"Media-media yang kemarin tidak mau mengatakan ada belasan juta orang atau minimal berapa juta orang di situ, kau sudah tidak berhak menyandang predikat jurnalis lagi. Kau, boleh kau cetak, boleh kau ke sini dan ke sana. Saya tidak akan mengakui anda sebagai jurnalis lagi." -- Prabowo Subianto, 5 Desember 2018
Ada begitu banyak studi yang membuktikan mahabesar peran media arus utama seperti televisi dan koran dalam membentuk persepsi politik--saya enggan menyebutnya kesadaran politik--warga negara, termasuk menentukan preferensi dalam pilkada, pemilu dan pilpres.
Media melakukannya melalui pemberitaan tendensius, pun kebijakan memberitakan dan tidak memberitakan hal tertentu. Tidak harus karena disogok, kebijakan ini bisa jadi merupakan wujud konkrit prinsip dan nilai-nilai yang dianut para pemegang kemudi media massa itu.
Salah satu studi lapangan terkini yang membuktikan hal ini dilakukan Alan Gerber, Dean Karlan, dan Daniel Bergan. Ketiganya mensurvei preferensi politik orang Virginia menjelang Pilgub 2005. Mereka menemukan hubungan positif antara paparan berita dua koran utama di Virginia: Washington Post dan Washington Times dengan perilaku dan pandangan politik pemilih.
Saya yakin, Prabowo Subianto tahu juga soal ini. Konsultan politik tentu sudah membisikinya. Karena itu apa yang diberitakan koran-koran terkemuka dan televisi besar sangat dipedulikan Prabowo dan orang-orang dekatnya. Bolehlah kita anggap tingkat kepedulian Prabowo terhadap isi berita media tentang dirinya 3 kali lipat lebih besar dibandingkan yang lawannya, calon petahana Joko Widodo, pedulikan.
Saya duga sebabnya begini, simaklah.
Saya yakin Prabowo Subianto dan timses paham kondisi bahwa mereka tak mungkin menang dalam 'pertempuran darat' kampanye door to door melawan kubu Jokowi. Dari sisi kekuatan pasukan caleg parpol koalisi, Prabowo-Sandiaga jelas kalah dibandingkan Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Jumlah relawan pun demikian. Sudah sejak pilpres 2014 kekuatan Jokowi justru terletak pada besarnya relawan pendukung di akar rumput.
Demikian pula dari sisi soliditas. Tidak semua caleg parpol pendukung Prabowo bersedia bertarung demi Prabowo. Kepentingan kursi DPR dan DPRD membuat mereka mengutamakan memenangkan kursi untuk diri sendiri.
Dengan waktu yang tersisa beberapa bulan dan kondisi keuangan yang kian menipis sebab melesunya ekonomi bikin banyak taipan menjadi pelit--harus lebih selektif menyalurkan investasi pengaruh politik--sudah tidak mungkin bagi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperkuat pasukan darat hingga setara kekuatan lawan.
Front yang bisa dimenangkan dalam waktu singkat dan tidak butuh biaya besar adalah pertempuran udara: merebut hegemoni dalam pemberitaan media massa dan percakapan media sosial.
Di sisi ini, terutama pada percakapan media sosial, Prabowo dianggap unggul karena punya PKS yang dalam khasak-khusuk khalayak dinilai kader-kadernya sudah terbiasa bermain dalam proyek membangun opini publik di kanal-kanal daring.
Kini tinggal memenangkan pemberitaan di media arus utama, terutama tv dan koran. Tugas terakhir ini sangat penting sebab hanya dengan peningkatan elektabilitas di golongan pembaca media cetak dan televisi-televisi besar, Prabowo masih boleh berharap menang pilpres 2019.
Untuk soal terakhir ini, Sandiaga sudah berupaya maksimal dengan jurus petai dan tempe-nya di pasar. Tetapi itu belum cukup sebab kian banyak orang menyerangnya sebagai taktik cari sensasi tanpa esensi. Lebih parah lagi, kini Joko Widodo pun mengimbangi bersafari keluar-masuk pasar.
Prabowo Subianto secara pribadi kalah di media. Orasi-orasinya sering jadi senjata makan tuan gara-gara salah pilih diksi--hemat saya bukan salah diksi melainkan memang persepsi Prabowo sudah demikian.
Publik dan media massa sama-sama tidak tertarik membaca dan memberitakan soal-soal programatik sebab tiada hal baru, berbeda, dan cemerlang yang bisa ditawarkan Prabowo Subianto. Apa yang diwacanakan akan dilakukan Prabowo, sudah dan sedang dijalankan Joko Widodo.
Yang bisa Prabowo lakukan hanya mengulik target-target tidak terpenuhi yang Jokowi janjikan dalam kampanye pilpres 2014. Hal tersebut digoreng dan ditembakkan sebagai kegagalan atau kebohongan Jokowi.
Tetapi narasi negatif seperti ini tidak banyak lagi meraih tambahan simpati. Lama kelamaan orang pun bertanya, lantas apa yang akan dilakukan Prabowo agar bisa lebih baik dibandingkan Jokowi?
Kosong! Prabowo hanya bisa bilang Jokowi buruk, Prabowo lebih baik. Tak ada alasan atau penjelasan rasional bagaimana Prabowo bisa jadi lebih baik dibandingkan Jokowi. Publik diminta percaya tanpa syarat. Tentu tidak banyak lagi orang yang sudi begitu.
Maka jalan tersisa untuk menaikkan elektabilitas adalah kembali memainkan sentimen identitas. Tentu saja kali ini tidak boleh vulgar. Sebuah pesan harus disampaikan masif kepada publik bahwa Prabowo presiden adalah muara politik dari mimpi (jika tak sopan menyebut ilusi) "kebangkitan Islam." Namun pesan itu tidak boleh tampak sebagai eksploitasi politik identitas oleh kubu Prabowo itu sendiri.
Hal ini bisa dicapai dengan memanfaatkan peristiwa unjukrasa besar di masa melawan Ahok, 2 Desember 2016 alias aksi 212. Maka di tengah keheranan publik sebab baru pernah terjadi ada unjukrasa yang dibuatkan temu kangennya, reuni 212 pun dilaksanakan untuk kedua kalinya, 2-12-2018.
Tentu banyak sumber daya yang dimobilisasi demi kelancaran dan kesuksesan acara ini, terutama demi banyaknya orang berkumpul di Monas pada 2 Desember 2018. Tidak mengapa. Meski makan biaya jika hanya dilihat per satuan kegiatan, toh temu kangen 212 ini lumayan murah asalkan mantul 'mantap betul' efek publikasinya.
Dengan jumlah massa yang besar, peristiwa ini ditargetkan menjadi signifikan merebut halaman depan surat kabar dan prime timetayangan tv; dipercakapkan berhari-hari di media sosial. 'Belasan juta umat hadir', 'Umat Islam bersatu', 'Prabowo Subianto presiden 2019' adalah tiga frasa kunci dalam narasi yang digaungkan dari aksi temu kangen ini.
Mengecewakan! Tidak seperti narasi yang diharapkan, media massa arus utama tidak memandang acara temu kangen 212 sebagai peristiwa bernilai berita layak headline.
Lebih buruk lagi, media massa memilih waras, menyebutkan perkiraan jumlah peserta antara 40 ribu hingga ratusan ribu. Hanya segelintir dan tak penting yang ikut-ikutan kehendak Prabowo dan panitia temu kangen, menyebut jumlah peserta jutaan apalagi sampai ikut-ikutan menyampaikan belasan juta.
Tanpa frasa 'belasan juta peserta', narasi temu kangen 212 menjadi sia-sia sebab frasa kunci 'umat Islam bersatu' tidak terpenuhi syaratnya dan pada ujungnya, frasa 'Prabowo presiden' menjadi tak mungkin ada. Hiks.
Mungkin inilah sebabnya Prabowo sangat marah kepada media massa, terutama koran besar dan televisi. Namun kemarahan ini banyak tidak pas-nya. Salah satunya adalah tidak pas dengan narasi temu kangen 212 sebagai inisiatif nonpolitis para peserta. Amarah Prabowo yang tampak berlebihan membuat orang susah percaya klaim temu kangen 212 tidak dibiayai Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Hal-hal tidak pas lainnya kita diskusikan dalam artikel terpisah ya.
Sumber:
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
