Masyarakat mengapresiasi tindakan tegas TNI AU terhadap oknum yang melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Masyarakat di Bumi Cendrawasih diminta untuk tidak terprovokasi, karena permasalahan ini sudah ditangani oleh TNI AU dan tersangkanya sudah pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal.
Ketika ada kasus penganiayaan di Merauke terhadap penyandang tunawicara, maka masyarakat langsung heboh, karena pelakunya adalah seorang oknum tentara. Mereka langsung teringat kasus serupa di Amerika. Penyebabnya karena pelakunya sama-sama dari aparat, meski penyebab penganiayaannya berbeda.
Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, apalagi menghujat TNI AU.
Penyebabnya karena 2 orang dalam video tersebut adalah oknum, dan yang jelas mereka sudah mempermalukan TNI AU. Kelakuan oknum tersebut memang tidak berperikemanusiaan, tetapi jangan disangkutpautkan dengan TNI AU pada umumnya, karena mereka mungkin sedang khilaf.
Marsma Indan Gilang Buldansyah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas kasus ini. Ia sangat menyesali peristiwa ini. Dalam artian, beliau sudah meminta maaf dan tidak berusaha melindungi anak buahnya, karena memang ia yang melakukan kesalahan besar. Kita wajib mengapresiasi langkah beliau yang mengakui kesalahan dan bersikap kesatria.
TNI AU sebagai aparat adalah sahabat rakyat, dan akan selalu setia bersama rakyat. Ketika ada oknum yang mencemarkan nama TNI karena menyakiti warga sipil, maka ia akan mendapat hukuman yang setimpal.
Para oknum juga sudah ditahan oleh POM AU dan tidak dibiarkan begitu saja. Bahkan, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Fadjar Prasetyo mencopot Komandan Pangkalan Udara Johanes Abraham Dimara (Lanud Dma) Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto dan Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Dma.
Oleh sebab itu, tidak usah lagi ada kontroversi yang mewarnai kasus ini. Penyebabnya karena dikhawatirkan akan memperkeruh suasana dan akan membuat pihak oposisi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
Jika kasus ini terus ‘digoreng’ maka akan berbuntut panjang dan akan mempermalukan nama Indonesia di mata dunia. Penyebabnya karena bisa saja ada pihak asing yang membuat image seolah-olah semua aparat di negeri ini tidak ramah kepada kaum disabilitas. Padahal yang bersalah hanya 2 orang tetapi yang kena getahnya banyak prajurit, bagaikan kena nila setitik rusak susu sebelanga.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto amat marah saat mengetahui ada kasus di Merauke. Beliau meminta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo untuk mencopot 2 pejabat paling lambat malam ini. Yakni Komandan Pangkalan Udara dan Komandan Satuan Polisi Militer.
Konsekuensi dari kasus ini memang sangat berat dan mereka sudah mendapatkan hukumannya. Sehingga sebagai masyarakat sipil, kita diminta untuk tidak membuat suasana makin panas. Penyebabnya karena percuma saja menghujat karena tidak akan menambah hukuman bagi para pelaku, mereka mendapatkan pengadilan intern dan tidak bisa dicampuri oleh kalangan sipil.
Masyarakat juga diminta untuk tidak terprovokasi, karena jika ada kasus semacam ini akan dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan yang bertujuan politis. Nanti bisa saja berita kasus ini ditambah-tambahkan lalu dibelokkan, seolah-olah pemerintah saat ini tidak bersikap humanis. Padahal tidak seperti itu.
Penganiayaan yang dilakukan oleh 2 orang oknum TNI AU memang sangat disesalkan dan pelakunya sudah langsung mendapatkan hukuman yang setimpal. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan video tersebut, karena akan memperkeruh suasana. (Moses Waker)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
