Jakarta - Pemerintah terus mempercepat upaya penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan penyediaan hunian sementara dan pemulihan kebutuhan dasar bagi para korban. Langkah ini diambil sebagai respons atas situasi darurat yang telah memaksa ratusan ribu warga mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.
Dalam arahan resmi kepada jajaran kabinet, Presiden menekankan penyelesaian pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera.
Pemerintah juga telah mengidentifikasi dan menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang rumahnya tidak lagi layak huni.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa inventarisasi tanah negara serta tanah yang pengelolaannya berada pada pihak tertentu telah dilakukan untuk dialokasikan sebagai lokasi relokasi korban.
“Untuk relokasi dari 52 kabupaten/kota terdampak sudah kami inventarisasi tanah-tanah negara maupun tanah-tanah yang saat ini pengelolaannya diserahkan pihak-pihak tertentu," ujar Prasetyo dalam keterangan pers kepada media.
Selain fokus pada pemulihan tempat tinggal, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk memastikan keamanan pengelolaan dana penanganan bencana.
Presiden Prabowo sebelumnya mengingatkan bahwa dana penanggulangan bencana tidak boleh ada penyelewengan ataupun korupsi, karena setiap sumber daya negara dialokasikan untuk mengatasi kesulitan rakyat.
“Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan, karena ini buktinya kita butuh setiap kemampuan kita, kita butuh setiap uang kita untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Upaya ini sejalan dengan langkah pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar penyintas, seperti ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi, terpenuhi di wilayah terdampak.
Sementara itu, Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 54,2 persen responden meyakini pemerintah mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing.
Hasil jajak pendapat lainnya juga menunjukkan, mayoritas publik menilai pemerintah memiliki komitmen kuat dalam menjadikan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai prioritas nasional. Sebanyak 56,4 persen responden memberikan jawaban yakin terhadap komitmen tersebut.
"Sebanyak 56,4 persen dari 510 responden di 38 provinsi percaya pemerintah pusat memiliki komitmen kuat menjadikan penanganan bencana Sumatera sebagai agenda prioritas nasional," dikutip dari Kompas.id.
Penanganan bencana yang masif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa penduduk terdampak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses terhadap kehidupan yang lebih aman.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
