Danantara Pilar Baru Kedaulatan Ekonomi dan Pertumbuhan Nasional

Oleh: Fauzi Rahman

Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Danantara, singkatan dari Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency, sebagai sovereign wealth fund terbesar Indonesia. Lembaga ini mengonsolidasikan kendali atas tujuh BUMN utama menjadi satu entitas superholding dengan total aset kelolaan sekitar US$ 900 miliar atau Rp 14.700 triliun. Berbeda dengan Indonesia Investment Authority (INA), Danantara memiliki wewenang langsung dalam pengelolaan, restrukturisasi, dan investasi BUMN sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun.

Ekonom Paramadina University, Wijayanto Samirin, mengatakan bahwa Danantara menandai kemajuan signifikan menuju investasi nasional yang transparan dan berbasis prinsip bisnis profesional. Ia menilai bahwa prinsip business judgment rule yang diterapkan akan memberikan ruang bagi pengambil kebijakan untuk bertindak profesional tanpa dibayangi risiko hukum yang tidak adil. Ini menjadi tonggak penting bagi penguatan kelembagaan investasi Indonesia dalam jangka panjang.

Danantara diatur melalui revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dengan beberapa ketentuan kunci seperti pemisahan fungsi regulator dan operasional. Kementerian BUMN berperan sebagai regulator, sementara Danantara mengambil alih peran operasional dan investasi. Undang-undang ini juga memperkenalkan penerapan business judgment rule dan mewajibkan sistem audit transparan oleh BPK, BPKP, dan KPK secara berkala maupun atas permintaan DPR, sebagai bentuk pengawasan publik yang menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap Danantara berlangsung secara multi-lapis dengan komitmen pada transparansi. Keanggotaan Komite Pengawasan terdiri dari pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua KPK, Kepala PPATK, BPK, BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung. Mereka bertanggung jawab memastikan seluruh proses operasional Danantara berjalan akuntabel dan bebas dari konflik kepentingan. Hal ini membuktikan bahwa Danantara didesain sebagai institusi yang terbuka terhadap kontrol dan audit publik.

Hadirnya Danantara membawa manfaat strategis dari sisi ekonomi dan sosial. Salah satunya adalah mengurangi ketergantungan terhadap APBN melalui optimalisasi dividen dan aset BUMN. Dengan begitu, proyek-proyek strategis nasional bisa dibiayai tanpa menambah tekanan terhadap anggaran negara. Ini membuka ruang fiskal untuk sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Dwi Iskandar, mengatakan Danantara memberikan model pembiayaan baru yang mandiri dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa skema investasi ulang dividen BUMN akan menjadi sumber pertumbuhan produktif tanpa harus mengandalkan utang atau subsidi besar dari APBN. Ini memperkuat kedaulatan fiskal sekaligus menumbuhkan investasi jangka panjang yang berdampak.

Danantara juga memperkuat efisiensi dan profesionalisme BUMN melalui restrukturisasi menyeluruh dan pengelolaan berbasis praktik korporasi global. Dengan tata kelola seperti perusahaan publik dunia (public company), BUMN dapat meningkatkan produktivitas serta daya saingnya di pasar internasional. Langkah ini memperlihatkan bahwa transformasi BUMN menjadi entitas bisnis modern kini berada dalam jalur yang konkret.

Di sisi lain, Danantara berperan dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah lokal. Investasi di sektor hilirisasi mineral, manufaktur berteknologi tinggi, dan ekonomi digital menciptakan lapangan kerja berkualitas dan memperkuat daya saing daerah. Hal ini juga memangkas ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang bernilai rendah, sekaligus memperluas basis industri nasional.

Kehadiran tokoh-tokoh global seperti Ray Dalio dan Jeffrey Sachs dalam dewan penasihat strategis Danantara menjadi sinyal positif bagi investor internasional. Ini menunjukkan bahwa Danantara menerapkan praktik tata kelola yang sesuai dengan standar global dan terbuka terhadap kolaborasi internasional. Kepercayaan investor asing akan menjadi kunci dalam mendorong arus modal masuk secara berkelanjutan ke Indonesia.

Danantara juga mendorong kedaulatan ekonomi melalui pengelolaan aset negara yang lebih produktif dan tidak lagi bersifat birokratis. Aset-aset strategis BUMN kini dikelola berdasarkan orientasi hasil, efisiensi, dan kesinambungan. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan Danantara dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan transformasi struktural ekonomi nasional.

Peneliti senior CSIS, Mega Lestari, mengatakan Danantara merupakan bentuk konkret dari modernisasi kelembagaan ekonomi negara. Ia menambahkan bahwa sistem pengelolaan berbasis investasi ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global, serta meningkatkan resiliensi ekonomi nasional terhadap gejolak eksternal. Literasi publik tentang lembaga ini penting agar masyarakat memahami dampak positif jangka panjang dari reformasi tersebut.

Hadirnya Danantara adalah bukti bahwa Indonesia bergerak menuju model pembangunan yang inklusif dan berdaulat secara ekonomi. Transformasi ini tidak hanya mengandalkan dana pemerintah, tetapi juga menggandeng sektor swasta dan mitra global dalam skema investasi jangka panjang. Dengan sinergi yang kuat antar sektor, pertumbuhan inklusif dapat terwujud tanpa meninggalkan asas keadilan dan pemerataan.

Danantara merupakan tonggak baru dalam strategi nasional untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan kompetitif. Keterlibatan publik, transparansi pengelolaan, serta pengawasan yang ketat menjadi jaminan bahwa lembaga ini tidak akan menyimpang dari tujuan awalnya. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar Danantara benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, bukan sekadar simbol politik.

Danantara dipastikan dapat menjadi motor penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia. Keberadaan Danantara menjadi penghubung antara kekuatan ekonomi nasional dan peluang internasional, sekaligus menjawab kebutuhan akan instrumen pembangunan yang lebih adaptif dan progresif. Inilah saatnya publik mendukung dan mengawasi Danantara demi masa depan ekonomi yang berdaulat dan inklusif.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi