PepNews - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan perlu ada evaluasi dan reshuffle terhadap kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (doosanequipment.com).
"Sudah tujuh bulan masa pemerintahan. Kalau ada menteri, wakil menteri, atau kepala lembaga yang tidak perform, apa lagi yang ditunggu? Publik tentu berharap segera dievaluasi," kata Adi Prayitno, saat dihubungi, Rabu, 4 Juni 2025.
Menurut Adi, evaluasi dan reshuffle penting lantaran banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan kabinet. Salah satunya, masalah akses terhadap pekerjaan yang masih sulit. Selain itu, ia melanjutkan, ada juga persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di beberapa daerah akhir-akhir ini.
"Hal-hal seperti ini yang menurut saya menjadi sangat penting untuk dievaluasi secara serius. Sudah tujuh bulan para menteri di kabinet ini, tapi progress report-nya tidak terlalu kelihatan. Artinya, ini sudah saatnya harus mulai dievaluasi," ujar Adi.
Adi pun menganggap anggota kabinet yang mengurus masalah ketenagakerjaan sudah selayaknya dievaluasi. Kemudian juga mereka yang bertanggung jawab terhadap masalah kemiskinan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Lalu anggota kabinet yang mengurus ekonomi karena pertumbuhan ekonomi saat ini tidak terlalu baik.
"Itu sektor riil yang selama ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Jadi siapa pun presidennya, sektor-sektor ini menjadi vital dalam sebuah pemerintahan. Karena memang menterinya tidak bisa bekerja sesuai ekspektasi atau tidak perform, ya, memang sudah saatnya dievaluasi," ucap Adi.
Meski demikian, Adi mengatakan tidak semua anggota kabinet Prabowo-Gibran yang kinerjanya minus. Menurut dia, ada juga menteri yang sejauh ini kinerjanya terhitung cukup baik. Misalnya, ia melanjutkan, anggota kabinet yang mengurus masalah pangan.
"Pemerintah menyampaikan kabar baik bahwa kita surplus pangan. Itu bagus. Kalau betul surplus, itu kan sesuatu yang sangat bisa diapresiasi. Artinya, di tengah efisiensi anggaran dan situasi global yang tidak menentu, ada kementerian yang mampu meningkatkan produktivitas kinerjanya," kata Adi.
Lebih lanjut Adi juga menilai positif kinerja sejumlah lembaga lain. Misalnya, Kejaksaan Agung yang banyak mengungkap kasus korupsi besar. "Kejaksaan Agung memang layak diapresiasi karena mengungkap persoalan yang cukup krusial, seperti kasus korupsi di Pertamina dan lain-lain. Itu luar biasa menurut saya. Artinya, supremasi hukum kita sudah menunjukkan taringnya," ujarnya.
Selain itu, Adi menambahkan, ada juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kerja-kerjanya membuat Indonesia aman dari serangan teroris (zero terrorist attack) sejak 2023 dan berhasil mengimplementasikan panduan memberantas terorisme melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).
"Harus diakui bahwa sudah lama negara kita ini tidak dihantui isu-isu terorisme. Itu kan memang layak diapresiasi. Artinya, langkah-langkah mitigasi dan antisipasi yang terkait dengan terorisme itu kan sudah bagus. Penanggulangannya itu bagus," ucap Adi.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, membuka kemungkinan Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle kabinet. Namun, dia mengatakan kapan dan siapa saja menteri yang akan direshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo.
"Ya reshuffle, itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden," kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juni 2025
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews