Oleh : Gavin Asadit
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi inisiatif monumental yang dirancang sebagai simbol transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Proyek ini bertujuan menciptakan kota masa depan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Dalam prosesnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta menjadi faktor kunci untuk mempercepat realisasi pembangunan IKN Nusantara.
Salah satu sinergi pemerintah dengan sektor swasta yaitu kerja sama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Asian Development Bank (ADB), kerja sama tersebut untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan IKN. Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga mengatakan bahwa pihaknya mendukung kolaborasi termasuk dukungan pendanaan bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan.
Adanya dukungan dan kolaborasi dari sektor swasta patut diapreasiasi. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengapresiasi dukungan dan kolaborasi dari ADB yang telah memberikan kontribusi besar dalam mendukung percepatan pembangunan IKN Nusantara. Sementara itu, kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan ADB berfokus pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Pemerintah Indonesia. Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif. Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan
Lebih lanjut, sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada bulan Mei 2023, yang membuka jalan bagi kerja sama perencanaan dan pembangunan Nusantara sebagai kota hutan yang netral karbon, ADB telah memberikan dukungan senilai 5 juta USD atau setara 75 miliar rupiah dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli. Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam pembangunan IKN yang inklusif dan berkelanjutan.
Kerja sama strategis antara Otorita IKN dan ADB menjadi langkah nyata dalam menciptakan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, inklusif, dan ramah lingkungan. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang menginspirasi kota-kota lain di masa depan.
Di sisi lain, kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan IKN. Hingga awal 2024, sekitar 54% dari kebutuhan pendanaan berasal dari skema ini. Kemudahan investasi, fasilitas fiskal, dan berbagai insentif membuat proyek IKN menarik bagi investor domestik dan asing. Beberapa proyek strategis yang telah dimulai melibatkan pengembangan kawasan pendidikan, hunian, dan fasilitas komersial.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa untuk sampai saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (Lol) dari pengusaha swasta yang berminat berinvestasi di IKN. Dengan adanya minat dari para investor swasta pembangunan IKN Nusantara dapat lebih cepat terealisasi. Hal tersebut jawaban dari komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan, seperti peluncuran Peta Jalan Menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara juga memperkuat daya tarik IKN di mata investor swasta.
Pemerintah juga memprioritaskan pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Program pemberdayaan UMKM, konsultasi publik, serta pelatihan keterampilan menjadi bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang aktif terlibat dalam pembangunan kota baru ini. Pemerintah mencatat peningkatan jumlah UMKM dari 417 pada pertengahan 2023 menjadi 650 pada awal 2024.
Pembangunan IKN tidak hanya fokus pada kawasan perkotaan tetapi juga mencakup inisiatif reforestasi besar-besaran. Hanya 25% dari total luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fisik, sementara 65% sisanya akan menjadi kawasan hijau. Upaya ini selaras dengan tujuan menjadikan IKN sebagai kota hutan pertama di Indonesia. Strategi ini juga melibatkan komunitas internasional melalui program Green Movement dan komitmen reforestasi.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintah saat ini, Direktur Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto Sastrosuwito menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur sebagai agenda prioritas pemerintah karena pembangunan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan nasional dan memberi multiplier effect secara luas.
Meski banyak capaian yang telah diraih, tantangan seperti koordinasi antar-pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan pendanaan tetap harus diatasi. Namun, optimisme terhadap keberhasilan IKN tetap tinggi. Pemerintah dan mitra swasta terus bekerja untuk menciptakan kota yang tidak hanya layak huni tetapi juga dicintai oleh penghuninya.
IKN dirancang sebagai kota masa depan yang mencerminkan integrasi sempurna antara teknologi, keberlanjutan, dan budaya. Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal, IKN berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan inovasi global. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol transformasi Indonesia tetapi juga motor penggerak utama menuju pemerataan ekonomi dan pembangunan secara keberlanjutan. Dengan visi yang kuat, IKN siap mengantarkan Indonesia menuju era baru yang lebih gemilang.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews