Rakyat juga nggak butuh yang cuma tukang bikin proposal sembari ongkang-ongkang selfi di cafe doang. Apalagi ngaku paling pinter se-dunia.
Pentingkah perdebatan soal koalisi, oposisi, dan si-si lainnya? Para elite politik, juga para pengamat, hanya sibuk dengan istilah-istilah. Khas perbincangan elitis yang hanya memuas-muaskan mereka.
Walhal, Presiden sebagai eksekutif, kepala pemerintahan, sejak 2004 dipilih langsung rakyat melalui Pilpres. Senyampang itu, anggota Parlemen adalah sekumpulan individu yang juga dipilih langsung rakyat melalui Pileg.
Di sisi lain, lembaga judikatif, sistem dan mekanisme rekrutmennya juga tak lepas dari cerminan kehendak-kehendak rakyat, meski melalui kesepakatan Parlemen dan Presiden. Lembaga ini dimaksud untuk menjamin sistem dan mekanisme yang terukur secara aturan main dan hukum.
Koalisi partai-partai di parlemen, mungkin masih bisa dimengerti. Tapi apa yang dimaksud oposisi dalam sistem ketatanegaraan seperti itu? Bukankah peran pengawasan, parlemen memang mesti bersifat kritis, opposite, karena fungsi pengawasan dan kontrol yang dibebankan rakyat, agar presiden pilihannya (atau yang terpilih) tak mengingkari atau mengkhianati kepercayaan rakyat?
Jika kita memposisikan tiga lembaga negara itu setara, tak ada urusan Presiden milih tim kabinetnya. Entah itu dari sumber mana (dengan ketentuan dan syarat berlaku). Bahkan dari parpol yang tak satu koalisi dalam Pileg. Seperti itu pulalah, mestinya, meski parpol itu masuk koalisi (dalam kontestasi) Pilpres.
Fungsi di Parlemen tetaplah harus mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Pengkhianatan terjadi ketika anggota parlemen lebih mewakili kepentingan koalisi, fraksi, partai, apalagi ketumnya.
Sebagai lembaga pengawas, atau penjaga garis, itulah tupoksi yang diberikan rakyat. Mengawasi Presiden yang juga ditunjuk rakyat dalam tugas menjalankan pemerintahan. Tapi ‘gimana ceritanya jika wakil rakyat pemalas, tukang tidur atau bolos? Terlibat korupsi, atau bahkan jadi perancang penggarongan duit negara? Mongsok justeru rakyat ngawasi wakil rakyat?
Lebih konyol lagi jika pihak judikatif juga terjebak penyelewengan hukum yang mesti ditegakkannya! Karena itu, Presiden bukan satu-satunya faktor. Apalagi kalau presidennya juga brengsek! Kepada siapa rakyat mengadu? Pers? Media? Bagaimana kalau kualitas media hanya tukang kompor? Hanya media kontes yang juga elitis?
Ketika elite politik dan pengamat politik ngomong soal koalisi dan oposisi, kepentingan rakyat tak pernah jadi perhatian. Asyik bicara teori, kehilangan substansi. Padahal, intinya inti soal kesejahteraan rakyat. Pokoknya pokok kehidupan rakyat tidak dipersulit oleh kebodohan, kepintaran, dan kejahatan mereka-mereka yang terpilih itu.
Yang lebih penting rakyat mandiri, berani, tak mudah dikibuli elite. Mau ngeluh pada "aktivis"? Rakyat juga nggak butuh yang cuma tukang bikin proposal sembari ongkang-ongkang selfi di cafe doang. Apalagi ngaku paling pinter se-dunia.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews