JAKARTA — Pemerintah terus mendorong terwujudnya percepatan penetapan ulang sejarah nasional sebagai langkah yang strategis untuk semakin memperkuat identitas bangsa melalui narasi yang lebih akurat, inklusif, dan relevan, khususnya bagi para generasi muda.
Upaya tersebut kemudian mendapat dukungan politik setelah DPR RI memberikan lampu hijau bagi terlaksananya proyek penulisan ulang sejarah yang telah vakum selama lebih dari dua dekade lamanya.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menekankan terkait bagaimana urgensi pembaruan sejarah sebagai pondasi yang sangat penting bagi penguatan jati diri bangsa.
Ia menegaskan bahwa proyek tersebut memang dirancang oleh pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk dapat menghapus adanya bias kolonial dan merekonstruksi narasi menjadi perspektif yang jauh lebih Indonesia-sentris.
“Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” ujar Fadli Zon.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan sejarah akan terdiri dari sepuluh jilid, mulai dari peradaban awal Nusantara hingga perkembangan sosial politik pada Era Reformasi.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan penekanan pada aspek transparansi dan keterlibatan publik dalam proses penyusunan sejarah nasional.
Ia menyatakan bahwa DPR ingin mengetahui pihak-pihak yang dilibatkan serta metode penyusunan yang digunakan pemerintah.
“Ini bukan sekadar penulisan akademis, ini membentuk memori kolektif bangsa,” ucapnya.
Ia menilai bahwa penetapan ulang sejarah yang inklusif akan menjadi landasan penting bagi penguatan nilai kebangsaan.
Proses penulisan juga akan mengintegrasikan temuan arkeologis terbaru, termasuk penelitian yang menunjukkan bahwa jejak peradaban Indonesia jauh lebih tua daripada narasi sebelumnya.
Pemerintah menilai bahwa pembaruan data tersebut sangat penting untuk memperkaya pemahaman tentang asal-usul masyarakat Nusantara dan memperkuat rasa kebangsaan generasi muda.
Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI), Agus Mulyana, menyoroti perlunya koreksi terhadap narasi lama, terutama di masa kolonialisme.
Ia menyebut bahwa klaim penjajahan selama 350 tahun tidak dialami merata oleh seluruh wilayah.
“Tidak semua daerah 350 tahun, tetapi kekuasaan VOC atau Belanda itu berproses,” kata Agus.
Ia menilai bahwa penetapan ulang sejarah dapat menegaskan bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang kalah.
Penetapan ulang sejarah nantinya akan distribusikan secara resmi ke sekolah dan perguruan tinggi, sehingga generasi mendatang memperoleh sejarah yang lebih jujur, lengkap, dan mencerminkan keberagaman Indonesia. (*)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
