Post-parliamentary Politics

Seringkali lembaga-lembaga ini hanyalah ekstension dari kekuatan-kekuatan oligarki di luar dirinya.

Minggu, 21 Juli 2019 | 10:00 WIB
0
348
Post-parliamentary Politics
Ilustrasi Gedung DPR (Foto: Facebook/Manuel Kaisiepo)

Apakah peran parpol dan parlemen serta lembaga-lembaga politik formal lainnya saat ini, masih seperti yang didefinisikan dalam teori-teori ilmu politik konvensional?

Era digital dalam abad informasi ini deñgan network society-nya (istilah Manuel Casttels), telah membuat sebagian besar teori-teori itu menjadi usang!

Sudah sejak era 1990-an Anthony Giddens bicara tentang trend "post-parliamentary politics" di Eropa yang menandai semakin bergesernya peran lembaga2 politik formal macam parpol, parlemen, dan kabinet.

Giddens bicara tentang fenomena "migrasi politik" dari negara ke masyarakat, dari yang tadinya berpusat di parlemen dan kabinet kini bergeser ke "single issue group" sebagai keagenan politik (political agency) yang semakin besar perannya.

Berbeda dengan parpol, keagenan ini bergerak di akar rumput dalam level "everyday politics" dengan isu-isu tunggal yang menyangkut kepentingan langsung publik atau warganegara (seperti isu lingkungan, gender, kesehatan, perumahan, dst.).

Realitas inilah yang disebut sebagai grass root politics, atau juga disebut ".....the secondary level of political practices" (Warren). 

Dalam bahasa lain, Ulrich Beck menyebut realitas ini "sub-politics."

Subpolitics ini berbeda dengan dan beroperasi di luar tatanan politik formal; dia adalah jaringan-jaringan sosial baru yang ditopang kekuatan jaringan digital.

Sementara aktor-aktor politik di parlemen bergerak dan heboh dalam politik panggung (show politics) yang seringkali lebih mirip infotaintment, jaringan subpolitics ini lebih bermain dalam jaringan digital dengan memproduksi dan menyebarkan ide-ide di level akar rumput.

Ke depan, jaringan subpolitics ini terus berkembang bersamaan dengan kesadaran bahwa institusi-institusi politik lama (parpol, parlemen, kabinet, dst) tidaklah sepenuhnya otonom. Seringkali lembaga-lembaga ini hanyalah ekstension dari kekuatan-kekuatan oligarki di luar dirinya.

Jadi masih percaya partai politik dan parlemen?

***