Visi Indonesia maju tidak pernah surut untuk segera diwujudkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Berbagai program jitu dan terukur telah disiapkan untuk menggapai impian tersebut. Semua stakeholder diminta bersinergi untuk menjalankan amanat Presiden Jokowi agar program pembangunan nasional berkesinambungan dapat berjalan sesuai harapan sehingga meningkatkan kesejahteraan, keunggulan SDM, dan mampu bersaing dalam persaingan global yang semakin kompetitif.
Upaya tersebut diterjemahkan dalam langkah konkrit seperti Pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, menyederhanakan dan merevisi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Dalam fokus yang pertama, pembangunan sumber daya manusia yang terampil serta berkompeten dan menguasai Iptek [Ilmu Pengetahuan dan teknologi], sehingga mampu menjawab tantangan global.
Yang menjadi sorotan kini adalah mengembangkan kapasitas tenaga kerja. Sebab, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan jika mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan rendah. Hanya sekitar 12,57 persen yang lulus dari universitas dan diploma, sementara lulusan sekolah dasar dan menengah hingga 87,43 persen. Hal ini dinilai sebagai ketimpangan yang cukup menonjol.
Maka dari itu, presiden Jokowi meningkatkan Enrolment Ratio melalui program wajib sekolah, menekan kesenjangan gender di tingkat pendidikan tinggi, serta mengurangi ketimpangan antar-daerah. Yang meliputi sumber daya, kualitas guru, pendanaan, hingga kualitas sekolah. Fokus kedua ialah, pembangunan infrastruktur akan diteruskan guna mempermudah akses dari kawasan produksi ke kawasan distribusi termasuk kawasan wisata.
Ketiga, penyederhanaan dan perevisian regulasi yang dianggap menghambat penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan usaha di level mikro, kecil, dan menengah. Langkah positif ini layak untuk didukung. Hal ini berarti, regulasi di Indonesia dinilai ruwet dan memakan waktu yang lama. Sehingga menciptakan regulasi yang dianggap ramah investasi, simplifikasi, dan juga sinkronisasi regulasi. Baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, juga penting untuk dilakukan.
Selanjutnya, fokus pada penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran, agar tercipta birokrasi yang langsing, sehat, dan efisien. Presiden Jokowi menyatakan langkahnya untuk meringkas eselonisasi hanya akan menjadi dua tingkatan saja. Dan Diganti menggunakan jabatan fungsional yang dinilai menghargai keahlian dan juga nilai kompetensi.
Presiden Jokowi juga meminta jajaran Menteri untuk menjamin program prioritas dapat terlaksana dengan cepat dan sesuai harapan. Dia menegaskan, tidak akan ada ampun bagi yang bermalas-malasan. Kelima, transformasi ekonomi akan dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan sumber daya alam serta mampu meningkatkan daya saing manufaktur dan jasa modern. Yang dinilai memiliki nilai tambah cukup tinggi.
Banyak pihak yang mendukung kebijakan tersebut, mengingat selama ini ekspor Indonesia hanya berupa komoditas mentah. Pemerintah dinilai harus mendorong para eksportir untuk mengolah komoditasnya agar nilai ekspornya menjadi lebih tinggi dengan memberikan insentif fiskal serta non-fiskal.
Sebelumnya, dalam pidato pelantikan sebagai Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia akan masuk ke dalam lima besar ekonomi dunia dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen. Bahkan, produk domestik bruto mampu mencapai angka US$ 7 triliun pada tahun 2045.
Hal ini tentu saja akan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju semakin dekat. Yakni dengan bekerja keras serta merealisasikan program pembangunan sesuai rencana pemerintahan. Semoga dalam kinerja pemerintahan Jokowi yang kedua ini akan lebih maju dan melesat menjadi negara adidaya dan disegani dunia Internasional. Serta akan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang mumpuni.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
