Gagasan Solusi Bambang Haryo untuk UMKM Sidoarjo

Harus diakui bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini telah membawa peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

UMKM merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Sektor UMKM mampu bertahan dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada 1998. Dari Data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM pada 2015 di Indonesia sebanyak 57,89 juta unit, atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional.

UMKM memberikan kontribusi untuk kesempatan kerja sebesar 96,99 %, dan pembentukan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 60,34 %.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur pada 2014 menyatakan bahwa pertumbuhan produksi UMKM di Jatim pada Triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 2,66% ketimbang Triwulan III.

Rata-rata perkembangan UMKM di Jatim sebesar 54,34% per tahun dan menampung 98% tenaga kerja. UMKM juga telah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, kemiskinan serta penerimaan devisa.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim Tahun 2015 menyebutkan bahwa perkembangan unit usaha menunjukkan trend yang meningkat.

Hingga triwulan I Tahun 2015 jumlah unit usaha meningkat sebesar 0,50% dari tahun 2014 dengan jumlah tenaga kerja yang terserap 2 sebesar 3.134.809 orang.

Khusus untuk Kabupaten Sidoarjo, dalam perkembangannya, Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo terus berupaya untuk mengembangkan UMKM. Harapannya agar UMKM yang tersebar mampu mandiri dan mendongkrak pemasran produknya secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Sidoarjo M. Edi Kurniadi menjelaskan, di ada sekitar 206.745 UMKM di Sidoarjo. Tapi, tidak semuanya yang terdaftar sebagai peserta program yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM. Saat ini masih sekitar 7 ribu UMKM yang aktif.

“Di tahun ini akan digenjot agar mereka memiliki edukasi terkait pemasaran,” ujarnya seperti dilansir JawaPos.com, Rabu (05 Februari 2020, 17: 22: 26 WIB). Ia memprediksi pada 2020 jumlah UMKM di Sidoarjo akan terus alami kenaikan.

Oleh sebab itu, pihaknya akan memastikan untuk pengurusan izin akan dipermudah. Agar memacu pelaku usaha semakin semangat untuk membantu menggenjot perekonomian daerah. “Sudah diupayakan melakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait,” bebernya.

Diharapkan pula, seluruh pelaku UMKM memiliki kemandirian. Serta pengetahuan untuk memasarkan produknya. Sebab melihat trend usaha di Sidoarjo mengarah untuk menjalankan usaha melalui online.

Meskipun beberapa UMKM juga menjalankan usahanya secara fisik. “Ini menjadi pekerjaan rumah untuk terus memonitoring seluruh pelaku usaha,” terangnya. Pihaknya berupaya untuk mengoptimalkan program misi dagang.

Dalam program tersebut terus berupaya untuk membantu pelaku usaha. Mulai pendampingan produk, legalitas, pemasaran, hingga permodalan. “Banyak UMKM yang belum terintegrasi dengan dinas,” pungkasnya.

Edi Kurniadi mengatakan, Pemkab Sidoarjo memastikan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM. Di sisi lainnya, pelaku UMKM juga disarankan lebih kompetitif dari sisi kualitas produk dan inovasi pemasaran.

Pihaknya memastikan akan mempermudah pengurusan bagi pelaku UMKM. Tujuannya agar bisa memacu pelaku usaha semakin semangat dan bisa membantu menggenjot perekonomian daerah.

Menurut Edi Kurniadi, edukasi tentang pemasaran terus dilakukan. Dari ratusan ribu UMKM di Sidoarjo, hanya sekitar 7.000 UMKM yang aktif. Namun demikian, dia memprediksi pada 2020 jumlah UMKM di Sidoarjo akan terus mengalami kenaikan.

“UMKM memang harus bisa bersaing dengan menjual produk berkualitas,” ujar Edi, seperti dilansir Republika.co.id, Senin (22 Jun 2020 20:22 WIB).

Angkat UMKM

Bacalon Bupati Bambang Haryo Soekartono (BHS) dan Bacalon Wakil Bupati Sidoarjo M. Taufiqulbar saat bertemu dengan pengusaha UMKM mengaku mendapat keluhan dari pelaku UMKM Sidoarjo tentang sulitnya perizinan dan promosi. Mereka menyampaikan keluhan itu saat bertemu di Resto M2M Sepande, Sidoarjo.

Keluhan lain yang BHS terima para pelaku UMKM adalah masalah sulitnya menjual produk, apalagi di tengah pandemi Covid-19. Ia mengungkapkan, Sidoarjo memiliki sekitar 248.306 UMKM yang tersebar di 18 kecamatan.

Itu berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018. Dibandingkan wilayah lainnya di sekitar Sidoarjo, seperti Pasuruan 362.230, Surabaya 385.054, Lamongan 312.376, Tuban 319.477, dan Probolinggo 333.453.

“Dengan Sumenep saja Sidoarjo masih kalah. Di Sumenep 401.210 UMKM, Bojonegoro 376.316,  Banyuwangi 480.687, Jember 647.416, dan Malang 600.054 UMKM,” ungkap BHS. Tapi, “UMKM Sidoarjo itu menang kualitas.”

Jadi, “Sidoarjo itu menang kualitas. Tapi, kurang dari kuantitas. Ini tugas kita untuk naikkan 2 kali lipat dalam periode saya nanti,” janji BHS. Menurutnya, Sidoarjo itu luar biasa produk UMKM-nya.

BHS sempat bertemu warga pembudidaya bonsai di Sidoarjo. Menurutnya, Sidoarjo memiliki bonsai terindah dan terbaik seluruh dunia. “Ini tak ada yang tahu. Tapi, sayang tak difasilitasi. Modal cuma Rp 30 ribu, setelah 2 tahun laku kisaran Rp 5-35 juta,” ujarnya.

Menurut BHS, UMKM selama ini yang memberikan kontribusi sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ada sekitar 60 juta UMKM di Indonesia. Saat BJ Habibie menjadi Presiden, UMKM sangat diperhatikan.

UMKM juga sumbang serap naker sekita 90 persen. UMKM Sidoarjo memberi kontribusi 50-59 persen. “Kalau UMKM bangkrut, ekonomi Sidoarjo bisa bangkrut. Sebanyak 248 ribu UMKM Sidoarjo, 91% penyerapan naker,” ungkap BHS.

Jadi, “UMKM ternyata yang bekerja di sini 1-1,2 juta. Dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jatim, UMKM di Sidoarjo itu jumlahnya paling kecil. Tapi, mutu UMKM di Sidoarjo itu yang terbaik. Sidoarjo menang kualitas,” tegas BHS.

Menurut BHS, selama ini masyarakat (UMKM) tidak ada pendampingan dari pemerintah. Ini adalah kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah harus membantu melapakkan produknya juga. “Di sini harus ada pemetaan industri,” tegasnya.

BHS akan mengirim ASN yang IPK-nya 3,8 ke Jakarta untuk belajar Sertifikasi SNI, BPOM, dan lain-lain guna persiapan layanan satu atap. “Sehingga nantinya dalam pelayanan satu atap itu bisa selesai dalam satu hari saja,” ungkap BHS.

“Dalam 100 Hari Kerja, saya akan bereskam semua hambatan UMKM selama ini,” janji BHS di hadapan para pimpinan Sentra UMKM di Sidoarjo. “Kita itu ada10 Stasiun KA. Kita bisa jadikan sentral logistik dan UMKM Jatim,” lanjutnya.

Untuk pasar juga akan disediakan sentral-sentra usaha dan market yang bisa dikoneksikan ke Jalan Tol. “Jalan tol/darat itu lewat Sidoarjo. Di situ ada rest area. Itu nanti akan saya minta wajibkan area untuk UMKM juga,” tegas BHS.

Di Terminal Bus Purabaya ada sekitar 27 jita orang (penumpang) per tahun yang lalu-lanang di sana. Lahan terminat bus itu milik Sidoarjo. Begitu juga Bandara Juanda, milik Sidoarjo . “Nanti saya minta counter UMKM dengan harga murah,” ujarnya.

Di Bandara Juanda, ada sekitar 12 juta orang (penumpang) per tahun. “Di jalan tol (32 km) akan kita pasang videotron. Saya akan percepat sekolah-sekolah vokasi seperti SMK. Di sini itu cuma punya 3 SMK,” ungkap BHS.

BHS juga prihatin. Ada sekitar 24 ribu balita lebih yang “gizi buruk”. Ini juga yang segera akan ditangani BHS jika terpilih pada Pilkada Sidoarjo, 9 Desember 2020. “Saya juga harus menjamin ketahanan pangan berdasarkan swasembada pangan,” lanjutnya.

Menurut BHS, di Kecamatan Tarik itu tempat pertanian terbaik. Di Tarik ada 45 juta m2 longstorm yang mampu menampung air dengan kualitas A1 dari Sungai Brantas. Namun, sampai saat ini tidak dimanfaatkan, sehingga mangkrak!

“Dalam Program 100 hari kerja akan saya bersihkan sehingga bisa untuk irigasi,” ujar BHS.

***