Jakarta, Pemerintah terus menggencarkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program yang digagas di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menyasar pelajar tingkat pendidikan dasar di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi dan keterbatasan akses pangan sehat.
Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi seimbang anak, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi lokal. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mendorong pengadaan bahan pangan berasal dari petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat. Skema ini sekaligus membuka peluang baru bagi sektor ekonomi domestik, menciptakan rantai pasok yang memberdayakan masyarakat desa, dan mempercepat perputaran ekonomi daerah.
Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Satyani Saminarsih memandang keberhasilan program MBG dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan. Hal ini berdampak langsung pada kualitas generasi muda yang akan memasuki dunia kerja di masa depan.
“Program MBG ini dampaknya sangat luas. Kalau gizi anak terpenuhi sejak usia sekolah, mereka tumbuh lebih sehat, daya pikirnya juga lebih baik, dan risiko sakitnya rendah. Anak yang sehat dan cerdas itu modal utama untuk membentuk generasi kerja yang unggul di masa depan,” ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menilai secara makro, keberhasilan program MBG dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan. Anak-anak yang tercukupi gizinya cenderung tumbuh sehat, memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, dan tidak mudah sakit. Hal ini berdampak langsung pada kualitas generasi muda yang akan memasuki dunia kerja di masa depan.
“Program MBG ini bisa mendorong peningkatan IPM, terutama pada indikator harapan hidup dan pendidikan. Ini tentu berdampak besar terhadap kualitas generasi muda kita yang nanti akan masuk dunia kerja. Jadi, program ini bukan hanya soal makan gratis, tapi juga investasi masa depan bangsa,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan dengan pendekatan multisektor dan partisipatif, Program MBG diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan produktif. Tidak hanya memperbaiki gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah. Jika terus dikelola secara konsisten dan transparan, MBG berpotensi menjadi salah satu program paling berdampak dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia.
“Program MBG ini dirancang dengan pendekatan multisektor dan partisipatif, jadi dampaknya tidak hanya dirasakan di sekolah, tapi juga di lapisan ekonomi bawah. Kalau dikelola secara konsisten dan transparan, saya yakin MBG bisa jadi salah satu program paling berdampak dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia,” katanya.
Data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa daerah-daerah yang telah mengimplementasikan uji coba program MBG mengalami peningkatan partisipasi sekolah dan konsentrasi belajar siswa. Anak-anak yang sebelumnya berangkat sekolah dalam kondisi lapar kini bisa menikmati asupan bergizi yang disiapkan langsung oleh dapur sekolah atau penyedia jasa boga lokal. Di sisi lain, belanja bahan makanan yang dilakukan dari produsen lokal memberi keuntungan langsung bagi petani dan UMKM pangan rumahan.
Pemerintah daerah diharapkan aktif mengintegrasikan program MBG dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD), serta membentuk tim pengawasan terpadu untuk memastikan distribusi makanan berjalan efektif, higienis, dan tepat sasaran. Ke depan, Program MBG diharapkan tak hanya memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
