Jakarta — Sejumlah temuan penting dari survei Adidaya Institute hingga rangkaian apresiasi publik terhadap berbagai kebijakan nasional kembali menegaskan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei terbaru yang dirilis lembaga tersebut menyoroti tiga aspek utama kebersihan dari korupsi, komitmen antikolusi, serta tingginya ruang kebebasan berpendapat.
Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengungkap bahwa publik menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemerintahan saat ini.
“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Sebanyak 78,5 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, temuan serupa muncul pada aspek kolusi.
“Sebanyak 72,2 persen responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktek kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” kata Fadhli.
Sementara itu, analis politik Arif Nurul Imam menyoroti meningkatnya ruang kebebasan sipil.
“Dalam survei ini terdapat 76,5 persen kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo-Gibran masih tinggi,” katanya.
Arif juga menyebut stabilitas politik dan kepemimpinan nasional terjaga.
“Kepemimpinan Prabowo–Gibran masih cukup tinggi. Stabilitas Prabowo masih tinggi sekitar 73,1 persen,” ucapnya.
Pada aspek penegakan hukum, Arif memberi catatan positif.
“Terkait penegakan hukum, dari timah, kebun sawit kemudian tambang illegal. Ini adalah keberanian Prabowo,” tegasnya.
Ia menutup dengan menilai fokus pemerintah pada penguatan SDM sebagai langkah strategis untuk masa depan.
Survei Adidaya Institute dilakukan pada 27 Oktober–3 November 2025 di 19 provinsi, melibatkan 1.240 responden dengan margin of error 2,78 persen.
Apresiasi juga datang dari analis kebijakan publik Nasky Putra Tandjung, yang mendukung kebijakan Presiden menghapus utang KUR untuk petani Aceh dan Sumatra yang terdampak bencana.
“Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan, tidak ada negara… Menghapus utang KUR petani bukan semata keputusan administratif, melainkan rasa empati, solidaritas nasional, dan komitmen moral negara,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya pemulihan sektor pertanian pascabencana.
“Sawah harus diperbaiki, irigasi harus dibangun kembali, dan petani harus didampingi agar tidak kehilangan harapan untuk bangkit,” kata Nasky.
Keputusan Presiden yang menyebut situasi sebagai _force majeure_ dinilai menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi lokal.
Di sisi lain, prospek ekonomi nasional 2026 juga menunjukkan optimisme kuat. Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo, menjelaskan bahwa outlook tahun depan ditopang delapan pilar utama, mulai dari normalisasi perdagangan global hingga agenda hilirisasi.
“Kombinasi delapan faktor ini membuat Indonesia masuk ke 2026 dengan fondasi yang relatif kuat,” ujarnya.
Hilirisasi, ekspansi investasi, pertumbuhan konsumsi, serta penguatan program prioritas seperti MBG, pendidikan, kesehatan, hingga dukungan untuk UMKM diproyeksikan menjadi motor ekonomi tahun depan.
Dengan rangkaian temuan dan apresiasi tersebut, gelombang optimisme publik terhadap arah pemerintahan Prabowo–Gibran semakin menguat menuju 2026.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
