Di Balik Pemerintahan "Dilan", Freeport dan BPJS

Sejak debat Pilpres ke-4 kemarin saya terus kepikiran, kok bisa ya Jokowi tercetus sebuah nama viral nan epic, Pemerintahan Dilan? Saya yakin Jokowi cuma "numpang" viral dengan mengambil nama Dilan, tokoh film anak muda asli Bandung yang terkenal lewat novel Pidi Baiq. 

Ya, cuma numpang tenar, karena "Dilan" aslinya adalah sebuah visi.

Visi yang dipikirkan oleh Jokowi secara matang. Dilan atau Digital Melayani adalah sebuah "platform" berbasis teknologi informasi yang sangat berguna untuk mempercepat layanan ke masyarakat, merampingkan pemerintahan yang gemuk, mengurangi angka korupsi di pemerintahan dan dengan hasil akhir adalah kepuasan layanan pemerintah ke rakyat.

Kita tidak bisa menghindar dari teknologi, adalah sebuah kebinasaan jika memilih "lebih baik teknologi lama". Kakek saya pun bahkan harus beradaptasi dengan teknologi di tahun 1950 ketika radio mulai menggantikan orang bertukar cerita, di tahun itu radio tak ubahnya Google saat ini, informasi menjadi begitu cepat.

Kecepatan teknologi saat ini secepat kedipan mata. Besok pagi ketika kita bangun tidur, entah apa yang diciptakan Google untuk peradaban, setelah pagi ini Google merilis teknologi Artificial intelligence (AI) dimana Google dapat merestorasi foto lama hitam putih menjadi foto warna natural, dan Google Assistant yang dapat menolong kamu untuk sekedar pesan mie ayam di restoran.

Lantas mau ke mana kita jika gaptek, bahkan kembali ke teknologi lama? Kita akan seperti negara yang tak punya harapan; Afrika, sebagian timur tengah dan Amerika Latin yang pemimpinnya sibuk mengumpulkan kekayaan dan terus berkuasa ketimbang membangun peradaban.

Apa yang dihasilkan Muammar Gaddafi untuk Libya? Tidak ada, kecuali kekayaan pribadinya yang sangat fantastis. Libya tidak punya utang, ya, tapi kaum perempuan di sana tidak punya hak, hanya mencuci, masak, dan melahirkan. Tidak ada peradaban yang dibangun kecuali peradaban standar sekAdar menyamakan dengan negara terbatas lain.

Jadi visi Jokowi di dalam debat sangatlah jelas dan nyata. Jokowi meng-klaim telah mengurangi 23 lembaga yang tidak efisien. Implikasinya adalah turunnya un-efficient cost yang bisa digunakan untuk pemerataan infrastruktur dan perbaikan ekonomi PNS.

Apakah betul lebih baik memakai teknologi lama namun kekayaan negeri kita tetap di dalam negeri?

Sekali lagi, Jokowi sudah menjawab itu semua dengan aksi, nyatanya, Freeport dan Blok Rokan sudah kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Lho kata Prabowo, Freeport McMoran melaporkan keuntungan 81% lari ke FCX sebagai induk Freeport, bagaimana ini?

Di sinilah pentingnya update teknologi informasi, minimal informasinya dulu. 81% economic interest yang dilaporkan adalah kondisi sebelum divestasi saham Freeport oleh Inalum. Nah kan, bagaimana kita bisa memberikan info update ke rakyat jika informasi yang kita terima sendiri begitu terlambat, bahkan salah?

Yang terjadi adalah informasi yang berpotensi hoaks, meskipun seharusnya bukan hoaks, namun terlambat atau salah informasi. Begitu fatal bukan?

Disinilah peran Pemerintah dengan sistem Digital Melayani. Jokowi ingin mengatakan, layani rakyat dengan keterbukaan, jangan persulit rakyat. Bahkan mendaftar Rumah Sakit BPJS pun ada digitalnya, namanya Aplicares.

Di Aplicares, kita bisa melihat Rumah Sakit mana yang bekerja sama dengan BPJS, langsung update di lokasi tempat kita berada, asal ada jaringan internet. 

Caranya: di halaman utama, arahkan kursor ke menu "pencarian", pilih Jarak Terdekat. Lihat menu Pencarian Data Faskes, pilih Rumah Sakit, lalu klik "Cari Faskes", izinkan handphone atau laptop anda melacak keberadaan anda, dan taraaa...daftar Rumah Sakit pun bermunculan.

Sangat-sangat mudah, bahkan di Aplicares kita juga bisa melihat ketersediaan kamar dengan beragam kelas. Bagi saya di mana orang tua saya memakai BPJS, hal ini sangat membantu. 

Pengalaman pribadi ketika ibunda saya terserang stroke ringan, adik saya langsung dengan cepat bisa menentukan harus ke Rumah Sakit mana, Rumah Sakit yang bagus dan bekerjasama dengan BPJS. Ibu saya pun tertolong, 

Lho, kan harus lewat rujukan sana-sini yang merepotkan dulu mas? Ah, pasti kamu belum baca, atau malas baca ini ya: BACA NIH!

Untuk pasien Gawat Darurat tidak diperlukan lagi rujukan, kalaupun harus dirujuk, maka yang terpenting status gawat daruratnya menurun dulu. Tidak boleh pasien dibiarkan tanpa pelayanan.

Kan masih banyak Rumah Sakit yang seperti itu, lelet dan menyusahkan mentang-mentang BPJS? 

Hoy! Jangan jadi rakyat manja. Kalau ada Rumah Sakit yang seperti itu segera laporkan, foto dokter atau susternya, atau pelayannya, atau siapa kek. Laporkan ke BPJS, atau viralkan di twitter. Tenang aja, baru kamu angkat handphonemu untuk foto saja mereka sudah ketakutan kok. Ya, karena ini tugas mereka.

Nge-viralin yang nyampah aja kamu bisa, masak viralin pelayanan buruk aja kamu gak bisa? Come on..

So, masih pilih mana, teknologi jadul? Aku sih NO WAY!

***