Isu Dewan Kolonel dan Dewan Jenderal Dalam Moncong Putih

Gagasan "Dewan Kolonel" bukan gagasan yang cerdas yang tidak mau belajar dari sejarah masa lalu.

Kamis, 22 September 2022 | 04:53 WIB
0
22
Isu Dewan Kolonel dan Dewan Jenderal Dalam Moncong Putih
Puan Maharani (Foto: loperonline.com)

"Dewan Kolonel".

Kader atau anggota DPR dari PDI-P yaitu Johan Budi atau mantan jubir KPK membentuk "Dewan Kolonel". Johan Budi-lah inisiator pembentukan "Dewan Kolonel".

Menurut yang bersangkutan, "Dewan Kolonel" digagas oleh Johan Budi, Hendrawan Pratikno, Masinton Pasaribu, Trimedya Panjaitan dan Agustina Wilujeng.

Tujuannya yaitu untuk mendukung Puan Maharani sebagai capres 2024. Dan menggaungkan nama Puan Maharani supaya bisa mendongkrak elektabilitasnya.

Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul dan Utut Adianto ditunjuk sebagai "Jenderal" untuk memimpin atau sebagai ketua "Dewan Kolonel". Dan Trimedya Panjaitan sebagai koordinator "Dewan Kolonel".

Dan seluruh fraksi PDI-P DPR dari komisi I sampai komisi XI harus menggaungkan nama Puan Maharani untuk melambungkan namanya atau popularitasnya supaya bisa mengangkat elektabilitasnya yang masih dalam "baskom" atau barisan satu koma.

Pembentukan "Dewan Kolonel" ini justru akan menjadi bahan olok-olokan atau celaan kepada partai PDI-P yang dinggap tidak sensitif terkait isu PKI atau Komunis.

Seperti kita ketahui, sebelum pecahnya peristiwa Gestok atau Gerakan Satu Oktober, ada isu "Dewan Jenderal". Dan sekarang bulan September dan akan masuk bulan Oktober yang biasanya ramai isu PKI atau Komunis.

Pembentukan wadah "Dewan Kolonel" yang diinisiasi mantan jubir KPK yaitu Johan Budi sebagai langkah yang tidak cerdas dan justru stigma publik terhadap partai PDI-P akan membenarkan kalau partai ini dekat dengan citra PKI atau Komunis.

Apalagi memakai struktur lembaga militer untuk membentuk wadah dukungan kepada Puan Maharani dengan nama "Dewan Kolonel". Dan ini mirip dengan isu "Dewan Jenderal" sebelum meletusnya peristiwa Gerakan Satu Oktober atau Gestok.

Tetapi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membantah adanya "Dewan Kolonel". 

Sedangkan Puan Maharani menanggapi, pembentukan "Dewan Kolonel" sah-sah saja. Iya jelas dong, lha wong untuk dirinya.

Sebagai saran, wadah "Dewan Kolonel" lebih baik segera dibubarkan atau diganti namanya untuk menghindari sentimen negatif kepada partai PDI-P itu sendiri. Dan tidak dijadikan bahan serangan lawan politiknya.

Gagasan "Dewan Kolonel" bukan gagasan yang cerdas yang tidak mau belajar dari sejarah masa lalu.

***