Sebanyak 20.000 Anak Siap Belajar di Sekolah Rakyat Tahap Pertama yang Resmi Diluncurkan

Pemerintah mempertegas komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat. Pada tahun ajaran 2025–2026, sebanyak 20.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan mengikuti pembelajaran di 200 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Sekolah Rakyat didesain sebagai sekolah berasrama yang terintegrasi dengan teknologi digital. Pendekatan ini memungkinkan anak-anak dari kelompok rentan tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga penguatan karakter, pelatihan keterampilan, dan literasi digital dalam satu ekosistem pendidikan yang utuh. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial bertindak sebagai pelaksana utama program dengan dukungan lintas kementerian dan sektor swasta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyelesaikan persiapan 100 titik awal dan sedang memfinalisasi 100 titik tambahan sesuai instruksi Presiden. Dari seluruh lokasi ini, diperkirakan lebih dari 20.000 siswa akan memulai pembelajaran secara serentak mulai Juli 2025. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada kemampuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif dan relevan dengan tantangan zaman.

Robben juga menekankan bahwa setiap titik Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan koneksi internet cepat sebagai bagian dari desain sekolah cerdas berbasis digital. Ia menyebutkan bahwa kecepatan akses menjadi salah satu faktor krusial, karena pembelajaran akan menggunakan sistem manajemen digital yang menuntut kelancaran teknologi sebagai medium utama.

Hal senada disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. Ia memastikan bahwa pemerintah telah menghadirkan akses internet berkecepatan 200 Mbps di seluruh lokasi Sekolah Rakyat. Menurutnya, kecepatan ini tidak hanya akan menunjang proses pembelajaran di dalam sekolah, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar yang dapat memanfaatkan jaringan yang sama. Meutya menambahkan bahwa tugas Kementerian Komunikasi dan Digital tidak sebatas menyediakan infrastruktur, tetapi juga memastikan transparansi informasi dan komunikasi publik mengenai keberadaan program.

Dari sisi penguatan sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa semua sarana pendukung telah disiapkan secara menyeluruh. Ia menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat ke depan akan memiliki kualitas fasilitas yang setara dengan sekolah-sekolah unggulan. Pemerintah bahkan telah merencanakan pembangunan sekolah dengan kapasitas besar yang mampu menampung seribu siswa di satu lokasi, lengkap dengan asrama, ruang belajar modern, dan area pengembangan bakat.

Gus Ipul juga menyampaikan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat dirancang untuk menyesuaikan diri dengan karakter dan potensi anak. Sistem pembelajaran yang digunakan tidak bersifat seragam, melainkan fleksibel, memungkinkan siswa untuk masuk dan berkembang sesuai kesiapan mereka masing-masing. Ia menekankan pentingnya memfasilitasi setiap anak agar dapat tumbuh optimal berdasarkan kekuatan dan minat yang dimilikinya, baik dalam akademik, keterampilan, seni, maupun profesi lainnya.

Pendekatan multi-entry dan multi-exit yang diterapkan di Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi anak-anak yang sebelumnya tidak pernah bersekolah atau sempat putus sekolah. Dengan sistem ini, pendidikan tidak lagi menjadi beban yang memaksa, melainkan menjadi ruang bertumbuh yang inklusif. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal hanya karena kendala waktu dan ekonomi.

Salah satu kekuatan utama dari Sekolah Rakyat adalah keberpihakan yang menyeluruh terhadap keluarga miskin. Pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga membina lingkungan keluarganya. Data dari sistem terpadu kesejahteraan sosial digunakan untuk menyeleksi siswa dan menyertakan keluarganya dalam program pemberdayaan. Rumah tidak layak huni milik keluarga siswa akan diperbaiki, sementara orang tua mereka dilibatkan dalam program peningkatan ekonomi.

Selain itu, sektor swasta turut diajak berkolaborasi melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pemerintah membuka ruang bagi kontribusi dunia usaha dalam pembangunan fasilitas, penguatan program, maupun dukungan sosial di sekitar lokasi Sekolah Rakyat. Partisipasi bersama menjadi pilar penting dalam memastikan keberlanjutan program ini ke depan.

Dengan kesiapan infrastruktur, sistem pembelajaran, jaringan internet cepat, dan kurikulum yang adaptif, Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjangkau kelompok paling rentan. Program ini bukan hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membuka jalan perubahan sosial yang menyeluruh.

Sebanyak 20.000 anak yang akan mulai belajar di Sekolah Rakyat merupakan simbol dari awal transformasi besar dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas bukan hak segelintir, melainkan hak setiap anak Indonesia tanpa terkecuali. Dengan pendekatan yang kolaboratif, digital, dan inklusif, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi emas Indonesia menjelang 2045.

)* Pengamat Kebijakan Publik