Beredar spekulasi Ahok akan menggantikan KH Ma'ruf Amin di tengah perjalanan pemerintahan, kalau seandainya Jokowi-Amin memenangi Pilpres 2019.
Kabar ini sudah tersebar baik di media online maupun di jaringan grup WhatsApp, jelas kabar ini tidaklah benar, karena mengganti wakil Presiden itu tidak semudah mengganti supir angkot dengan supir cadangan.
Negara ini diselenggarakan dengan mekanisme aturan dan perundang-undangan, semua dapat dilakukan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Berita seperti ini tidak saja menjadi santapan kaum tak terdidik, tapi juga sudah disantap kaum terpelejar.
Mengganti wakil Presiden itu harus cukup alasannya, dan itu diatur oleh undng-undang. Tidak bisa seorang Wakil Presiden diganti begitu saja, hanya sesuai selera segelintir orang. Prosesnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.
Seperti yang dikatakan politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari spekulasi ini merupakan upaya yang dimunculkan untuk menggembosi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.
Sebab, pergantian wakil presiden tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain ada aturan UU yang harus dilalui, juga harus melewati kompromi antar partai pendukung.
"Tidak ada ceritanya di UU, yang orang bisa menggantikan seseorang, itu seolah menjadi urusan personal kan ada koalisi," tegasnya
Bukan cuma masyarakat biasa yang sudah mempercayai spekulasi ini, bahkan beberapa Ulama nahdliyin pun mempercayainya.
Sebagaimana diberitakan duta.co, ternyata sejak jauh hari sebelum spekulasi ini muncul, para kiai Nahdlatul Ulama (NU) sudah memprediksi bakal ada pergantian pemain antara Ahok dan Ma'ruf.
"Ini sudah lama diprediksi kiai. Saya teringat sambutan kiai di Jombang. Dalam politik apa yang tidak mungkin," tutur Ketua Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN), Agus Solachul A'am di laman tersebut.
Prediksi itu ternyata didasari oleh sejumlah kejanggalan yang terjadi selama penunjukan Ma'ruf sebagai wakil Jokowi.
Sah-sah saja para kiai NU mempercayai spekulasi tersebut, tapi yang jelas, mekanisme penyelenggaraan negara ini diatur Undang-Undang, segala sesuatunya harus sesuai konstitusi, para penyelenggara negara harus tunduk kepada konstitusi.
Sangat diperlukan pengetahuan tentang penyelenggaraan negara, khususnya bagi masyarakat àwam, karena tanpa pengetahuan tata laksana penyelenggaraan negara, masyarakat akan Buta terhadap Politik, dan mudah ditipu daya secara Politik.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
