Inikah Penyebab Jonan dan Susi Terbuang?

Dalam komunitas besar seperti Pemerintahan, khususnya kabinet, tidak terlepas dari persoalan suka dan tidak suka. Faktor penyebabnya beragam, bisa soal etika dan kepatuhan, bisa juga soal kepentingan.

Dalam lingkup politik jelas faktor utamanya kepentingan, kalaupun ada faktor etika dan kepatuhan, yang disinggung sebagai penyebab seseorang yang dianggap berprestasi tidak terpakai lagi sebagai Menteri, itu lebih kepada alasan politis.

Pada rapat kabinet paripurna pertama, yang digelar Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Oktober 2019, Jokowi sempat berseloroh, agar para Menteri aktif berkoordinasi dengan Menko.

Perlunya Jokowi mengingatkan hal ini pada para Menterinya, karena berdasarkan pengalaman pada kabinet pada Periode Pemerintahan yang pertama. Dimana menurutnya ada menteri selama 5 tahun tidak pernah hadir saat diundang Menko.

Sepintas mengamati pernyataan Jokowi ini kita bisa menebak Menteri siapa yang dimaksudkan, dan siapa Menkonya. Kalau melihat dari kasus ini, jelas yang mengemuka adalah persoalan etika dan kepatuhan.

Siapa yang tidak mengenal Susi Pudjiastuti saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, baik sepak terjang dan karakternya yang tidak mengenal kompromi. Hampir sering bersitegang dengan Menko Kemaritiman, Luhut B Panjaitan.

Tentunya hanya Susi yang tahu, kenapa dia bersikap seperti itu kepada Menko Kemaritiman yang nota bene secara hirarki struktural adalah atasannya. Tentu ketidakpatuhan tersebut punya dasar.

Biasanya seseorang pejabat negara yang tahu apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya, akan memegang prinsip yang kuat terhadap kewajibannya. Sangat tahu apa yang patut dan tidak patut dilakukan, juga tahu aturan, makanya dia merasa tidak ada yang dilanggar selain daripada etika kepatuhan.

Begitu juga Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM, yange secara struktural berada dibawah Menko Kemaritiman. Bisa diduga kedua orang Menteri ini kurang chemistry-nya dengan Menko LBP.

Secara karakter, Menteri Susi dan Jonan ada kemiripan. Keduanya adalah Menteri yang tidak adae takutnya kalau apa yang dikerjakan adalah sesuatu yang benar, demi untuk kepentingan negara, apapun sanggup dilakukan.

Tapi suratan nasib keduanya tidak sedang berpihak pada mereka, pada akhirnya mereka berdua harus dikalahkan oleh keadaan. Meskipun dianggap berprestasi, tapi kemungkinan besar cacat secara etika dan kepatuhan.

Dari sinilah kita bisa melihat bahwa kedua orang yang sudah terlanjur menjadi pujaan masyarakat, harus tersingkir dari lingkungan kekuasaan. Bisa jadi karena ada kepentingan besar yang harus menyingkirkan mereka.

Kalau cuma persoalan etika dan kepatuhan seharusnya masih bisa ditolerir, karena prestasi yang mereka capai sudah melebihi ekspektasi. Bukankah dalam sebuah pekerjaan itu yang utama pencapaian target dari sebuah program, sementara persoalan attitude adalah yang kedua.

Banyak faktor penyebab seseorang melakukan melanggar etika dan kepatuhan, yang jelas persoalan respek bisa menjadi penyebab utamanya. 

Kalau tidak respek terhadap atasan, itu biasanya karena perbedaan pemahaman, dan cara mengatasi sebuah masalah.

Sangat disayangkan kalau memang hanya dikarenakan persoalan etika dan kepatuhan, yang membuat Susi dan Jonan harus tersingkir dari Kabinet Jokowi. Memang persoalan pemilihan seorang Menteri adalah hak Prerogatif Presiden.

Namun tidak menutup kemungkinan, dalam penyusunan Kabinet pun Presiden mendengar berbagai masukan dari orang-orang terdekatnya. Disinilah celahnya, masuknya berbagai pertimbangan untuk mempertahankan petahana Menteri atau tidaknya. Susi dan Jonan adalah orang yang tidak masuk dalam pertimbangan tersebut.

***