Jangan Seret Rakyat ke “Perang Total”, Jenderal!

Ngeri dan menakutkan! Bahkan, bisa merusak! Merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi di Indonesia! Apalagi, jika “perang total” yang dimaksud Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo – Ma’ruf Amin, Moeldoko itu “perang fisik”.

Pernyataan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, 11 Februari 2019.

Rakosnas itu membahas sinergi Humas Pemerintah Pusat dengan Humas Pemda, Gerakan Bersama Partisipasi Masyarakat dan Pemda Sukseskan Pemilu dan Informasi mengenai hukum-hukum terkait pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengomentari pernyataan “perang total” dari Moeldoko. “Pak Moeldoko ini kan orang Istana ya? KSP (Kantor Staf Presiden) ya?” ujarnya.

“Kalau mau perang total, berhenti dulu deh jadi kepala KSP,” lanjut Andre kepada Tempo, Kamis, 14 Februari 2019. Pasalnya, Moeldoko adalah KSP yang menjabat sejak 17 Januari 2018 lalu menggantikan Teten Masduki.

Andre juga mengatakan pernyataan Moeldoko soal perang total adalah contoh orang-orang panik lantaran elektabilitas tak kunjung naik. “Sama kaya calon presidennya (Jokowi) yang panik juga, berimbas kepada anak buahnya panik juga,” ujar Andre.

“Perang total lah, genderuwo lah, sontoloyo lah, propaganda Rusia lah, konsultan asing lah,” ujar Andre, seperti dilansir Tempo.co. Karena itu, ia sekali lagi menyarankan agar Moeldoko berhenti dulu sebagai kepala staf presiden.

“Kalau Anda masih jadi pejabat, tolong komentar Anda yang lebih produktif dan lebih teduh gitu loh,” tuturnya. Koordinator Pusat Komunitas Relawan Sadar (Korsa) Aminullah Hidayat menilai, pernyataan Moeldoko tersebut perlu diwaspadai.

“Dan melihat statement tersebut, kita yakin Jokowi dan para tim suksesnya akan melakukan segala cara untuk bisa memenangkan Pilpres 2019,” kata Amirullah Hidayat, seperti dilansir RMOL.com, Sabtu (16/2/2019).

Sebab yang namanya perang, lanjut Amir, berarti menghalalkan segala cara, yang penting memperoleh kemenangan yang nyata. Oleh karena itu perlu diwaspadai kecurangan yang akan dilakukan pada Pilpres 2019.

“Apalagi informasi yang nyata, bahwa saat ini intervensi dan kecurangan telah dilakukan seperti Kepala Lingkungan di Kota Medan ditakuti dan diancam untuk mengkordinir suara bagi pemenangan Jokowi. Dan isu ini sudah menjadi rahasia umum,” ujarnya.

“Barang siapa kepala lingkungan yang tidak melakukannya diancam dicopot jabatannya,” lanjut Amir. Oleh karena itu, Korsa mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung paslon 02 Prabowo – Sandi.

Dan mengajak pada 17 April 2019 nanti agar datang ke Tempat pemungutan Suara (TPS) sebelum pencoblosan dimulai, dan tiga hari sebelum Pilpres supaya dilakukan pemantauan Penyebaran C6 (Kartu Pemilih) yang dilakukan oleh KPPS.

“Sebab kecurangan bisa terjadi secara masif akan dilakukan pada saat pembagian C6 kepada pemilih,” ungkap Amir yang juga aktivis muda Muhammadiyah ini. Menurutnya, pernyataan “perang total” yang dikeluarkan Moeldoko harus diwaspadai karena mengindikasikan bahwa akan terjadi kecurangan secara masif dan terstruktur.

“Seperti banyak kata orang, Jokowi pasti sudah kalah. Yang bisa memenangkannya hanyalah kecurangan dan ini yang harus dicegah. Sebagai mantan relawan Jokowi, kami bisa prediksi apa yang akan dilakukan tim Jokowi dalam pilpres ini,” tutup Amir.

Moeldoko menjelaskan, perang total yang dimaksud, yakni menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan optimal, mulai dari partai politik, relawan, dan seluruh elemen pendukung paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Perang Rakyat

Pernyataan “perang total” yang disampaikan Moeldoko, bagi rakyat jelata di bawah bisa saja diartikan dengan perang fisik, habis-habisan, hancur-hancuran, yang penting menang, apapun akan dilakukan. Ini bisa memicu terjadinya “perang rakyat”.

Apalagi, seperti kita ketahui, di kubu capres petahana Jokowi terdapat banyak purnawirawan jenderal TNI dan Polri sebagai pendukung pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla. Dua mantan Panglima TNI memegang kekuasaan dan membuat legacy atas kekuasaan tersebut. 

Jenderal TNI (Pur) Wiranto sebagai Menkopolhukam telah sukses membubarkan ormas Islam Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan Perpu Pembubaran Ormas. Dan, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Pur) Moeldoko yang telah menyiapkan dan merumuskan Strategi Perang Total.

Disamping itu, Jokowi juga punya pembantu seorang Jenderal TNI (Pur), yang cukup agresif, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Beliau ini adalah Menko Kemaritiman, yang bisa mengurus apa saja semua urusan diluar kemaritiman.

“Ia punya legacy tersendiri, siap pasang badan membela Presiden Jokowi dalam segala cuaca. Kata-katanya tegas, keras, menantang, dan siap membela yang “benar”,” tulis DR. Chazali H. Situmorang, APT, MSc, Pemerhati Kebijakan Publik dan Dosen FISIP Universitas Nasional.

“Kita masih ingat beliau sangat tegas menyatakan akan fokus membantu menyiapkan Kota Meikarta. Setelah developer Meikarta tersangkut perkara suap dan ditangani KPK, tidak kita dengar lagi komentar beliau,” ungkap Chazali H. Situmorang. 

Mereka bertiga itu saat ini, berjuang dan bahkan “perang total” dalam belantara demokrasi yang sangat bebas dan hampir tanpa batas. Tujuannya jelas, yaitu memenangkan peperangan. Tidak ada gunanya menang di pertempuran, tetapi kalah dalam peperangan.

Di pihak kompetitor, tidak kalah banyaknya para pensiunan Jenderal TNI. Bahkan capres  Prabowo Subianto, pensiunan Letnan Jenderal TNI, pernah menjadi Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad.

Ketua BPN Prabowo – Sandi, adalah mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Pur) Joko Santoso. Beliau Panglima yang kenyang dalam medan pertempuran di Timtim misalnya, dan berhasil menyelesaikan konflik sosial di Maluku yang hampir memporak porandakan kehidupan ekonomi, sosial, poltik, dan budaya masyarakat Maluku.

“Di BPN paslon Prabowo – Sandi, memang banyak para Jenderal purnawirawan berkumpul dari berbagi matra: Darat, Laut, Udara, dan Polisi,” ungkap Chazali H. Situmorang dalam tuliannya. 

“Pada awalnya saya menduga BPN ini akan mengembangkan strategi perang gerilya untuk memenangkan peperangan (meminjam istilah perangnya pak Moeldoko). Karena begitu banyaknya para Jenderal (Pur) pendukung Prabowo – Sandi,” lanjutnya.

Tetapi setelah ia mengikuti isu-isu kampanye BPN, tak ada ajakan “perang total”. Bahkan, saat Debat Kandidat PertamaPrabowo terlihat lebih santun, tak terlalu menyerang. Kebalikan dengan Jokowi yang lebih agresif dan sedikit menohok. 

Bahkan, bagaimana santunnya Sandi sampai mencium tangan cawapres rivalnya, Ma’aruf Amin, sebelum dimulainya debat, sebagai bentuk hormatnya Sandi kepada ulama yang juga masih menjabat Ketua MUI ini.  

Sampai ada anekdot di masyarakat bahwa Prabowo itu walaupun mantan militer dan terkesan garang, rupanya hatinya lembut, penghiba, dan mudah membantu. Dan, tidak perlu diketahui orang lain. Tidak perlu di hadapan kamera, begitu istilah yang populer sekarang.

Bagaimana dengan Jokowi? Ia memang penampilannya terkesan sederhana, ramah, santun. Bahkan, Jokowi sendiri menyatakan tampangnya adalah tampang wong ndesa yang polos.  Senangnya bagi-bagi sembako, bingkisan yang dilemparkan ke masyarakat.

Membagi-bagi duit dalam amplop Rp100 ribu, sehingga berebutan. Jokowi tampak begitu menikmati stuasi itu dan yang pasti disorot kamera. Banyak pihak yang menyebut sebagai suatu pencitraan.

Dalam menghadapi hobi Presiden Jokowi yang juca capres petahana itu, tidak jadi persoalan bagi Prabowo. Ia bahkan menyerukan kepada masyarakat dan rakyat Indonesia terima saja apapun yang diberikan pihak TKN paslon 01. Karena yang diberikan itu juga uang rakyat.

Yang penting soal pilihan sesuai dengan hati nurani. Dan, keputusan itu ada di bilik suara, karena memang bebas, langsung, dan rahasia. Rakyat didorong untuk berdialog dengan Allah SWT, minta petunjuk untuk menentukan pilihan.

Bayangkan masa depan bangsa ini jika dipimpin oleh mereka yang tidak amanah dan sering ingkar janji. Lalu putuskan pilihan untuk menyelamatkan masa depan anak cucu dan bangsa Indonesia.

Jika Moeldoko tetap ingin “perang total”, dan kalau sampai itu benar-benar terjadi, maka musuh sejatinya petahana itu bukanlah paslon 02, karena paslon 02 tak mau diajak perang. Karena, mereka inginnya berkampanye dengan akal sehat.

Lalu siapa lawannya. Maka sudah dapat diduga lawannya adalah seluruh rakyat Indonesia.  Pasti Moeldoko kaget dan menghentikan peperangan. Karena pasti kalah jika berhadapan dengan rakyat. Karena rakyatlah pemilik kekuasaan setelah Allah SWT.

Karena itulah, semoga para jenderal di belakang paslon 01 Jokowi – Ma’ruf sadar bahwa yang mereka hadapi adalah sesama anak bangsa. Bukan musuh, Jenderal!

***