan kebohongan tersebut, nyaris tidak tersentuh.

Atau, contoh terbaru ini, tentang isu surat suara tujuh kontainer, lagi-lagi aparat kepolisian memilih melokalisasi persoalan hanya kepada pemilik suara dan sumber pertama hoaks tersebut. Bahwa di sana terdapat figur seperti Andi Arief sebagai orang dekat Susilo Bambang Yudhoyono, yang turut membesarkan isu yang memunculkan gonjang-ganjing publik itu terbilang tak tersentuh.

Lucunya lagi, Andi Arief yang jelas-jelas terlibat dalam mengembuskan isu tujuh kontainer surat suara, malah balik mengancam. Ia mengumumkan ancamannya di twitter, akan menggeruduk siapa saja yang menudingnya sebagai penyebar hoaks. Dalihnya, untuk membantu aparat kepolisian.

Perilaku elite-elite oposisi ini bikin saya tercenung. Apakah SBY sebagai mantan presiden memilih turun kelas ke kelas terendah hingga membiarkan orang-orang dekatnya berperilaku serendah itu?

Andi Arief dan Ferdinand Hutahean selama ini paling getol memamerkan sikap rendah di depan publik, baik pernyataan di berbagai media, tak terkecuali di media sosial. Inilah yang memicu tanda tanya saya, mungkin juga Anda, terhadap di mana sejatinya SBY memilih berdiri saat sudah tidak berkuasa lagi.

Balik lagi ke soal tindak lanjut terhadap pelaku dan penyebar hoaks tadi. Di sini memang ada kesamaan antara hoaks yang melibatkan Ratna Sarumpaet sebagai pelaku utama, dan Bagus Bawana dengan isu tujuh kontainer surat suara. Selain mereka, ada lagi yang tertangkap lainnya hanyalah penyebar isu ini di media sosial yang masuk kategori figuran.

Apakah ini sebagai kebijaksanaan aparat kepolisian untuk tidak menghantam pemain besar lebih dulu, atau karena mereka memilih untuk membekuk mana saja yang lebih mudah untuk disasar. Atau, memang ini untuk mencegah makin merebaknya isu-isu lain seperti tuduhan Polri jadi kaki tangan calon presiden petahana, atau tuduhan bahwa Polri tidak netral.

Itu bisa jadi tanda tanya kita, masyarakat, dan siapa saja yang menginginkan supaya Pilpres 2019 tidak diusik dengan manuver-manuver politik licik hingga polisi pun dibuat tidak berkutik.

Namun, terkait ini pihak Indonesia Police Watch (IPW) juga memberikan pandangan yang menarik untuk dicermati. Ketua Presidium IPW Neta S Pane pun menegaskan jika penangkapan yang dilakukan Polri sejauh ini hanya menyasar orang-orang yang terbilang tanpa pengaruh. 

"Polisi hanya menangkap orang-orang tidak berdaya di daerah," kata Neta S Pane, melansir Tempo.co. Maka itu ia pun mempertanyakan profesionalisme kepolisian dalam menuntaskan kasus hoaks surat suara tersebut.

Neta juga menggarisbawahi bagaimana dalam beredarnya isu tersebut, di level nasional, terbukti ada beberapa figur yang punya pengaruh besar turut membesarkan isu hoaks itu. Neta menyebut nama Andi Arief dan Tengku Zulkarnaen, yang sebenarnya juga melakukan kegiatan persis mereka yang sudah tertangkap. Mendapatkan kabar hoaks itu dan ambil bagian menggaungkannya di media sosial.

Bahkan tragisnya lagi, Tengku Zulkarnain yang tampil membawa citra Majelis Ulama Indonesia pun menggaungkan hoaks itu lengkap dengan kalimat bernada hasutan. Bahkan ia sempat menyisipkan "hasutan" dengan kalimat, "Pemilu 2019 telah dirancang dengan curang." Walaupun belakangan ia menghapuskan cuitan tersebut.

Terlepas ada kritikan terhadap Polri, paling tidak sudah ada penegasan dari aparat hukum tersebut untuk menindaklanjuti siapa saja yang terlibat. Sebut saja Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Arief Sulistyanto, menegaskan akan memanggil seluruh saksi yang terlibat kasus hoaks tersebut.

"Semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya isu itu nanti pasti akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, siapapun dia," ucap Arief di kantornya di Jakarta Pusat, pada Kamis, (3/1/2018). Sekarang, tinggal kita menunggu, sejauh mana Polri menunjukkan langkah berani dalam memberangus hoaks tersebut.

Langkah berani itu dibutuhkan agar siapa saja yang selama ini merasa aman-aman saja dalam menyebarkan hoaks dapat berpikir seribu kali dalam melakukan hal keji tersebut.

Apalagi, hoaks yang dibiarkan merajalela dapat saja berisiko tidak hanya kubu politik yang menjadi sasaran. Melainkan, nasib negara pun bisa jadi taruhan, ketika hoaks yang identik dengan kebohongan dan fitnah hingga kebencian dianggap sebagai kebenaran karena tidak terkendali. 

Terlebih banyak fakta memperlihatkan, orang-orang yang bukan maling saja bisa menjadi sasaran amuk massa hingga ia mati lantaran hoaks yang menyebutnya sebagai maling. Kita sama-sama tidak ingin negara ini jadi sasaran "amuk massa" hanya karena ketidakcekatan aparat berwenang dalam membendung dan memberantas hoaks.

Terkait ini, nama-nama yang dicolek oleh Bagus Bawana saat menyebarkan hoaks itu di twitter pun pantas ditelusuri. Sebab selama ini, mereka terkenal getol menyebarkan hoaks namun nyaris tidak tersentuh hukum selama ini.

***