Permadi Ingin Lengserkan Jokowi?

Adanya upaya untuk melengserkan Jokowi sudah diperlihatkan secara terang-terangan. Bahkan dari Aksi Mujahid 212 pun sudah dinarasikan dalam alat peraga aksi yang dibawa.

Bukan cuma itu, Mantan politisi PDI-P yang sekarang merupakan Politikus Partai Gerindra, Permadi SH, mengungkapkan secara terbuka agenda melengserkan Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Permadi usai menggelar pertemuan tertutup dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadi Permadi di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).

"Sebelum pelantikan targetnya [menurunkan Jokowi], pokoknya sebelum pelantikan [presiden]," kata Permadi kepada para wartawan, Sabtu (28/9).

Sudah bisa terbaca seperti apa gerakan tersebut direncanakan, dan siapa yang berada dibelakang gerakan tersebut. Mereka ini wajah-wajah lama yang memang tidak menginginkan Jokowi menjadi Presiden, karena mereka pendukung Prabowo.

Dalam aksi 22 Mei 2019 yang lalu, Mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko, sempat disebutkan terlibat, dan ditahan, atas dugaan penyelundupan senjata.

Begitu juga dengan Politikus Partai Gerindra Permadi, pernah dilaporkan seorang pengacara, Fajri Safi'i, ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus Makar. Permadi dilaporkan setelah video dirinya yang berbicara tentang revolusi beredar di media sosial.

Agak aneh rasanya Pemerintah membiarkan adanya gerakan seperti ini. Wibawa Pemerintah betul-betul ditantang untuk bertindak tegas, setegas peringatan Pemerintah terhadap berbagai gerakan yang berupaya mengacau keamanan.

Kenapa gerakan seperti ini bisa terus ada.? Karena memang belum ada tindakan tegas dari Pemerintah. Sehingga mereka berani secara lantang menantang Pemerintah.

Kasus 22 Mei yang baru lalu masih menyisakan berbagai tanda tanya. Baru Kivlan Zein yang ditangkap, sementara siapa yang adae dibelakang Kivlan belum tersentuh hukum sama sekali.

Bisa di duga, Bohir yang ada dibelakang gerakan Mujahid 212 dan gerakan yang akan digalang Permadi SH, Sama dengan Bohir aksi yang digerakkan Kivlan Zein.

Selama gerakan-gerakan seperti ini terus dibiarkan, maka lambat laun wibawa Pemerintahan akan runtuh. Semua ini kembali kepada lemahnya penegakan hukum. Rapot Merah Pemerintahan Jokowi padae Periode pertama juga soal lemahnya penegakan hukum.

Memberangus HTI jangan cuma mencabut izin organisasinya. Sudah sangat jelas kalau HTI itu bukan Ormas agama, tapi organisasi politik yang dikemas dengan agama. Makanya keberadaan mereka di Timur Tengah tidak bisa diterima.

Aksi Mujahid 212 sangat kental nuansa HTI nya, karena memang momen tersebut adalah kesempatan bagi mereka untuk memperlihatkan pada Pemerintah bahwa mereka masih eksis di Republik Indonesia.

Aksi Mujahid 212 tidak terlepas dari gerakan yang sedang dirancang oleh Permadi SH, karena untuk dukungan massanya, tetap melibatkan elemen 212. Seperti yang diungkapkannya pada CNN Indonesia.

"Kita bagi pekerjaan. Kalau sudah langkah kita tetap kita juga mendatangkan habib yang menangani 212 supaya 212 ikut bersama dalam people power ini untuk memperkuat gerakan ini sehingga tujuannya berhasil," kata Permadi.

Tidak bisa dibilang kalau gerakan tersebut tidak terkait hasil Pilpres 2019, karena gerakan ini masih mengusung kepentingan yang sama, yakni menolak keterpilihan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya.

***