Mengapa Saya yang Pengacara Rizieq Shihab Jadi Caleg PDIP?

Selasa, 23 Oktober 2018 | 06:10 WIB
0
893
Mengapa Saya yang Pengacara Rizieq Shihab Jadi Caleg PDIP?

Tanggal 24 Juli 2018, pada suatu siang yang terik, saya, Muhammad Kapitra Ampera menyambangi kantor DPP PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro, Cikini, Jakarta Pusat. Didampingi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Saya berkata kepada segenap awak media yang hadir, “Ya, _please call me cebong_. Hari ini saya jadi cebong, silakan panggil saya cebong.”

Pada hari itu, saya resmi mengumumkan diri maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari PDI Perjuangan.

Namun akhirnya saya tidak disebut cebong. Saya yang pengacara Rizieq Shihab itu malah dicap pengkhianat oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212, sebuah kelompok yang menghimpun orang-orang dimana dahulu Kapitra pernah bergerak bersama menuntut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, diadili atas kasus penistaan agama.

Saya bilang tidak ambil soal dengan sebutan yang disematkan kepadanya itu. Saya masih setia membela agama dan membela ulama.

Saya silakan dicaci maki atas pilihan berbeda. Tapi tujuan saya masuk PDI Perjuangan tetap sama, membela ulama, membela agama membela Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku dan bermacam agama.

Di luar pro dan kontra terkait pencalonan saya sebagai caleg PDI Perjuangan, pada tanggal 20 September saya pun masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan akan bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II meliputi Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada kesempatan kali ini, wartawan Gesuri.id mewawacara saya di Masjid Al-Ittihaad, Tebet, Jakarta Selatan, saat saya sedang bersiap menunaikan ibadah shalat Ashar. Selepas melakukan ibadah shalat, saya mengajak reporter Gesuri.id itu ke salah satu ke kedai kopi di bilangan Tebet. Di sana saya menceritakan pandangannya mengenai PDIP, persiapan kampanye, pengamatan saya atas dinamika politik terkini dan hubungan antara saya dengan PA 212.

Bagaimana kesan Anda sebelum dan sesudah bergabung dengan PDI Perjuangan?

Banyak orang menilai bahwa PDIP anti-islam, PDIP tempat penampungan semua aliran-aliran yang menjauhkan dari agama, termasuk liberalisme, eks-eks PKI, Marxis, Syiah, dan sebagainya, itu yang berkembang.

Ternyata kenyataannya demikian?

Oh tentu berbeda. Saya pernah tahu dong stigma yang menyatakan PDIP itu adalah PKI. Itu adalah stigma yang menyesatkan. Karena saya tidak melihat adanya indikasi-indikasi bahwa PDIP itu sama dengan PKI, kita lihat indikator itu. Saya juga melihat di sana suasananya cukup sejuk, semua memang seperti keluarga yang besar ya, untuk bangsa indonesia semua terbuka di situ, tetapi tidak kehilangan identitas, tidak kehilangan keagamaan, dan juga juga simbol-simbol agama, islam khususnya, tetap terpakai, tetap terbawa ya.

Anda mengatakan PDIP tidak kehilangan simbol-simbol agama, khususnya Islam, itu tampak di mana?

Ya waktu saya ada pembekalan caleg seluruh Indonesia, di Ancol. Saya melihat, suasananya berbeda dengan apa yang saya dengar di luar, komunikasi-komunikasinya. Dan sangat toleran, keagamaan juga muncul, simbol-simbol agama juga ada, kebebasan dengan keyakinan dan keagamaan juga ada tempat, jadi berbeda sama sekali, 180 derajat dari yang saya dengar.

Bisa Anda ceritakan proses yang akhirnya membawa Anda maju sebagai caleg dari PDI Perjuangan?

Saya ditawari, dan saya kaget mengapa saya ditawari, saya waktu itu memang tidak pernah berpikir bahwa mau nyaleg, apalagi masuk PDIP (tertawa). Tapi ketika ditawari itu saya tertantang ingin melihat bagaimana sih sebenarnya PDIP. Kata pepatah Cina, "kamu dengar kamu lupa, kamu lihat, kamu bisa, kamu kerjakan, kamu mengerti." Selama ini saya mendengar saja, ketika saya sudah melihat, coba berinteraksi di dalam, oh ternyata berbeda.

Bagi saya sebagai kewajiban illahiah juga ya untuk menyampaikan kebenaran ke masyarakat tentang apa yang sesungguhnya yang ada di PDIP. Jangan orang hanya menelan sesuatu yang hoaks, fitnah, yang menyesatkan, kasihan orang-orang yang berprasangka buruk sementara dia sebenarnya tidak tahu di dalamnya seperti apa.

Anda menyebut kewajiban illahiah tadi, apakah Anda akan memberitahu ke publik tentang apa yang sebenarnya?

Ya itu kewajiban ketuhanan, illahiah, menyampaikan kebenaran, dan saya sudah melakukan itu.

Sudah menyampaikan kemana?

Ke publik sudah saya sampaikan, ke Tv dan sebagainya, saya sampaikan apa yang saya lihat, yang saya rasakan juga.

Anda juga mengajukan tiga syarat ke PDIP untuk pencalegan diri Anda, bisa dijelaskan?

Pertama itu saya harus menjadi jembatan kebaikan, antara yang di luar PDIP dan di luar pemerintahan, dengan yang ada di dalam PDIP dan di dalam pemerintahan, sehingga tidak ada deep disinformation, tidak ada informasi yang menyesatkan, sehingga apa yang terjadi di luar bisa langsung didengar secara rill oleh yang di dalam, apa yang ada di dalam juga bisa langsung didengar rill oleh yang di luar.

Kedua, identitas keislaman saya juga mesti terjaga. Identitas islam adalah suatu hal yang prinsipil bagi saya.

Ketiga adalah saya tetap membela ulama, agama, dan NKRI.

Jadi saya tidak boleh lepas dari tugas suci saya selama ini. Dan itu diberi tempat. Diberi tempat, dibawakan “ini ada rumah besar,” masing-masing dijamin kebebasan memeluk agamanya, masing-masing juga punya hak yang sama di hadapan hukum maupun negara. Itu ada ruang yang besar di PDIP. Ketika ruang besar itu diberikan ya saya pikir itu cukup mewakili aspirasi.

Tentang syarat nomor dua tadi, artinya Anda punya asumsi bahwa bergabung dengan PDIP maka identitas islam Anda akan terusik?

Identitas islam yang saya maksud itu seperti ini. Ketika waktu shalat datang, saya akan tinggalkan semua acara apapun. Kedua saya juga tidak ingin merayakan hari besar keagamaan lain selain Islam, karena bagi saya tidak ikut untuk itu. Agama, bagi saya, sudah ada ruang-ruangnya sendiri.

Dalam agama saya, “agama saya, ya agama saya, agama anda, ya agama anda,” silakan laksanakan dan saya tidak perlu ikut pelaksanaan agama Anda, begitu pula sebaliknya, jadi ada otonomi.

Itu diakomodir oleh PDI Perjuangan?

Ya harus dong.

Maksudnya, apakah sudah dinyatakan bahwa syarat Anda akan diakomodir?

Sudah, sudah ngomong. Tapi bagaimanapun, secara persaudaraan kebangsaan, saya harus bertanggungjawab bersama dengan pemeluk agama lain untuk membangun Indonesia ini lebih aman, lebih makmur, lebih sejahtera, itu tanggungjawab bersama bergandengan tangan. Tetapi kalau sudah sifatnya ibadah, ya masing-masing.

Anda mengatakan akan menjadi ‘jembatan’ bagi yang di luar dan yang di dalam, siapa yang dimaksud dengan 'yang di luar' dan 'yang di dalam' tadi?

Ya pihak-pihak yang selama ini mungkin bersebrangan. Pihak-pihak yang selama ini ekpresinya masih tidak sampai ke dalam, sehingga tidak bisa tindaklanjuti. Banyak sekali yang mungkin menjadi aspirasi-aspirasi yang tersumbat. Soal dari dalam bagaimana kesulitan-kesulitan suatu keputusan dibuat, bagaimana kendala-kendalanya, itu juga orang luar, orang di luar kekuasaan, harus tau, sehingga ada saling memahami, untuk membangun bangsa ini tidak dalam prasangka. Dengan tidak carut-marut dan caci-maki. Itu yang penting. Kita ini kan tenggelam karena berprasangka buruk semua.

Anda dicap pengkhianat oleh PA 212 karena bergabung ke PDIP, apa komentar Anda?

Standing position itu kan selalu akan terjadi pro dan kontra. Respon masyarakat melihat suatu realitas kan juga berbeda. Bagi saya, Aksi Bela Islam dimulai 14 Oktober yang pertama, lalu 4 November, itu aksi menuntut penegakan hukum atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama. Saya harus hadir di tengah-tengah itu. Dan dalam rencana-rencana Aksi itu tidak ada pemikiran bahwa ini akan berkembang menjadi suatu ormas, yang masuk wilayah-wilayah politik seperti sekarang. Setelah (aksi) 411, lalu Kejaksaan melimpahkan proses hukum Ahok ke Pengadilan maka kita mengadakan tasyakuran 212. Itu bukan aksi, tetapi tasyakuran nasional atas ditegakkannya hukum. Itu tidak ada aksi lagi karena Ahok-nya sudah diproses hukum.

Jadi Anda merasa peran Anda sudah selesai di situ?

Oh ya tidak. Ketika itu selesai, Ahoknya dihukum, muncul ekses apa yang disebut sebagai kriminalisasi ulama dan sebagainya. Saya tetap ambil peran, saya ini tiang besar besar dalam aksi itu. Berperan sampai SP3 diterbitkan. Ketika sudah diterbitkan SP3 baru sudah selesai. Saya tidak mau lagi diseret-seret ke wilayah politik, wilayah pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan nurani saya, pikiran saya. Jadi saya pengkhianat dari mana?

Saya sudah ikut semua, saya tuntaskan, amanah yang diberikan juga saya selesaikan. Pengkhiatan apa? Justru saya masuk PDIP memperkuat perjuangan kawan-kawan yang di luar PDIP. Sehingga saya dapat menyampaikan informasi dan juga bisa mengkoreksi langsung dan memberikan pertimbangan-pertimbangan, pendapat-pendapat, agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum oleh Negara terhadap warga negaranya. Jadi apa yang salah?

Mungkin pikiran mereka berlebihan kepada saya, sehingga mereka menganggap bahwa saya ini menyeberang, berseberangan, padahal tidak. Saya hanya pindah posisi saja tetapi tetap berjuang lebih luas lagi. Bangsa ini kan juga harus diperjuangkan supaya selalu eksis tetap memberikan keadilan untuk semua warga negaranya, persaudaraan bangsa ini tetap menguat, sehingga menuju bangsa yang besar dalam kemakmuran dalam kesejahteraan. Itu kan tidak bertentangan dengan agama apapun.

Kalau saya menyadari segmen itu, di wilayah itu, di zona itu, terus saya juga tidak pernah melupakan kewajiban saya sebagai umat Islam, sebagai orang yang mengakui keulamaan dan agama itu sendiri. Tapi ulama itu bukan orang yang suci, orang yang tanpa salah. Para ulama itu juga banyak dosa, banyak juga perbuatan yang salah, pilihan-pilihannya belum tentu benar.

Karena yang maksum (terbebas dari dosa, red) itu, yang suci itu, tidak ada. Rasulullah saja disucikan. Tuhan saja beberapa kali menegur Rasulullah dengan kekeliruannya. Rasulullah itu disucikan. Apalagi ulama yang hidup jauh dari masanya Rasulullah. Justru yang saya dukung sekarang adalah Ketua Majelis Ulama. Nasabnya (garis kekerabatan, red) itu sampai ke Rasulullah, masih keturunan Rasulullah.

Bagaimana bisa mengatakan kalau yang sebelah ini adalah ulama, tetapi yang sebelah ini adalah bukan ulama? Tidak boleh. Itu bagian dari kekeliruan ulama. Hanya menganggap dirinya saja ulama, sementara Ketua Majelis Ulama bukan ulama. Ini keliru.

Selalu menganggap dirinya saja yang punya pilihan, terus saya manut saja? Memang siapa lu? Enak saja (tertawa). Gue juga punya pilihan personal dan pertimbangan logika sendiri. Tapi kalau persoalan agama dinista, ayo. Tapi soal keduniaan saya juga punya pertimbangan.

Al-Quran memang merekomendasi wilayah-wilayah siyasah (politik, red), wilayah politik. Al-Quran memberikan kriteria-kriteria dan kriteria-kriteria itu terpenuhi oleh Jokowi-Ma'ruf. Kenapa saya harus tidak memilih dia? Mengapa saya harus memilih apa yang dikatakan Ijtima Ulama? Ijtima Ulama kalau konsisten harus pilih ulama, bukan pilih yang bukan ulama. Itu namanya, suka-suka lu aja (tertawa).

Anda mengatakan pilih pasangan Jokowi-Ma'ruf karena memenuhi kriteria-kriteria yang diamanahkan Al-Quran, apakah berarti Anda tidak pilih Prabowo-Sandi karena mereka tidak memenuhi kriteria Al-Quran?

Saya tidak mau berbicara pasangan lain. Tapi saya melihat pak Jokowi adalah orang Islam, tulen islamnya. Kyai Ma'ruf itu islam dan ulama murni. Dalam Islam saja mengatakan pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat, dibaiat (disumpah, red) oleh rakyat, haram untuk dijatuhkan meskipun dia zalim. Dari Surah Taha, disebutkan penguasa paling biadab di muka bumi ini namanya Firaun. Bunuh anak-anak kecil, mengaku sebagai Tuhan.

Allah terus mengirim Messenger, dua orang Rasul, Musa dan Harun. Allah katakan “kamu pergi ke Firaun ajak dia dengan baik, sampaikan kebenaran dengan lemah lembut.” Bukan dengan teriak-teriak “kafir”, “zalim”, “revolusi”, “perang”, tidak ada. “Ajak dia dengan lemah lembut” dan itu yang diperintahkan rasul dan nabi pula. Ini rasul juga bukan, tapi baru menyampaikan kebenaran menurut dia saja, memaki. Nah ini tidak benar. Katanya orang islam, mana referensinya? Tida ada di Al-Quran caci-maki itu.

Menyambung ke situasi politik sekarang, apa tanggapan Anda tentang maraknya hoaks dan politik identitas belakangan ini?

Itu tidak boleh. Hoaks itu fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam Islam, barang siapa yang memelihara satu nyawa manusia maka ia telah sama memelihara seluruh nyawa umat manusia, dan barang siapa yang membunuh nyawa umat non-muslim maka sama dengan membunuh seluruh umat manusia.

Umat non-muslim?

Iya, non-muslim. Itu saja sama dengan membunuh umat manusia. Jadi bagaimana tiba-tiba menyebarkan fitnah? Padahal fitnah saja lebih kejam daripada pembunuhan. Dan cara-cara eksploitasi hoaks, menebar kebencian, ini haram wahai yang menyebut dirinya ulama. Anda mengerjakan perbuatan yang haram sepanjang hari bila anda melemparkan hoaks, menyebarkan fitnah dan menyampaikan rasa kebencian yang massif. Jika ulama selalu berada dalam ruang lingkup yang haram maka dia bukan lagi ulama, tapi dia ular tangga (tertawa).

Untuk politik identitas sendiri, bagaimana tanggapan Anda?

Ya tidak apa-apa. Saya orang Islam ya pasti prioritaskan orang Islam.

Apakah itu berarti mengabaikan program dan rekam jejak?

Pertama memang kita melihat identitasnya dahulu. Kalau program yang bagus, track record-nya bagus, tapi identitasnya tidak jelas, ya sorry. Lalu itu satu paket, identitasnya kita lihat, dan dia punya program tidak? Dia punya semangat juang dan sebagainya tidak?Dalam agama saya diperintahkan harus pilih pemimpin orang Islam. Selagi ada orang Islam ya saya pilih orang Islam, apalagi ulama. Yang tidak boleh itu mengkotak-kotakan lalu membentur-benturkan. Dimana pun politik identitas itu terjadi.

Tapi bagaimana Anda menanggapi ekses buruk politik identitas seperti disintegrasi dan intoleransi masyarakat?

Itu lain lagi, itu bukan ekses. Politik identitas di seluruh dunia dipakai. Anda tidak mungkin menjadi gubernur di Papua atau di Bali. Kan butuh identitas.

Jadi ekses negatif itu berasal dari mana?

Oh itu cara memaksakan kehendak oleh sekelompok orang. Itu tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan identitas. Itu berkaitan dengan perilaku politik yang banality of evil, yang dangkal dalam berfikir. Itu kedangkalan berfikir. Jadi harus dibedakan. Intoleran itu kedangkalan berfikir.

Jadi politik ideal yang dibangun dari politik identitas itu seperti apa?

Politik identitas itu sebagai sesuatu yang given. Tapi tidak boleh dipertentangkan dengan identitas yang lain. Harus dibedakan intoleransi itu bukan bagian dari politik identitas. Itu dari perilaku politik, perilaku politik yang yang memaksakan kehendak untuk mencapai tujuan.

Apa saran Anda agar masyarakat tidak mudah termakan hoaks dan tidak memiliki perilaku politik yang memaksakan kehendak?

Dalam Al-Quran sudah ada. Jika Anda mendapatkan informasi, maka Anda cross-check dahulu, sehingga Anda tidak salah mengambil kesimpulan atau membuat suatu keputusan yang buat Anda menyesal. Ada cross-check ada tabayyun. Jangan menelan semua sampah-sampah fitnah, limbah-limbah elektronik yang bernama hoaks. Orang yang mempergunjingkan kejelekan orang lain saja sama dengan memakan bangkai saudara sendiri, apalagi seorang yang menelan fitnah, dia menelan bara api.

Kalau dia berpedoman pada Al-Qur'an, berpolitiknya ya damai tidak ada yang begini-begini. Coba apa pedoman yang diteriakkan pada hari ini? Itu sesuai tidak dengan guide keagamaan? Ya tidak. Agama itu membawa orang ke keselamatan. Kalau tidak selamat berarti dia keluar dari fatsun agama, fatsun Islam itu sendiri.

Untuk perilaku yang memaksakan kehendak itu sendiri bagaimana?

Jangan memilih pemimpin yang menggebu-gebu, berkeinginan untuk berkuasa.

“Sesaat kamu mengikuti perintah Allah jauh lebih baik daripada 1000 tahun orang lain mengikuti perintahmu.” Kekuasaan itu tidak boleh menjadi rebutan, apalagi dijadikan ambisi, dan dijadikan alasan untuk membangun negara. Semua itu kan menjustifikasi saja. Pembenaran atas ketidakbenaran.

Ketidakbenaran dalam hal apa?

Mencapai tujuan yang salah. Dibenarkan asal tujuan tercapai.

Jadi Anda merasa tidak ada pertentangan antara politik identitas dengan intoleransi?

Bukan tidak ada pertentangan, memang tidak berkorelasi.

Sekali lagi, Anda merasa tidak berseberangan dengan PA 212?

Untuk apa saya saya berseberangan. Tidak ada urusan. Ini kan pilihan personal, pilihan politik. Kalau saya pilih, maaf, non-muslim, baru saya bertentangan dengan Al-Quran. Uji saja keagamaan pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf dengan keagamaan yang di sebelah sana, mana yang lebih agamis.

Apa tanggapan Anda soal pelembagaan Aksi Bela Islam menjadi PA 212, GNPF dan lainnya?

GNPF itu organisasi ad hoc, yang mengawal keputusan Kyai Ma'ruf Amin, pernyataan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia yang lebih tinggi dari fatwa. Jadi Ma'ruf Amin adalah bagian yang tak terpisahkan dari Gerakan Bela Islam. Dia itu tokoh sentralnya. Maka lahirlah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) ulama. Sekarang Kyai Ma'ruf Amin malah tidak mau dipilih. Sehatkah kamu?

Berikutnya, ini gerakan penegakan hukum. Ketika penegakan hukum selesai, tuntas, ya selesai. Ini ad hoc kok. Kalau untuk reunian-reunian, romantisme, bikin PA, boleh saja. Romantisme bahwa kita pernah membela agama dari penistaan. Sekarang kan dia sudah masuk ke wilayah politik yang belum pernah direncanakan bahwa gerakan ini menjadi gerakan politik, apalagi menjadi gerakan yang memilih Prabowo-Sandi. Tidak ada itu.

Saya tidak mau disuruh pilih Prabowo-Sandi. Tidak ada urusan. Gue bela Islam, bukan bela Prabowo-Sandi. Ijtima ulama ya pilih ulama kalau konsisten. Mau pilih Prabowo-Sandi ya monggo, tapi jangan paksa orang, jangan caci-maki orang, jangan bilang bukan bagian atau bersebrangan dengan ulama kalau tidak pilih Prabowo-Sandi. Memang Prabowo-Sandi siapanya ulama?

Jadi Anda melihat pelembagaan gerakan 212 itu tidak masalah?

Sudah bermetamorfosis. Sudah keluar dari fatsun dan kesepakatan awal dengan Allah.

Apa tanggapan Anda soal dukungan eks-aktivis 212 kepad Jokowi-Ma’ruf?

Eks-aktivis 212 sudah dibubarkan, sekarang menjadi aktivis 212 Pendukung Kyai Ma’ruf Amin.

Ya bagus.

Apakah Anda terlibat di situ?

Saya Dewan Penasehat. Saya setuju ini. Ini mantap.

Sekarang soal pencalegan Anda. Anda di Dapil Riau II, apakah Anda sudah melakukan pemetaan?

Saya kan orang Riau.

Artinya Anda sudah punya cukup data pemetaan?

Saya orang Riau. Saya tahu ujung ke ujung Riau. Itu saya paham. Orang sana juga tahu sama saya. Cuma masalahnya saya dipilih apa tidak (tertawa). Mereka itu tahu saya, mereka juga mengerti apa yang pernah saya lakukan. Saya juga tahu dengan mereka. Cuma mereka mau pilih saya atau tidak karena masih ada persepsi yang salah tentang PDIP, bukan tentang saya.

Apakah ada kemungkinan banyak yang tidak akan memilih Anda karena Anda maju lewat PDIP?

Mereka tidak pilih saya rugi deh.

Kenapa?

Siapa lagi yang akan wakilkan mereka. Saya ini pejuang di negeri Riau, di Tanah Melayu, bukan pecundang. Saya berjuang puluhan tahun.

Jadi Anda tidak khawatir orang-orang tidak memilih Anda karena Anda maju lewat PDIP?

Tidak dong, saya Datuk di situ. Kalau mereka tidak pilih saya, mereka rugi karena tidak ada orang yang lebih vokal lagi yang ingin memperjuangkan mereka.

Apakah Anda melihat potensi kemenangan Anda cukup besar?

Tidak bisa menilai. Saya tidak bisa mendahului takdir Tuhan. Bahwa mereka sebagian besar tidak menyukai PDIP itu, ya. Tapi kalau mereka membenci saya, ya rugi. Saya memperjuangkan hak-hak dan lain sebagainya.

Tapi tentu tetap ada strategi untuk mengupayakan kemenangan?

Biarkan saja.

Berarti apakah Anda tidak akan turun ke masyarakat?

Turun. Saya bikin kantor penyelesaian konflik agraria. Setiap kabupaten saya bikin lembaga bantuan hukum, posko penyelesaian sengketa. Yang mau cerai juga saya bantu.

Sejak kapan itu didirikan?

Tiga hari yang lalu (tertawa). Biasanya memang mereka datang secara ke tempat saya di Pekanbaru. Sekarang saya buka di situ.

Artinya Anda melihat banyak yang harus diselesaikan di Dapil Anda, bisa disebutkan?

Oh banyak. Konflik agraria itu yang paling tinggi.

Anda akan fokus pada masalah itu?

Itu saya akan berjuang kalau mereka pilih saya. Saya berjuang di DPR.

Berarti Anda ingin masuk ke Komisi yang bersinggungan dengan itu, meski pada akhirnya keputusan ada di tangan DPP?

Oh ya tidak dong. Saya latar belakang di Hukum, masa saya dimasukkan ke keuangan.

Selain masalah agraria, apakah ada masalah lain di Riau yang akan jadi fokus Anda?

Banyak. Saya puluhan tahun membela orang Riau. Semua permasalahan dari petani sampai pejabat tinggi, dari buruh sampai mahasiswa, nelayan, masyarakat adat, semua saya yang bela.

Itu dalam ranah hukum saja? 

Bukan hanya ranah hukum, ranah politik juga. Saya bikin Riau Merdeka kok. Tanya saja Bu Mega. Saya pernah bikin Freedom of Republic Riau. Saya pernah bikin Aliansi Merdeka Papua-Aceh-Riau.

Itu waktu kapan?

Yang menjabat waktu zaman Habibie sampai zaman Megawati. Terus Megawati mengakomodir, “apa sih masalahnya?” Masalah ketidakadilan. Di zaman Megawati baru saya berhenti.

Tetapi tentu Anda akan fokus pada beberapa masalah saja, Anda tidak bisa meng-cover semuanya bukan?

Saya cover semua. Saya punya lawyer banyak sekali. Tentu tidak bisa menyelesaikan semua. Harus ada proses-proses. Kan tidak gampang. Tapi kalau kasus teroris, korupsi, saya tidak mau.

Jadi artinya Anda nanti akan menampung apapun aspirasi konstituen Anda?

Selama ini saya menampung aspirasi mereka tanpa harus menjadi anggota DPR.

Bagaimana metode kampanye Anda, apakah ada cara-cara tertentu?

Oh ada. Tapi kalau saya sebut diambil orang. Jangan dong.

Tapi secara umum Anda akan melakukan blusukan dan lainnya?

Oh tidak dong, saya punya strategi lain.

Tidak bisa diungkap?

Iya sedang jalan soalnya.

Masa kampanye tersisa 5 bulan, kapan Anda akan efektif berkampanye?

Sudah jalan. Mulai 24 September sudah jalan.

Di media sosial sendiri bagaimana?

Sudah mulai, saya perang udara jalan.

Bisa beritahu akun-akun media sosial Anda?

Instagram saya di kapitra_ampera. Twitter saya @kapitraampera.

Karena caleg juga adalah jurkam, bagaimana anda kampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf?

Tanpa jadi caleg pun saya akan kampanyekan karena ini adalah suatu kebenaran. Itu sudah oke. Tidak ada problem. Tinggal suruh pilih nomor satu aja.

Tentu Anda akan sampaikan program-program dan pencapaian Jokowi bukan?

Saya akan bela Bu Mega, saya akan memperjuangkan Ma'ruf Amin di seluruh Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban kebenaran kepada Allah.

Tampaknya Anda akan banyak berkontribusi ke Partai, tapi apakah selama ini Anda pernah menerima resistensi dari orang-orang PDIP?

Kalau dari PDIP saya belum pernah dengar ya. Malah mereka menyambut saya dengan tangan terbuka. Sebagai bukti bahwa PDIP itu rumah besar. Terbuka buat siapapun. Yang ada malah dari kawan-kawan yang dulu pernah berjuang bersama. Rumah saya sampai ada yang ngebom pula. Entah siapa yang ngebom.

Terakhir, apakah Anda punya tagline atau semboyan diri Anda sebagai caleg?

Ada. “Pilih saya, kalau tidak Anda menyesal.”

***