Beda Tangis Risma dan Amukan "Tertunda" Jokowi

Selasa, 30 Juni 2020 | 15:58 WIB
0
78
Beda Tangis Risma dan Amukan "Tertunda" Jokowi
Walikota Surabaya Tri Rismaharini sujud saat audiansi dengan IDI Surabaya dan IDI Jatim. (Foto: Detik.com)

Senin, 29 Juni 2020, di Balaikota Surabaya. Ada pemandangan yang tidak biasa. Walikota Surabaya Tri Rismaharini tiba-tiba menangis dan bersujud saat audiensi bersama IDI Jatim dan IDI Surabaya di Balaikota Jalan Walikota Mustajab.

Melansir Detik.com, Senin (29 Jun 2020 13:14 WIB), Risma mengaku goblok dan tak pantas menjadi walikota. “Saya memang goblok, saya tak pantas jadi wali kota,” kata Risma di Balai Kota Surabaya, Senin (29/6/2020).

Risma menangis karena tak bisa berkomunikasi dengan RSUD dr Soetomo, padahal ia sudah membuka dan membangun komunikasi berkali-kali. Namun, hasilnya tetap nihil. Dia mengharapkan warganya yang terkena Covid-19 bisa dirawat di RSUD dr Soetomo.

“Kami tidak terima. Karena kami tak bisa masuk ke sana (RSUD dr Soetomo),” tambahnya. Dalam audensi itu, Risma mendengar keluhan ruang isolasi sudah penuh karena banyaknya pasien yang dirawat.

Ketua Pinere RSUD dr Soetomo, dr Sudarsono bahkan menyampaikan, rumah sakitnya overload pasien Covid-19 karena masih banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Menanggapi hal itu, Risma mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa masuk ke rumah sakit milik Pemprov Jatim seperti RSU dr Soetomo. Pemkot Surabaya tidak bisa masuk untuk berkomunikasi.

“Tolonglah kami jangan disalahkan terus. Apa saya rela warga saya mati. Kita masih ngurus orang meninggal jam 03.00 pagi, bukan warga Surabaya. Kami masih urus,” lanjut Risma sambil menangis.

Bahkan, Risma sudah menawarkan ruang isolasi yang masih kosong di RS Husada Utama untuk pasien RSUD dr Soetomo. Di RS Husada Utama tersedia 100-an bed yang belum digunakan untuk pasien Covid-19.

Bantuan dari Pemkot Surabaya berupa APD juga sempat ditolak RSUD dr Soetomo. Inikah puncak dari “amarah” Risma yang selama ini tidak diluapkan seperti ketika “rebutan” mobil PCR bantuan BNPB dengan Pemprov Jatim beberapa waktu lalu?

Politisi PAN Mila Machmudah Djamhari mengatakan, beberapa kali Risma arogan dan egois merendahkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Jatim. Ia histeris marah-marah ke Pemprov gara-gara mobil PCR dibawa ke Tulungagung dan Lamongan.

“Dia sudah melangkahi kewenangan Provinsi dengan menunjukkan kemampuan dia langsung bisa kontak pusat (Ketua BNPB Doni Monardo),” ungkap Mila.

Saat Pemprov Jatim minta PSBB Surabaya Raya dilanjut, karena belum bisa mengendalikan peningkatan pasien Covid-19, Risma ngotot tidak mau PSBB lanjutan lagi. Masih teringat ia mengeluh bahwa RS milik Pemkot banyak pasien luar Surabaya.

“Adalah kegoblokan Risma melawan Covid-19 cukup dengan telur rebus dan wedang Pokak, tetapi lupa melengkapi fasilitas RS, sehingga dokternya pun terbunuh Covid-19. Padahal jauh hari dia menimbun masker,” tegas Mila dalam akun FB-nya.

Risma juga dinilai arogan dan serakah tak mau membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di bawah komando Sekkota, tapi lebih memilih membentuk Badan Bencana Daerah dikomandani Satpol PP, yang artinya pengelolaan anggaran di bawah kontrolnya.

Bila Risma mengklaim banyak pasien yang sembuh dari Covid-19, mestinya dia bisa meminta warganya yang sembuh menyumbangkan plasmanya untuk bekerja sama dengan RSUD Dr. Soetomo dan PMI yang memang memiliki konsen dalam pengobatan pasien.

“Sekarang dia bertelenovela lagi seolah dia sudah bermohon-mohon pada pihak RSUD Dr. Soetomo tetapi ditolak. Masih cukup segar ingatan kita bagaimana dia marah-marah pada Tim Gugus Tugas Jatim. Ingat ya.. Komunikasi buruk ini bukan sekali ini saja,” ujar Mila.

Saat Risma baru menjabat pun dia tak mau tanda tangan anggaran terkait proyek Tol Tengah Kota dan tidak mau membayar hutang Pemkot Surabaya kepada RSUD Dr. Soetomo hingga banyak pasien ditolak RS.

Amarah Presiden

Adakah nangis dan sujudnya Walikota Tri Rismaharini saat audiensi bersama IDI Jatim dan IDI Surabaya itu ada kaitannya dengan “kemarahan” Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet 18 Juni 2020 yang baru tayang videonya pada 28 Juni 2020?

Dalam video yang viral itu, nada bicara Presiden Jokowi tiba-tiba meninggi saat membuka Sidang Kabinet 18 Juni 2020, yang dihadiri seluruh menteri di Istana Kepresidenan. Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau mencopot menteri.

“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ungkap Jokowi dengan nada tinggi di depan para menteri dalam video yang baru di-upload, Minggu (28/6/2020).

Pangkal “amarah” Jokowi adalah kinerja menteri yang dia nilai biasa-biasa saja menghadapi pandemi Corona yang sudah berjalan 3 bulan. Padahal suasana sudah krisis.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah menyampaikan pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi minus 6-7,6%. Bank Dunia juga memperkirakan minus 5%.

“Perasaan ini harus sama, kita harus mengerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan anggap ini normal. Bahaya!”

Jokowi menyebut menteri-menteri harusnya kerja luar biasa untuk mencegah krisis lebih parah terjadi, termasuk menyelamatkan rakyat Indonesia yang terdampak Corona. “Jangan kerja standar,” tegas Jokowi.

Jokowi bahkan menawarkan jika ada masalah dalam kebijakan, dia bisa menerbitkan Perpres atau Perppu seperti Perppu Nomor 1 yang memberi keleluasaan menteri mencairkan anggaran untuk penanganan Corona.

“Kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu Perpres, saya keluarkan Perpresnya,” ujar Jokowi. “Kalau Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan,” tegasnya.

Menurut Direktur Global Future Institute Prof. Hendrajit, pesan sentral dari tema viral pidato Presiden Jokowi itu ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman jika terjadi sesuatu yang tak terduga ke depan.

Pertama, sepertinya reshuffle kabinet sudah di ambang pintu. Bisa jadi, ribut-ribut RUU HIP ini sekadar sarana terselubung dari elit politik untuk nego soal posisi kabinet dalam kerangka reshuffle kabinet.

Kedua, mengingat keadaan yang dianggap extraordinary alias keadaan atau krisis yang luar biasa, sebagai presiden, ia siap mengeluarkan keputusan-keputusan yang juga extraordinary. Baik itu Perppu maupun pembentukan lembaga-lembaga baru.

Ketiga, secara taktis, coba melumpuhkan pengaruh Wapres Ma’ruf Amin dengan menyerang kinerja menteri kesehatan melalui isu gelontoran dana Rp 75 triliun yang baru diserap Rp 1 trilun.

Keempat, berkali-kali menyebut kosa kata extra-ordinary, jangan berpikir linear saja seakan kondisi tenang-tenang saja. Penggunaan kata-kata itu mengisyaratkan bahwa sewaktu-waktu presiden pun akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan orang.

“Dengan alasan kondisi lagi krisis dan extraordinary,” tegas Hendrajit. Adakah kaitan antara tangisan Risma dengan “kemarahan” Jokowi tersebut?

***