Keberadaan "wadah pegawai KPK" lebih banyak untuk kepentingan politik dalam internal mereka dibanding digunakan untuk menuntuk kesejaeraan para pegawai di lembaga KPK.
Salah satu pimpinan KPK dan juga calon pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata mengungkapkan pernah tidak diberi atau susah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi oleh penyidik KPK. Hal itu diungkapkan oleh Alexander saat wawancara dengan Panitia Seleksi (Pansel). Ia juga sempat heran dan kaget karena merupakan salah satu pimpinan KPK.
"Sebelumnya memang enggak pernah ada pimpinan yang meminta BAP. Nah itu makanya, justru aneh kalau pimpinan minta BAP tidak diberi. Saya sangat kaget luar biasa. (Padahal) saya yang terbitkan sprindik," ujar Alex saat tes wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019) sebagaimana diberitakan Kumparan.
Bagaimana bisa lima pimpinan KPK tidak diberi tembusan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik yang merupakan bawahannya?
Apakah fungsi lima pimpinan KPK hanya sekedar untuk tandatangan terkait penerbitan sprindik untuk penetapan tersangka dan sekedar formalitas untuk pajangan saja?
Apakah lima pimpinan KPK harus tandatangan dan tidak bisa menolak,ketika para penyidik menyodorkan sprindik untuk ditandatangani?
Begitu kuasa atau dominankah penyidik KPK itu?
Apa yang disampaiakn oleh pimpinan dan calon pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata menunjukkan bahwa lembaga KPK memang ada masalah internal dalam koordinasi antar pimpinan dan penyidik.
Lima pimpinan KPK sepertinya hanya formalitas dan tidak lebih dari sekedar panjangan saja. Dan para penyidik begitu sangat berkuasa dan dominan.
Ini semua karena adanya wadah dalam KPK yang bernama "wadah kepegawaian KPK" yang terdiri dari para penyidik dan pegawai KPK lainnya.
Bagaimana bisa lembaga penegak hukum punya "wadah kepegawaian" mirip seperti serikat pekerja. Harusnya lembaga penegak hukum tidak boleh ada yang namanya wadah kepegawaian atau serikat pekerja. Bisa berbahaya. Karena kalau "wadah kepegawaian" itu terlalu kuat maka bisa menjadi alat penekan kepada pimpinan KPK itu sendiri. Atau kalau para penyidik melakukan boikot tidak mau menangani perkara. Ini bisa berbahaya dikemudian hari.
Dan itu terbukti. Ketika lima pimpinan KPK melakukan mutasi kepada beberapa pegawai atau penyidik KPK dan mereka menolak untuk dimutasi atau dipindah. Dan akhirnya melakukan gugatan ke pengadilan karena tidak mau dipindah. Ini kan aneh. Seorang pegawai KPK menolak dipindah oleh pimpinan KPK.
Keberadaan "wadah pegawai KPK" lebih banyak untuk kepentingan politik dalam internal mereka dibanding digunakan untuk menuntuk kesejateraan para pegawai di lembaga KPK.
Di satu sisi lembaga KPK adalah lembaga penegak hukum,tapi disatu sisi mempunyai cita rasa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berlindung dibalik nama "wadah kepegawaian".
Wadah Kepegawaian KPK untuk peridoe pertama dipimpin oleh Novel Baswedan.
Apalagi para penyidik KPK ini mempunyai niat ingin menyingkirkan para penyidik dari unsur kepolisian dan kejaksaan? Bahkan para penyidik KPK menekan kepada pimpinan KPK untuk mengangkat para penyidik dari internal KPK. Dan itu sudah dilaksanakan. Hasilnya, mendapat protes dari para penyidik unsur kepolisian karena tidak melalui test sebagaimana mestinya.
Dalam tubuh KPK ada intrik dan faksi di antara mereka.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
