Jakarta – Dukungan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) hadir dari berbagai kalangan. Salah satunya, Pemerintah Distrik dan para tokoh di wilayah Inanwatan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya.
Dukungan itu disampaikan dalam bentuk pernyataan sikap di Koramil 1807-02/ Inanwatan, saat kegiatan komunikasi sosial di Koramil 1807/Inanwatan.
Danramil 1807-02/ Inanwatan, Kapten Inf. Nimbrod Duwith menegaskan, para tokoh bersama Pemerintah Distrik Inanwatan dan 9 Kepala Kampung, menyatakan sikap dukungan atas revisi UU TNI yang telah disahkan pada tanggal 20 Maret 2025.
"Kegiatan komunikasi sosial tadi terpusat di Koramil 1807-02/Inanwatan yang dihadiri 9 Kepala Kampung dan para tokoh. Dalam kegiatan komsos ini, mereka juga menyatakan sikap dukungan atas revisi UU TNI yang telah disahkan," ungkap Danramil Kapten Nimbrod.
Menurutnya, dukungan itu bisa terjadi karena TNI selalu hadir di tengah masyarakat, serta memberikan dukungan dalam setiap program pemerintah maupun program kemasyarakatan.
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) turut mendukung pengesahan revisi UU TNI.
Ketua Umum HMI UNJ, Muhammad Falah Musyafa, menilai pengesahan revisi UU TNI sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan nasional.
Falah berharap pengesahan revisi UU ini tidak dijadikan sebagai alat provokasi yang justru menghambat pembangunan sektor pertahanan. Menurutnya, revisi ini diperlukan agar Indonesia mampu menghadapi berbagai dinamika global yang terus berkembang.
"Dalam langkah memperkuat itu sendiri, kenapa? Karena dengan adanya revisi ini, menjadi langkah strategis yang sangat bagus. Dengan adanya kompleks permasalahan global, ini harus juga ada kemajuan dari berbagai sektor," ujar Falah.
Senada, sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Aman dan Kondusif (Gerrak) Kebumen, Jawa Tengah, juga menyuarakan dukungan terhadap pengesahan revisi UU TNI.
Ketua Aliansi Gerrak Kebumen, Fathul Amin Hasbullah, menekankan pentingnya memperkuat peran TNI sebagai benteng terakhir pertahanan negara. Iapun menyoroti urgensi revisi UU TNI sebagai langkah strategis menghadapi ancaman multidimensional.
“TNI tidak boleh dikerdilkan! Upaya pelemahan terhadap institusi ini harus kita lawan. Revisi UU TNI adalah kebutuhan mendesak untuk memastikan pertahanan nasional tetap kokoh di tengah situasi geopolitik yang semakin kompleks,” seru Fathul.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi propaganda yang dapat mengurangi peran strategis TNI dan mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi yang melemahkan kedaulatan bangsa.
“Sejarah telah membuktikan bahwa tanpa TNI yang solid, NKRI tidak akan bertahan hingga hari ini. Kita tidak boleh kehilangan identitas pertahanan hanya karena kepentingan pragmatis atau tekanan asing,” pungkasnya.
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
