Kali Ini SBY Benar Jika Tarik Seluruh Kader Demokrat dari BPN!

Dari Singapura Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang menemani Bu Ani berkirim kabar. Kabar dalam bentuk sebuah memo kalau tidak mau disebut surat. Ditujukan kepada seluruh kader Demokrat. Isi kabar itu tentunya tidak jauh-jauh dari situasi politik Indonesia yang sedikit memanas usai pencoblosan 17 April 2019 lalu.

Dalam memo atau surat itu SBY memberi arahan yang tegas, bahwa seluruh pimpinan maupun kader Partai Demokrat untuk sementara menghentikan “dinas” (bafa: tugas) di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tentu saja arahan yang bersifat imperatif dari seorang ketua umum -bahkan pendiri partai- kepada kadernya ini menjadi pukulan tambahan bagi Prabowo Subianto yang sedang meyakinkan dunia bahwa dirinyalah sebagai pemenang Pilpres dan mendaku sebagai Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo mengklaim real count dan quick count yang dilakukan internal telah memenangkannya dengan suara 62 persen. Tiga kali Prabowo mendeklarasikan "kemenangan"-nya itu, namun belum ada satu pun kepala pemerintahan/negara sahabat yang mengucapkan selamat. Berbeda dengan Joko Widodo yang sudah menerima 25 ucapan selamat dari kepala pemerintahan negara-negara sahabat.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat sebagaimana diwartakan Tirto.id, Amir Syamsudin, membenarkan vailiditas surat tersebut. "Betul," kata Amir saat dimintai konfirmasinya.

Ada tiga poin yang disampaikan SBY. Pertama, “Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca-pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air.”

Kedua, SBY meminta agar para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan Partai Demokrat.

Ketiga, SBY memerintahkan, “Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

Selain tiga poin tersebut di atas, tertulis catatan tambahan yang mengatakan bahwa sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat (SBY), seluruh pimpinan partai maupun kader PD yang “berdinas” di BPN agar sekarang juga kembali untuk konsolidasi.

Surat perintah dari SBY tersebut ditujukan kepada beberapa petinggi PD termasuk Sekjen selaku Pelaksana Tugas Harian Hinca Panjaitan, Wakil Ketua Syarief Hasan, juga ditembuskan kepada Komandan Komando Tugas Bersama (Dankogasma) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.

Tiga poin "Surat Perintah SBY" itu tidak lepas dari kondisi perpolitikan Indonesia yang sedang menderita "demam" (panas dingin) usai pencoblosan dan klaim kemenangan sepihak Prabowo Subianto tanpa menunggu keputusan final KPU.

Di samping itu, muncul pula seruan kepada rakyat dari beberapa organisasi yang mengatasnamakan rakyat untuk melakukan people power yang jauh  sebelumnya sudah digaungkan Amien Rais. Pendiri PAN itu mengatakan, jika ada kecurangan pemilu jangan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, langsung people power saja.

Dalam dua hari terakhir seruan melakukan people power juga sempat muncul. Misalnya Penasihat PA 212 Eggi Sudjana dalam sebuah orasi yang tersebar di media sosial meminta publik untuk melakukan people power di Kertanegara, markas Prabowo. Demikian pula ajakan dari unsur ormas keagamaan yang turun ke jalan untuk melakukan aksi serupa dengan alasan  telah terjadi kecurangan pemilu.

Dengan imbauan Demokrat ini, ke depan jika Prabowo tampil di publik entah untuk kepentingan menyampaikan pernyataan penting kepada media atau deklarasi "kemenangan"-nya yang keempat, kelima, kedelapan, kesebelas dan seterusnya, tidak akan ditemani kader Demokrat, siapapun dia.

***