Oleh : Alfisyah Dianasari
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan pesta demokrasi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia saat memilih kepala negara, kepala daerah ataupun perwakilan di parlemen. Tentu saja gesekan sosial mungkin terjadi, sehingga diperlukan peran dari Tokoh Masyarakat termasuk Ulama untuk menciptakan suasana damai jelang Pemilu 2024.
Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, mengajak ulama hingga tokoh agama untuk turut serta menyukseskan Pemilu 2024 di Jawa Tengah.
Menurut Ganjar, peran mereka membuat suasana damai di masyarakat amatlah penting.
Ganjar menjelaskan, peran tokoh masyarakat juga penting untuk memberikan edukasi. Tokoh agama, ulama, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah.
Dirinya juga menyebut pesan yang disampaikan ulama dan tokoh masyarakat selalu menyejukkan. Sehingga, masyarakat dapat memahami pentingnya persatuan Indonesia.
Di samping ulama dan tokoh agama, Gubernur Jateng 2 periode tersebut juga mengatakan bahwa pihak aparat juga selalu memantau perkembangan yang terjadi di masyarakat.
Di mana aparat penegak hukum juga memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menciptakan suasana damai jelang pemilu 2024.
Ganjar juga menyatakan bahwa provinsi Jawa Tengah siap menyelenggarakan Pemilu 2024 mendatang. Ganjar mengatakan, kesiapan itu didasari dengan pengalaman mengawal pesta demokrasi di tahun-tahun sebelumnya.
Pada kesempatan berbeda, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasuruan menyambangi MUI Pasuruan guna audiensi dan silaturahmi. Agenda tersebut bertujuan untuk membangun koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan kulitas dan integritas Pemilu 2024.
Bawaslu Pasuruan yang diwakili oleh Misbahul Munir, menyampaikan kepada MUI Kabupaten Pasuruan tentang fungsi pengawasan dan pencegahan yang menjadi kewajiban Bawaslu. Dalam tugas mencegah agar potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan 2024 nanti tidak terjadi.
Munir berujar, Tokoh agama dan ulama merupakan aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Melalui MUI Kabupaten Pasuruan, para ulama dan tokoh agama menjadi bagian utama untuk menyampaikan pentingnya menjaga kedamaian antar umat beragama sehingga tercipta pemilu 2024 yang aman dan berkualitas.
Munir menambahkan, pihaknya juga memberikan contoh tentang pentingnya kalangan pemuka agama untuk memahami potensi-potensi pelanggaran dalam Pemilu, misalnya larangan menyelenggarakan kampanye di tempat ibadah.
Sementara itu, Ketua MUI Kab. Pasuruan. KH. Nurul Huda, menyatakan bahwa pihaknya merespon dengan baik kedatangan Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk berkoordinasi dengan MUI Kabupaten Pasuruan dan menyertakan tokoh agama dalam meningkatkan pengawasan partisipatif.
Nurul Huda menilai, terdapat banyak kesamaan antara MUI dan Bawaslu dalam proses pemilu, yaitu kesepakatan dalam menjaga kebhinekaan dalam menjalankan proses demokrasi.
Sementara itu, Indonesia juga memiliki forum yang sangat penting untuk diajak berperan, yakni Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB). Forum Tersebut tentu saja perlu diajak serta dalam menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024.
Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., dalam kesempatan Webinar Pemberdayaan FKUB dalam mendukung suksesnya Pemilu 2024 yang aman dan damai, mengatakan bahwa salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain adalah adanya FKUB.
FKUB telah terbukti dari waktu ke waktu menjadi salah satu pilar yang mengelola harmoni kehidupan kebangsaan Indonesia. Untuk itu, Drs. Bahtiar, sangat berharap agar penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk dapat membangun sinergi dan kolaborasi dengan FKUB yang ada di daerah.
Bahtiar juga menyebutkan, potensi-potensi kerawanan menjelang pemilu 2024 bisa saja terjadi jika penyelenggara pemilu tidak membangun kerja sama dengan FKUB, karena sebagian besar masalah timbul di luar dari masalah pemilu itu sendiri.
Potensi kerawanan inilah yang menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama-sama. Bukan hanya perihal elektoral semata, tetapi justru banyak sekali masalah di luar masalah elektoral yang di luar jangkauan penyelenggara pemilu itu sendiri.
Sementara itu, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Dr. H. Wawan Djunaedi, MA., mengatakan bahwa FKUB sangat penting untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan kebangsaan di Indonesia, termasuk kegiatan pesta demokrasi, Pemilu 2024.
Apalagi FKUB merupakan lembaga kerukunan terbesar, baik secara nasional maupun internasional. Tercatat saat ini ada 545 lembaga FKUB di 34 provinsi, 98 kota dan 413 Kabupaten.
Kekuatan FKUB terbukti karena beranggotakan para pemuka lintas agama, di mana mereka telah mendedikasikan hidupnya untuk menjaga kerukunan umat beragama. Hal ini tentu saja diperlukan guna meredam politisasi agama yang rawan menyebabkan polarisasi.
Harapannya, FKUB dapat mewujudkan kampanye damai jelang pemilu 2024, serta dapat menyebarkan pesan-pesan kerukunan antar-umat beragama.
Tokoh Masyarakat hingga ulama memiliki peran penting dalam menciptakan suasanya yang aman, tenang dan damai jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka memiliki kemampuan untuk mengajak serta memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berperan dalam menjaga perdamaian jelang pesta demokrasi.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews
