Masyarakat Papua dan Papua Barat Menolak HUT OPM

Perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diklaim pada 1 Desember, ternyata tidak mendapatkan sambutan dari masyarakat Papua maupun Papua Barat. OPM masih dianggap sebagai kelompok makar yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan. 

Masyarakat Papua dan Papua Barat menolak perayaan HUT OPM. Bahkan, mereka memberikan teguran kepada kelompok manapun yang akan menggelar aksi memperingati HUT OPM pada 1 Desember 2019. Pasalnya masyarakat Papua dan Papua barat tidak ingin menjadi korban provokasi dan tidak ingin melakukan tindakan yang masuk ke ranah makar.

Tentu merupakan hal yang miris ketika ada saudara sebangsa dan se-tanah air kita ditipu oleh oknum yang tidak bertanggunjawab yang menggembar-gemborkan isu untuk terus menyuarakan referendum bagi Papua.

Padahal, Papua sudah menjadi bagian yang Sah dan tidak terpisahkan dari NKRI dan diakui oleh hukum Internasional. Jiwa Raga Papua adalah merah putih, segala sesuatu yang melawan kedaulatan merah putih tentu harus dilawan. Jika Papua merdeka, maka bukan tidak mungkin Papua akan mengalami kemunduran 2 Abad ke belakang.

Sebelumnya, Barisan Merah Putih juga telah menunjukkan sikap penolakan terhadap rencana peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pihaknya berpendapat bahwa kegiatan peringatan HUT OPM tersebut bertentangan dengan peraturan dan dapat menambah keresahan masyarakat Papua.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menyebutkan ada ancaman keamanan jelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019 yang telah mereka peringati sejak tahun 1962.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polda Papua telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), salah satunya dengan melakukan pendekatan membangun komunikasi kepada masyarakat dan melakukan cipta kondisi.

Untuk itu, Polda Papua membuat agenda berbagai aktifitas, event-event olahraga, kesenian dan arahan-arahan ceramah.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menghindarkan masyarakat Papua dari berbagai provokasi untuk memeriahkan HUT OPM yang dilakukan di markas-markas OPM baik didalam hutan maupun di perkotaan.

Padahal, Jika kita mengkaji soal Organisasi separatis tersebut, sungguh mereka sebenarnya bukanlah berjuang atas nama Papua. Mereka adalah segelintir orang yang mengaku Papua Namun sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh orang lain atau bisa jadi orang asing atau berkepentingan asing.

Ulang tahun OPM sungguh tak perlu mendapatkan dukungan dari siapapun jika kelompok separatis tersebut masih ingin melukai sesama anak bangsa dengan keinginannya untuk lepas dari NKRI. Penghianatan yang mereka lakukan telah menggerogoti kedamaian tanah Papua tersebut. Entah mereka bergerak sendiri atau sudah dimanfaatkan oleh pihak Asing, yang jelas OPM telah banyak melakukan propaganda secara underground melalui media daring untuk memperoleh simpati internasional dengan mengeksploitasi permasalahan ‘HAM’ di Papua.

Oleh karena itu, ulang tahun OPM sendiri haruslah diwaspadai. Jangan sampai para pengkhianat NKRI terus-menerus mengancam kedamaian di Bumi Papua. Semua pihak harus bisa bersikap dan bertindak demi Papua yang maju dan damai.

Kita tentu wajib memahami, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menolak rencana referendum Papua, dan memutuskan Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak bisa diganggu gugat.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Dian Triansyah Djani di Jenewa, Hasan Kleib.

Pada 10 September 2019, di New York, wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani bertemu dengan Sekjen PBB, Antonio Gutteres untuk membahas perkembangan situasi terakhir di Papua, dan status kedaulatan Papua dari sudut pandang PBB.

PBB juga melihat outcome dari pembangunan Pemerintah pada era Presiden Jokowi di wilayah Papua dan Papua Barat.

Atas pengakuan dari PBB tersebut, tentu menjadi sebuah landasan yang kuat bahwa sampai kapanpun Papua tetaplah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Sehingga perayaan HUT OPM sudah tentu perayaan yang tidak sejalan dengan konstitusi dan keputusan Internasional.

***