Sulit dibantah untuk tidak mengaitkan pernyataan Ketua PBNU Said Agil Siraj dan pesan video Wasekjen Isfah Abidal Aziz ada kaitannya dengan jabatan menteri yang tidak jatuh ke NU.
Dalam acara Istighosah untuk Indonsesia Aman dan Damai di Kantor PBNU, Jakarta pada Rabu, 30/10/2019, ketua PBNU Said Agil Siraj mengatakan atau mengaskan bahwa para habaib atau keturunan nabi termasuk Habib Rizieq Shihab harus dihormati. Dan tidak boleh ada habib yang dikriminalisasi.
Pernyataan atau penegasan ketua PBNU Said Agil Siraj adalah hal yang wajar dan bagi warga Nahdliyin itu sudah tidak asing lagi, bahkan sering ia ucapkan atau sampaikan dalam suatu ceramah atau kesempatan.
Akan tetapi ada sesuatu yang berbeda dari pernyataan atau penegasan yang Kyai Said Agil Siraj sampaikan. Ada penambahan kalimat yaitu "tidak boleh ada habib yang dikriminilisasi". Kalimat yang terkahir ini jarang diucapkan bahkan hampir tidak pernah kecuali dalam acara Istighosah tanggal 30/10/2019 tersebut.
Kalau ada habib dikriminalisasi artinya yang mengkriminalisasi adalah penegak hukum dan pemerintah. Penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian.
Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Isfah Abidal Azis juga membuat sebuah video yang berdurasi kurang lebih 1 menit 24 detik dan diunggah dalam kanal Youtube.
Isi dari video tersebut kurang lebih: "... maka kami berbendapat,bahwa saudara kami AL Habib Rizieq bin Shihab berhak untuk pulang dan kembali ke Indonsesia itu yang perlu saya sampaikan,,,terimakasih."
Sekalipun yang bersangkutan tidak mengatasnamakan sebagai Wasekjen PBNU tetapi atas nama pendapat pribadi sebagai sesama saudara muslim.
Apakah pemerintah melarang atau sengaja menghalang-halangi kepulangan Habib Rizeq yang sedang menepi di Arab Saudi? Bukankah Duta Besar Indonesia untuk kerajaan Arab Saudi yaitu Agus Maftuh Abegebriel juga berasal dari santri NU?
Sulit dibantah atau sulit untuk tidak mengaitkan baik pernyataan atau penegasan ketua PBNU Said Agil Siraj dan pesan video yang dibuat oleh Wasekjen Isfah Abidal Aziz ada kaitannya dengan jabatan menteri yang tidak jatuh ke NU atau Nahdliyin.
Apalagi penegasan atau pesan mereka berdua terkait ribut-ribut kriminalisasi ulama atau habib termasuk yang terakhir atau sudah tidak update lagi. Penegasan untuk tidak mengkriminalisasi atau supaya pemerintah tidak menghalangi kepulangan Habib Rizieq termasuk "keluar" setelah pengumuman kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.Dan yang menjadi menteri agama bukan dari kalangan NU tetapi malah jatuh pensiunan TNI AD.
Kecewakah?
Rasa kecewa itu sulit dibantah karena lebih merasa berhak dan berkeringat,baik dalam pemenangan atau menangkal radikalisme. Rasa kecewa bukan milik masyarakat biasa, tetapi bagi yang ilmunya agamanya "nglotok" pun juga bisa kecewa. Dan itu wajar artinya itu sehat.
Sekalipun kadang rasa kecewa tidak usah diucapkan dengan kata-kata tapi cukup dengan sikap atau dalam merespon terhadap kebijakan pemerintah. Yang biasanya mendukung, sekarang lebih agak kritis dalam mengkritik kebijakan pemerintah dan itu juga boleh. Bukan sesuatu yang terlarang atau dilarang.
Siapa tahu antara ormas NU dan FPI bisa bersatu akan menjadilebih baik. Segala sesuatunya serba mungkin, tidak ada yang tidak mungkin di negeri ini.Apalagi setelah pengumuman kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
NU secara khittah memang tidak berpolitik, tapi orang juga tahu Mahfud MD terjegal sebagai cawapres juga dari kantor PBNU waktu itu.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
