Papua akan dimekarkan menjadi 6 provinsi. Rencana ini juga sudah disetujui oleh tokoh adat, sehingga tinggal pelaksanaannya saja. Ketika sebuah provinsi dimekarkan maka akan ada banyak perubahan positif dan menguntungkan bagi masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Wilayah Papua terbentang luas sepanjang 312.224 KM2. Di tempat sebesar ini hanya ada 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Ini adalah hasil dari pemekaran wilayah, karena sebelumnya hanya ada 1 provinsi yakni Papua (dulu bernama Irian Jaya).Di tempat sebesar Papua, penduduknya ada lebih dari 3,3 juta jiwa. Sehingga jika provinsinya hanya ada 2, mereka agak mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi ke ibu kota provinsi.
Jarak menjadi kendala terbesar, misalnya jika seorang warga Papua berdomisili di Fakfak, maka harus menempuh 274 KM jika ingin ke Manokwari (ibu kota provinsi Papua). Apalagi di Papua wilayahnya tidak seperti di Jawa atau Sumatera, karena di sana masih banyak hutan dan pegunungan. Sehingga jarak yang jauh kadang harus ditempuh dengan pesawat kecil yang biayanya tidak murah.
Oleh karena itu, pemerintah akan memekarkan wilayah Papua menjadi 6 provinsi, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Tabi Saireri. Sehingga jika akan mengurus administrasi akan lebih dekat. Hal ini dinyatakan oleh Mendagri Tito Karnavian. Menurut Tito, keputusan ini belum final karena masih ada revisi dan tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah.
Pemekaran wilayah memang belum fix kapan akan dilanjutkan, tetapi sudah disetujui 100% oleh tokoh adat di Papua. Tokoh adat Tabi Ondofolo Yanto Eluay menyatakan bahwa ia mendukung rencana pemerintah untuk memekarkan wilayah di Bumi Cendrawasih. Penyebabnya karena program ini untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Bumi Cendrawasih.
Ondofolo Yanto Eluay menambahkan, semoga dalam pelaksanaan pemekaran wilayah Papua berjalan dengan baik, dan pemekaran yang ada dalam otsus jilid 2 akan membawa rakyat memiliki kehidupan yang lebih sejahtera. Ia juga mengimbau seluruh masyarakat di Bumi Cendrawasih untuk ikut mendukung pemekaran wilayah Papua.
Dukungan dari tokoh adat Papua sangat berharga, karena tiap perubahan yang ada di Papua memang harus disetujui oleh mereka dan juga anggota MRP (Majelis Rakyat Papua). Sejak otsus jilid 1 diberlakukan tahun 2001, maka suara rakyat Papua memang lebih didengarkan.
Pamerintah pusat mengubah sistem desentralisasi sehingga diharap seluruh WNI di wilayah terpencil sekalipun akan lebih maju, karena bisa urun rembug dalam membangun wilayahnya sendiri. Termasuk juga rakyat Papua. Mereka diberi hak untuk bersuara dalam proyek pemekaran wilayah, dan diwakili oleh MRP.
Masyarakat Papua mendukung pemekaran wilayah, sesuai dengan anjuran dari Ondofolo Yanto Eluay, karena mereka merasa program ini akan memajukan wilayah Bumi Cendrawasih. Selain mendekatkan untuk urusan administrasi, maka pemekaran wilayah akan meratakan modernitas di Papua.
Jadi, wilayah di Papua yang sudah maju tidak hanya di kota besar seperti Jayapura dan Merauke, tetapi modernitas juga merata hingga ke Fakfak, Nabire, Sorong, Yahukimo, dll. Jika makin banyak provinsi di Bumi Cendrawasih, maka akan lebih banyak juga dana APBD yang disalurkan oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat akan terbebas dari status di bawah garis kemiskinan.
Pemekaran wilayah Papua sangat berguna, baik untuk pemerintah daerah maupun untuk rakyat sipil. Warga akan mendapatkan manfaat dari dana APBD dan mereka juga lebih dekat jika akan mengurus administrasi dan surat-surat penting ke ibu kota provinsi. Seluruh masyarakat dan tokoh adat mendukung pemekaran wilayah karena akan sangat berguna bagi Papua. (Moses Waker)
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
