Upaya PengamananTNI/Polri Patut Diapresiasi

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah memastikan untuk siap membacakan putusan terkait perselisihan hasil pilpres 2019 yang diajukan kubu Prabowo – Sandi.

“Keputusan punya daya ikat setelah diucapkan,” jelas juru bicara MK Fajar Laksono.

Sehari jelang putusan, Fajar juga memastikan draf putusan sudah siap untuk dibacakan. Majelis hakim sudah berkoordinasi dengan kepaniteraan, sekjen serta seluruh petugas di MK.

Selain itu dalam upaya pengamanan di sekitar Gedung MK, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan mengatakan sebanyak 13.747 personel TNI – Polri berjaga di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang pembacaan putusan MK tentang perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pilpres yang diajukan Prabowo – Sandi.

Sesuai dengan arahan dari pimpinan TNI dan Polri, para personel yang berjaga di MK tidak boleh menggunakan senjata api atau peluru tajam. Dalam apel pengamanan tidak ada personel TNI dan Polri membawa senjata api atau peluru tajam.

“Intinya bahwa tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan anggota pakai senpi atau peluru tajam. Tadi dicek provost untuk yakinkan bahwa petugas tidak membawa peluru senjata tajam,” ungkap Harry.

Harry-pun menegaskan bahwa massa juga tidak diperkenankan melakukan aksi demo di sekitar gedung MK. Jika ada yang masih ingin melakukan demo, maka pihaknya akan meminta untuk kembali ke rumah masing – masing.

Apalagi massa demo sebelumnya banyak berasal dari luar Jakarta seperti Jawa Barat dan Banten.

Pihaknya juga sempat mengecek ke Patung Kuda, apakah ada massa demo. Kalau memang ada massa yang datang seperti itu dari daerah lain akan kita imbau kembali ke rumah masing – masing,” tuturnya.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan izin kepada siapapun untuk melakukan demonstrasi di sekitar gedung MK. Jika masih ada, Polisi akan mengambil tindakan sesuai dengan SOP.

“Kami dari Polres Jakpus nggak keluarkan perizinan. (Kalau ada yang bertahan) Kita punya SOP dari himbauan sampai tindakan tegas sesuai dengan undang – undang,” tutur Harry.

Upaya ini tentu merupakan langkah nyata dari TNI – Polri untuk mengamankan jalannya persidangan, sebagai antisipasi akan hal yang tidak diinginkan.

Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan bahwa dirinya akan menerima apapun keputusan MK dengan lapang dada.

Selain itu menurut Andre, Prabowo dan Sandiaga akan menyaksikan pembacaan putusan MK terkait PHPU di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta.

Dia mengatakan, pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur diundang Prabowo untuk hadir ke Kertanegara IV untuk bersama – sama menyaksikan putusan MK tersebut.

Meski acara demo dilabeli dengan kalimat halal bi halal, namun oleh sejumlah ormas, hal itu dinilai sarat akan kepentingan politik. Juru Bicara Forum Silaturahmi Da’i Muda Jakarta Rikal Dzikri mengajak masyarakat untuk tidak mengikut demo yang disebut halal bi halal.

Wakil presiden Jusuf Kalla juga menilai bahwa aksi di MK yang mengatasnamakan halal bi halal dapat mencederai makna halal bi halal.

Sementara itu sekelompok massa nampak berkerumum mengelilingi satu mobil komando, tepat di depan patung kuda. Mereka datang untuk mengawal sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah personel TN – Polri terlihat melakukan pengamanan di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat. Kawat berduri terpasang tepat di depan Museum Gajah di Belakang kawat itu terparkir kendaraan taktis aparat.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Jimly Asshidiqie meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan putusan terbaik terkait dengan sengketa Pilpres sesuai asas hukum dan memiliki kredibilitas.

Baca Juga: Tak Kenal Lelah, TNI/Polri Solid Jaga Sidang Putusan MK

Dirinya juga meminta, apapun hasilnya nanti, agar setiap pihak dapat menghormati dan menghargai hasil hukumnya.

Pihak kepolisian telah mengatur arus lalu lintas di dua ruas Jalan Medan Merdeka Barat, untuk dilakukan pengalihan. Dimana ada beberapa ruas jalan yang ada di sekitar kantor MK dialihkan, baik di depan arah merdeka barat dari dua arus atau dua arah dialihkan melalui jalan merdeka selatan.

Sebelumnya Kapolri juga telah mengumumkan, bahwa selama sidang pengumuman hasil PHPU, tidak boleh ada aksi unjuk rasa di kantor MK. Berbagai upaya yang dilakukan TNI/Polri merupakan bentuk pengabdiannya kepada masyarakat guna memberikan rasa aman.

Dengan adanya keikhlasan dan profesionalitas mereka, maka tidak berlebihan jika usaha mereka mendapat apresiasi lias masyarakat.

***