Jangan Jalan di Tempat

Menyalahkan pemerintah pusat dan tentara yang datang justru untuk mengamankan Papua dan kehidupan mereka agar tidak mundur atau jalan ditempat.

Jumat, 6 September 2019 | 08:38 WIB
0
338
Jangan Jalan di Tempat
Mafhud MD (Foto: Detik.com)

Kita sambut baik upaya hukum mengejar para provokator kerusuhan di Papua, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Tapi jelas itu belum cukup.

Termasuk berkantornya Panglima TNI dan Kapolri di Papua. Juga dengan dibukanya akses internet di sana yang kata Kominfo dilakukan tanggal 5 September 2019.

Dikatakan belum cukup karena semua langkah itu belum masuk kedalam inti persoalan Papua. Yakni kemiskinan dan gagalnya dana Otsus yang trilyunan itu dirasakan oleh rakyat Papua.

Selama dana itu tidak tersalurkan dengan baik serta transparan, sukar bagi rakyat Papua merasa diayomi oleh pemimpinnya. Bahkan dijadikan objek bagi pihak-pihak yang menarik keuntungan dari kemiskinan mereka untuk tujuan apapun. Termasuk menyemaikan benih-benih separistisme dan sentimen kedaerahan.

Prof. Mahfud MD dikutip berbagai media pekabaran sebagai mengatakan, sejak Presiden Joko Widodo memerintah, anggaran Papua cukup besar.Lebih dari 12 kali anggaran untuk per kepala daripada orang Jawa.

Setiap kepala harusnya mendapatkan dana hingga Rp17,5 juta dari dana Otsus yang disediakan pemerintah.Tetapi tidak pernah sampai ke rakyatnya.

Prof Mahfud menambahkan selain dana, Papua juga diberi keistimewaan lain. Di sana orang DPRD juga 25 persen harus orang Papua. Anak Papua yang masuk universitas mendapat beasiswa.

Namun mengapa Papua tidak maju-maju? Kata Prof Mahfud, karena pengelola daerahnya. Kelakuan mereka memprihatinkan saat BPK ingin periksa dan audit dana otsus. Pejabatnya pergi dan bukunya hilang.

Penjelasan beliau ini menegaskan bahwa pemerintah daerah Papua adalah titik sentral pembenahan kehidupan masyarakat Papua. Mereka yang paling tahu kearifan lokal mendekati kepala-kepala suku untuk mensejahterakan rakyatnya.

Kelompok masyarakat madani dan LSM Papua harus menyuarakan ketidak beresan tata kelola pemerintahan disana. Jangan mau gampangnya saja.

Menyalahkan pemerintah pusat dan tentara yang datang justru untuk mengamankan Papua dan kehidupan mereka agar tidak mundur atau jalan ditempat.

***