JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan pemerataan akses listrik sebagai prioritas utama pembangunan nasional dalam dekade mendatang.
Melalui peluncuran Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa penyediaan energi tidak sekadar soal kebutuhan, tetapi juga bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Bagi saya, energi bukan hanya persoalan kebutuhan, tapi juga bentuk pemerataan dan keadilan dari Aceh sampai Papua,” ujar Bahlil di Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan seluruh desa yang belum memiliki listrik segera teraliri, dimulai bertahap sejak tahun ini hingga tuntas pada 2029.
RUPTL terbaru ini disusun sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), serta mendukung target _Net Zero Emission (NZE)_ pada 2060.
Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit hingga 69,5 GW pada 2034, dengan 76 persen bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
“Kalau kita sudah bangun jaringannya, pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan. Kini PLN membangun jaringan terlebih dahulu agar pembangkit EBT bisa langsung dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani anggaran. Jadi kita pasang jaringan dulu,” jelas Bahlil.
Program Listrik Desa (Lisdes) menjadi tulang punggung pemerataan energi. Pemerintah menargetkan 5.758 desa teraliri listrik dengan kapasitas pembangkit 394 MW dan penyambungan ke 780 ribu rumah tangga.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P. Hutajulu, menegaskan pemerintah telah menyiapkan roadmap senilai Rp50 triliun.
“Setelah berhasil mengaliri jutaan rumah, pemerintah kini fokus pada 780 ribu rumah tersisa yang segera akan dialiri listrik. Ini tidak bisa dibiarkan. Kami pastikan desa-desa itu dilayani PLN agar lebih berkelanjutan,” tegas Jisman.
Jisman juga menekankan pentingnya subsidi untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Akses listrik menjadi pintu masuk untuk subsidi negara agar lebih tepat sasaran di daerah 3T,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan penuh PLN dalam mewujudkan pemerataan energi.
“Kami adalah perpanjangan tangan negara. Program Lisdes ini adalah wujud nyata sila kelima Pancasila,” ujar Darmawan.
Melalui langkah strategis ini, pemerintah berharap tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang gelap gulita. Pemerataan listrik menjadi simbol kehadiran negara yang menjangkau seluruh pelosok Tanah Air. (^)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
