Menyalahkan pemerintah pusat dan tentara yang datang justru untuk mengamankan Papua dan kehidupan mereka agar tidak mundur atau jalan ditempat.
Kita sambut baik upaya hukum mengejar para provokator kerusuhan di Papua, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Tapi jelas itu belum cukup.
Termasuk berkantornya Panglima TNI dan Kapolri di Papua. Juga dengan dibukanya akses internet di sana yang kata Kominfo dilakukan tanggal 5 September 2019.
Dikatakan belum cukup karena semua langkah itu belum masuk kedalam inti persoalan Papua. Yakni kemiskinan dan gagalnya dana Otsus yang trilyunan itu dirasakan oleh rakyat Papua.
Selama dana itu tidak tersalurkan dengan baik serta transparan, sukar bagi rakyat Papua merasa diayomi oleh pemimpinnya. Bahkan dijadikan objek bagi pihak-pihak yang menarik keuntungan dari kemiskinan mereka untuk tujuan apapun. Termasuk menyemaikan benih-benih separistisme dan sentimen kedaerahan.
Prof. Mahfud MD dikutip berbagai media pekabaran sebagai mengatakan, sejak Presiden Joko Widodo memerintah, anggaran Papua cukup besar.Lebih dari 12 kali anggaran untuk per kepala daripada orang Jawa.
Setiap kepala harusnya mendapatkan dana hingga Rp17,5 juta dari dana Otsus yang disediakan pemerintah.Tetapi tidak pernah sampai ke rakyatnya.
Prof Mahfud menambahkan selain dana, Papua juga diberi keistimewaan lain. Di sana orang DPRD juga 25 persen harus orang Papua. Anak Papua yang masuk universitas mendapat beasiswa.
Namun mengapa Papua tidak maju-maju? Kata Prof Mahfud, karena pengelola daerahnya. Kelakuan mereka memprihatinkan saat BPK ingin periksa dan audit dana otsus. Pejabatnya pergi dan bukunya hilang.
Penjelasan beliau ini menegaskan bahwa pemerintah daerah Papua adalah titik sentral pembenahan kehidupan masyarakat Papua. Mereka yang paling tahu kearifan lokal mendekati kepala-kepala suku untuk mensejahterakan rakyatnya.
Kelompok masyarakat madani dan LSM Papua harus menyuarakan ketidak beresan tata kelola pemerintahan disana. Jangan mau gampangnya saja.
Menyalahkan pemerintah pusat dan tentara yang datang justru untuk mengamankan Papua dan kehidupan mereka agar tidak mundur atau jalan ditempat.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
