Megawati tentang Minyak Goreng, Apa Salahnya?

Kalau Will Smith jengkel, dan lepas kendali menempeleng Chris Rock di atas panggung Oscar 2022, bisa dimengerti. Tak peduli acara itu sedang jadi perhatian masyarakat luas. Membandingkan gundul isterinya dengan gundulnya Demi Moore karena sebab yang berbeda, sungguh tidak etis. Persis materi lawakan pelawak-pelawak amatir Indonesia.

Pada sisi lain, Megawati juga jengkel, entah pada siapa, mengenai komentarnya soal minyak goreng yang jadi bumerang. Megawati dibully karena dianggap tak punya empati pada rakyat jelantah yang maunya bukan minyak goreng jelantah. Padal, apa salah komentar Megawati? Substansinya tidak salah.

Tapi saya menduga, media pers masa kini memang rasa medsos. Media pers bukan lagi media enlightenment, pencerahan, yang membangun kesadaran publik. Bahkan ketika medsos menjadi mainstream, media konvensional (kayak koran dan majalah cetak) pun mengikuti langgam medsos. Takut tersingkirkan atau ditinggalkan.

Pola-pola pemberitaannya, lebih mengakomodasi, bahkan mengeksploitasi, apa yang disuka dan tidak disuka masyarakat. Pemberitaan media konvensional itu, acap hanya berupa kutipan satu sumber. Jika pun ada berkait persoalan pihak lain (sebagai counter), sering dikamuflase penjelasan sepintas bahwa “kami sudah menghubungi Nganu, tetapi masih centang satu…”

Jika hal itu bukan pembohongan, apalagi jika bukan kemalasan, ketidakmampuan, atau keculasan wartawan, redakturnya, dan medianya? Maaf, saya ngomongin soal moralitas, seperti majalah Tempo yang bisa memberitakan soal X negatif terus, namun senyampang itu soal X bisa tersajikan pula secara sebaliknya, bahkan lebih panjang lebar. Karena ternyata hal itu adalah iklan atau advertorial. Keduanya, sama-sama tersaji, di media dan tanggal yang sama, sama-sama pula sebagai teks.

So, media itu dengan naif menyatakan secara tak langsung; kalau berbayar begini kalau tidak berbayar beginu? Makanya tulis yang jelek-jelek, biar yang dijelekkan itu pasang iklan. Marketing yang culas.

Kembali pada komentar Megawati. Sebenarnya secara substansial tak ada yang salah dalam komentarnya. Jika masyarakat konsumen kita punya kemandirian kuat, hal itu bisa jadi daya-tawar jauh lebih sangkil dan mangkus dibanding aturan Pemerintah maupun Parlemen, apalagi demo buruh. Jika masyarakat melakukan boikot, karena toh itu bukan kebutuhan primer (sebagaimana dikatakan Megawati ada cara merebus, mengukus, memanggang, membakar), dengan sendirinya pasar akan tertekan, dan harga turun. Itu pasti.

Tapi karena konsumerisme yang parah, atau konsumtivisme yang tinggi, sebagai bagian dari gaya hidup hedon, kelangkaan minyak goreng disikapi kejengkelan yang tak proporsional. Misal, maki-maki pemerintah, melakukan aksi borong dan timbun. Belum lagi ulah penumpang gelap, ikutan nimbun terus dibagi gratis oleh parpol, atau diberi cap kadruniyah. Walhal pula, mengkonsumsi gorengan secara berlebihan, selalu harus ada tiap hari, juga bukan gaya konsumsi sehat, dibanding merebus, mengukus dan memanggang.

Media massa melihat reaksi publik atas pernyataan Mega, tentu lebih berpihak pada massa dan mengamplifikasinya. Karena simpati publik atas media tersebut, tentu penting di senja kala media massa. Kalau media dan massa sama-sama suka menggoreng, klop dah!

Cuma, memang sayangnya Megawati bukan Gandhi, yang menyerukan perlawanan pada penjajah Inggris waktu dulu, dengan ajaran-ajaran seperti satyagraha (suara kebenaran), ahimsa (tidak membahayakan liyan), swadeshi (negara yang mandiri), dan hartal (pemogokan).

Bisa jadi Megawati berkomentar di saat media massa masa kini tak mengerti 4 ajaran Gandhi, yang bisa membuat Inggris kalah perang, meski rakyat India tanpa senjata api sebagaimana dipakai tentara Inggris. Padal, bapaknya dulu, dalam pidato pembelaan di depan hakim Kolonial, yang dijuduli ‘Indonesia Menggugat’, mengatakan; “Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian!”

Dan kini pula, rakyat jelantah juga punya medianya sendiri. Terbang bebas ke sana-kemari, dengan literasi seadanya, ke berbagai platform medsos. Fesbuk, WAG, tuiter, tiktok, yang bisa menghajar siapa saja yang tak disuka. Nanti kalau terkena UU-ITE, tinggal bilang demokrasi kini telah mati, Pemerintahan anti-kritik, atau Jokowi otoriter. Apalagi dalam minyak goreng pun kini ada identitas agama dan politiknya. Ada minyak goreng cap Wasilah 212. Ada yang dengan stiker logo mercy. Gitu-gitu deh. Dan kita bahagia ngeliat lelucon itu.

Sunardian Wirodono