Jakarta — Pemerintah memastikan program perumahan subsidi akan segera diluncurkan pada September mendatang, sebagai respon cepat terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan yang menekankan pentingnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya buruh dan pekerja.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan, program ini baru bisa dieksekusi setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai mengakomodir secara penuh seluruh program prioritas Presiden Prabowo. Meski demikian, persiapan teknis sudah dimatangkan agar pembangunan dapat dimulai sesuai jadwal.
“Bulan depan kita akan mulai membangun 25 ribu rumah, dan pada Desember 2025 target 50 ribu unit akan tercapai,” jelas Fahri.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menambahkan bahwa target awal penyediaan rumah subsidi yang semula 20 ribu unit kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025. Menurutnya, revisi target ini dilakukan karena tingginya minat dari pekerja.
“Minat pekerja terhadap program ini sangat tinggi, sehingga kami memutuskan menaikkan target secara signifikan,” kata Yassierli.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi lintas kementerian dan dukungan penuh seluruh ekosistem perumahan nasional.
“Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh pemangku kepentingan perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya bagi buruh dan pekerja,” ujarnya.
Maruarar juga menilai bahwa kebijakan sektor perumahan saat ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Peningkatan minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.
Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mendorong akses kepemilikan rumah, seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif dalam membantu masyarakat memiliki hunian layak,” tutur Maruarar.
Program rumah subsidi ini, lanjutnya, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi hunian tidak layak. Upaya tersebut akan dilakukan melalui bantuan stimulan, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman di berbagai daerah.
Dengan peluncuran resmi pada September, pemerintah optimistis program ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, sekaligus menjawab tantangan penyediaan hunian yang terjangkau dan berkualitas. (*)
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
