Pemerintah Targetkan Pemulihan Infrastruktur Vital Sumatera Selesai Lebih Cepat

Oleh: Arfan Wijaya Putra 

Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur vital di Sumatra setelah banjir bandang dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Peristiwa ini merusak ratusan titik jalan nasional dan jembatan, sehingga pemulihan akses konektivitas menjadi prioritas utama untuk memastikan bantuan kemanusiaan dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi lapangan di Kutacane, Aceh Tenggara, sebagai wujud komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pemulihan lebih cepat dari estimasi awal.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperkuat infrastruktur dasar dan fasilitas desa. Ia menyampaikan bahwa penghematan di tingkat pusat dilakukan agar lebih banyak dana dapat diarahkan langsung kepada masyarakat di desa dan kecamatan. Pandangan tersebut menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan dari tingkat bawah, sehingga pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pada penguatan struktur sosial dan ekonomi lokal.

Presiden turut menyoroti sejumlah jalur vital yang terputus akibat banjir dan longsor. Ia memastikan bahwa jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akan segera diperbaiki. Penekanan itu menunjukkan bahwa pemerintah melihat konektivitas sebagai nadi utama pemulihan pascabencana. 

Pemerintah ingin memastikan bahwa distribusi bantuan tidak terhambat dan masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan berkepanjangan. Selain meninjau infrastruktur rusak, Presiden juga melihat dapur umum dan fasilitas darurat untuk memastikan layanan kemanusiaan berjalan efektif. Dalam kunjungan itu, ia menekankan percepatan pembentukan koperasi desa sebagai sarana memperlancar distribusi subsidi dan bantuan langsung.

Di sektor teknis, percepatan pemulihan dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar bantuan dan alat berat dapat masuk dengan aman. 

Dody menyampaikan bahwa kementeriannya telah meningkatkan jumlah alat berat, menambah personel, serta memperkuat koordinasi dengan BPBD di masing-masing daerah. Identifikasi per 2 Desember 2025 mencatat bahwa terdapat 253 titik longsor dan 86 titik banjir yang merusak jalan nasional di tiga provinsi, sehingga upaya pemulihan membutuhkan strategi paralel yang terencana dan efisien.

Di Aceh, terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang mempengaruhi 35 ruas jalan serta menyebabkan 14 jembatan terputus. Meskipun beberapa jalur mulai dapat dilalui, banjir setinggi sekitar 80 sentimeter masih menghambat pergerakan alat berat. Pemerintah merespons dengan memasang Jembatan Bailey di berbagai lokasi prioritas. 

Menteri PU menjelaskan bahwa pemasangan tersebut memungkinkan kendaraan kecil mulai masuk sehingga aliran bantuan dapat segera bergerak. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemulihan dilakukan bertahap, menyesuaikan kondisi lapangan namun tetap berorientasi pada percepatan.

Di Sumatera Utara, kerusakan lebih luas tercatat pada 144 titik longsor dan 20 titik banjir yang merusak 25 ruas jalan serta empat jembatan. Pemerintah menjadikan pembukaan jalur logistik menuju Tapanuli sebagai salah satu fokus utama karena wilayah tersebut sangat bergantung pada suplai dari luar daerah. Sementara itu di Sumatera Barat, 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengganggu 30 ruas jalan nasional. Kerusakan ini menimbulkan tekanan besar pada arus transportasi dan mobilitas publik, sehingga perbaikan darurat harus dilakukan sesegera mungkin agar aktivitas sosial ekonomi tidak terhenti terlalu lama.

Kementerian PU menargetkan bahwa perbaikan darurat di seluruh wilayah terdampak dapat diselesaikan paling lambat pada 16 Desember 2025. Di lapangan, balai-balai teknik terus membersihkan material longsor, menormalisasi aliran sungai, melakukan penimbunan, hingga memasang dinding penahan tanah. Keseluruhan upaya tersebut dilakukan siang dan malam dengan mengutamakan keselamatan petugas dan warga, terutama di titik yang memiliki risiko longsor susulan. Target percepatan ini menunjukkan bahwa pemerintah memperlakukan pemulihan infrastruktur vital sebagai tugas mendesak, bukan pekerjaan yang bisa ditunda.

Di tingkat koordinasi antar-kementerian, Menko PMK, Pratikno, menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh wilayah terdampak. Ia menyampaikan bahwa Presiden telah memerintahkan agar proses pemulihan dilakukan secepat mungkin, termasuk dalam hal perbaikan akses jalan, jembatan, dan jaringan energi. 

Menurut Pratikno, kementerian dan lembaga terkait telah mengadakan beberapa kali pembahasan untuk menyusun langkah percepatan, dan hasilnya akan diputuskan dalam minggu yang sama. Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah memastikan bahwa keputusan strategis tidak terhambat oleh koordinasi birokratis.

Dengan seluruh langkah tersebut, pemerintah memperlihatkan komitmen yang jelas dalam mempercepat pemulihan Sumatra. Fokus pada pembukaan akses, percepatan perbaikan jembatan, pengerahan alat berat dalam skala besar, serta koordinasi lintas kementerian menjadi bukti bahwa negara hadir secara penuh dalam mengatasi dampak bencana. 

Percepatan pemulihan infrastruktur vital bukan hanya tentang memperbaiki jalan dan jembatan, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Pendekatan pemerintah yang terarah, sistematis, dan responsif memperlihatkan bahwa percepatan pemulihan bukan sekadar target administratif, melainkan komitmen moral untuk memastikan bahwa masyarakat Sumatra dapat kembali berdiri dengan kuat.

)* Penulis adalah pengamat sosial