Jangan hindari konflik. Mari berkonflik, tapi selesaikan. Jangan kemudian cuma curcol di medsos, kayak model sastrawan.
Menanggapi pertentangan pendapat perihal benih lobster, antara kubu Edhy Prabowo selaku Menteri KKP dengan Susi Pujiastuti, mantan Menteri KKP, Jokowi mengatakan: Harus dipertimbangkan aspek kemanfaatan untuk rakyat, kepentingan nasional, dan lingkungan. Tapi terus apa, Pak Presiden?
Jawaban khas mengambang itu, seolah ingin mengajari kita berdemokrasi, atau bagaimana membangun dialog. Tapi karena sering dilepas begitu saja, jadinya memang ngambang. Dan selalu tidak terbangun wacana, kecuali siapa yang berkuasa yang akan menang. Benar atau salah. Peduli atau tidak terhadap pikiran yang (dalam pikiran Jokowi) juga sama-sama baik. Jadi gimana dong?
Sekiranya Pak Presiden serius mengajari beradu wacana, kenapa tidak memanggil Edhy Prabowo dan Susi Pujiastuti, dan para orang pinter? Berembug dalam satu ruangan, kemudian putuskan sikap apa yang diambil. Bukannya membiarkan hal itu menjadi liar, dimanfaatkan oleh stasiun TV swasta untuk syahwat keuntungan, dengan mengeksploitasi kebodohan rakyat.
Pak Presiden sendiri punya TVRI, juga RRI, tapi sama sekali tak dimanfaatkan. Heran saya, sementara negara-negara maju dan modern, tak ada yang membiarkan wacana liar dibangun swasta, tanpa negara sama sekali memiliki media resmi. Itu yang membuat kita bertanya, kenapa tak dibubarkan saja KPI?
Sebagai sesama anggota masyarakat maya, sebagai sesama netizen, Pak Jokowi tentu tahu apa yang sedang ribut di medsos. Bukan soal Uighur, itu mah gorengan para kadrun. Nggak penting. Ini soal bagaimana setelah pendukung sampeyan dikecewakan dengan memasukkan orang Gerindra ke kabinet. Sekarang sampeyan kesannya lebih berpihak pada mereka. Dan tampak mengabaikan Susi Pujiastuti, yang punya peran bukan saja untuk kemaritiman Indonesia, melainkan juga citra sampeyan sebagai Presiden.
Kita tahu Presiden Jokowi tak suka keributan, apalagi yang mengganggu investasi. Susi dulu mungkin di internal kabinet suka ribut, apalagi dengan LBP. Maka muncul isu, Pak Jokowi lebih memihak LBP, dan Susi didepak dari kabinet jilid dua. Benarkah?
Jika ini semua rumors, bijaksanakah sampeyan mendiamkannya, Pak Presiden? Saya tahu situasinya berat. Di luar kuasa sampeyan, juga ada kuasa uang yang bisa menyerang balik. Tapi sampeyan juga meyakini tak ada visi menteri melainkan visi Presiden bukan? Soal ekspor lobster ini visi siapa? Visi Mbok Jinem, yang jualan tempe bosok di Pasar Pundong Mbuantul?
Setelah hal itu jelas, mari kita hitung-hitungan. Memang Pak Presiden tak akan mencalonkan diri lagi di 2024, tapi lantas kenapa dengan alasan itu? Soal Anies Baswedan itu gampang, dia bukan calon presiden yang kuat! Jangan hindari konflik. Mari berkonflik, tapi selesaikan. Jangan kemudian cuma curcol di medsos, kayak model sastrawan.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews