Jadi sesuai dengan sistem syariah di Aceh, Bupati ingin menerapkan juga di Bandara. Tujuannya agar seluruh petugas Bandara bisa sholat ied.
Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali mengirim surat pada PT Angkasa Pura. Dia meminta pengelola Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh untuk menghentikan aktifitas penerbangan pada hari pertama lebaran. Mulai pukul 00.00 sampai 12.00.
Alasan Bupati simpel. Ia mendapat keluhan pegawai Bandara karena tidak bisa melaksanakan shalat Ied.
Jadi sesuai dengan sistem syariah di Aceh, Bupati ingin menerapkan juga di Bandara. Tujuannya agar seluruh petugas Bandara bisa sholat ied.
Seru sih. Sholat ied merupakan ibadah sunnah. Sementara sholat Jumat itu ibadah wajib. Kenapa Bupati gak minta sekalian Bandara ditutup setiap Jumat mulai pukul 11.00 sampai 13.00. Masa petugas Bandara mau dibiarkan melalaikan kewajiban agama?
Ketololan semakin bertambah. Kenapa cuma Bandara? Bagaimana dengan layanan umum lainnya. Terminal. Pelabuhan. Petugas mercusuar. PLN. Polisi. TNI. Semuanya, kan mau sholat ied juga?
Jika disetujui, Bandara Aceh ini akan menjadi satu-satunya Bandara yang ditutup hari lebaran. Saudi saja gak melakukannya. Meski Idul Fitri atau Idul Adha, Bandara King Abdul Azis tetap ramai. Demikian juga negara muslim lainnya.
Oh, mungkin keislaman mereka gak setara dengan keimanan warga Aceh Besar. Daerah wajib halal ini apapun masalahnya, harus dicari alasan syariahnya.
Mungkin juga Aceh mau meniru Bali, yang merayakan hari raya Nyepi dengan menutup semua aktifitas termasuk aktifitas Bandara. Bedanya ibadah nyepi memang dilakukan dengan cara seperti itu. Mematikan listik, tidak menyalakan api, tidak menyalakan mesin, musik, TV, HP dan semua aktifitas. Artinya menutup Bandara bagian dari ibadah.
Namanya aja Nyepi. Ya, harus sepi. Kalau hari raya Kuningan atau Galungan Bandara Bali gak perlu tutup.
Sementara Idul Fitri atau Idul Adha tidak ada kewajiban 'menyepi'. Wong biasanya setiap lebaran jalanan justru macet.
Sepertinya Aceh sekali lagi mempertontonkan kepada kita bedanya sistem syariah dengan sistem yang normal. Sistem syariah, kelihatannya banyak aturan yang non-logik, mengada-ada, ruwet dan asal beda.
Misalnya ada aturan naik motor dilarang nyemplak atau ngangkang bagi perempuan. Aturan hukum cambuk di muka publik. Aturan perempuan gak boleh ke warung kopi sendirian. Aturan gak boleh memakai celana ketat juga untuk perempuan.
Saat Valentine satpol PP mesti melakukan razia. Saya gak tahu apa yang dirazianya. Apakah orang gak boleh pakai baju pink dan makan cokelat?
Belakangan ada usulan Aceh 'menganjurkan poligami'. Bupati harus beristri tiga. Kepala desa minimal istrinya dua. Mungkin Gubernur harus kuat beristri empat.
Tapi Aceh juga punya kisah menarik. Kejadiannya di Aceh Utara. Tengku Munirman adalah kepala desa Nisam. Pada 2017 Dinas Pertanian Aceh Utara memberikan bibit padi IF8 ke desanya. Ternyata hasil panennya bagus.
Munirwan dan petani di Nisam berusaha mengambangkan sendiri bibit itu. Dan berhasil. Desa Nisam punya bibit produksinya yang digunakan petani lokal. Sebagian dijual. Desa Nisam membentuk BUMDes untuk usahanya ini. Alhamdulillah lumayan maju.
Apadaya. Namanya juga Aceh, daerah yang menerapkan hukum yang lain sendiri. Kini Munirwan jadi tersangka. Dilaporkan oleh Dinas Pertanian Aceh. Karena menjual bibit IF8 tanpa label. Mungkin saja di daerah yang menerapkan hukum syariat ini memproduksi bibit sendiri adalah dosa besar. Setara dengan mencuri.
Di Aceh, kepala desa yang inovatif dan cerdas itu, bekerja untuk desanya, nasibnya bisa sama seperti Gubernur Aceh yang korup. Dijadikan tersangka oleh polisi. Jabatan Gubernur diisi Petugas Pelaksana. Demikian juga beberapa Bupatinya. Jadi tersangka KPK.
Dan kita tahu, hukum syariah tetap tegak di Aceh. Keren.
Lantas bagaimana dengan ide menutup Bandara? Kita gak ingin menghitung berapa kerugian yang timbul jika Bandara internasional ditutup karena alasan sholat ied yang sunnah itu. Hanya saja yang kita tahu, Aceh itu termasuk wilayah miskin di Sumatera.
"Tapi ingat mas. Jadi miskin itu gak dosa," ujar Abu Kumkum.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews