Gagasan "Dewan Kolonel" bukan gagasan yang cerdas yang tidak mau belajar dari sejarah masa lalu.
"Dewan Kolonel".
Kader atau anggota DPR dari PDI-P yaitu Johan Budi atau mantan jubir KPK membentuk "Dewan Kolonel". Johan Budi-lah inisiator pembentukan "Dewan Kolonel".
Menurut yang bersangkutan, "Dewan Kolonel" digagas oleh Johan Budi, Hendrawan Pratikno, Masinton Pasaribu, Trimedya Panjaitan dan Agustina Wilujeng.
Tujuannya yaitu untuk mendukung Puan Maharani sebagai capres 2024. Dan menggaungkan nama Puan Maharani supaya bisa mendongkrak elektabilitasnya.
Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Utut Adianto ditunjuk sebagai "Jenderal" untuk memimpin atau sebagai ketua "Dewan Kolonel". Dan Trimedya Panjaitan sebagai koordinator "Dewan Kolonel".
Dan seluruh fraksi PDI-P DPR dari komisi I sampai komisi XI harus menggaungkan nama Puan Maharani untuk melambungkan namanya atau popularitasnya supaya bisa mengangkat elektabilitasnya yang masih dalam "baskom" atau barisan satu koma.
Pembentukan "Dewan Kolonel" ini justru akan menjadi bahan olok-olokan atau celaan kepada partai PDI-P yang dinggap tidak sensitif terkait isu PKI atau Komunis.
Seperti kita ketahui, sebelum pecahnya peristiwa Gestok atau Gerakan Satu Oktober, ada isu "Dewan Jenderal". Dan sekarang bulan September dan akan masuk bulan Oktober yang biasanya ramai isu PKI atau Komunis.
Pembentukan wadah "Dewan Kolonel" yang diinisiasi mantan jubir KPK yaitu Johan Budi sebagai langkah yang tidak cerdas dan justru stigma publik terhadap partai PDI-P akan membenarkan kalau partai ini dekat dengan citra PKI atau Komunis.
Apalagi memakai struktur lembaga militer untuk membentuk wadah dukungan kepada Puan Maharani dengan nama "Dewan Kolonel". Dan ini mirip dengan isu "Dewan Jenderal" sebelum meletusnya peristiwa Gerakan Satu Oktober atau Gestok.
Tetapi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membantah adanya "Dewan Kolonel".
Sedangkan Puan Maharani menanggapi, pembentukan "Dewan Kolonel" sah-sah saja. Iya jelas dong, lha wong untuk dirinya.
Sebagai saran, wadah "Dewan Kolonel" lebih baik segera dibubarkan atau diganti namanya untuk menghindari sentimen negatif kepada partai PDI-P itu sendiri. Dan tidak dijadikan bahan serangan lawan politiknya.
Gagasan "Dewan Kolonel" bukan gagasan yang cerdas yang tidak mau belajar dari sejarah masa lalu.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
