Sebesar Apapun Gajinya, Kalau Bermental Koruptor, Ya Tetap Korupsi!

Prabowo 2014 dulu, Prabowo sekarang. Tetap sama. Uang, uang dan uang. Beliau tetap bersikukuh kalau penyebab utama terjadinya korupsi karena kurangnya penghasilan para pejabat. Hal serupa pernah diungkapnya pada Pilpres sebelumnya.

Tidak adakah strategi dan cara yang lebih efektif agar persoalan korupsi di negeri ini teratasi tanpa harus menjanjikan uang? Yang dikorupsi adalah uang dan solusi dari Prabowo menambahkan uang.

Patut diingat, hampir semua dan bahkan semua pelaku korupsi jelas berpenghasilan lebih dari cukup. Tidak ada satu pun tangkapan penegak hukum yang tergolong berpenghasilan rendah.

Para pelaku korupsi rata-rata pejabat elit, antara lain sekelas anggota wakil rakyat, bupati, walikota, gubernur, menteri hingga pengurus dan pimpinan partai.

Lalu bagaimana Prabowo bisa berkesimpulan bahwa faktor utama penyebab terjadinya korupsi yaitu karena kurangnya penghasilan?

Adakah para mantan narapidana atau minimal tersangka kasus korupsi yang pernah mengaku demikian ke Prabowo?

Atau jangan-jangan para kader Prabowo yang pernah mengalami pesakitan betul berpenghasilan rendah sehingga mereka korupsi?

Saya kurang tahu total jumlah para pelaku korupsi yang sudah diproses oleh penegak hukum, apalagi itu dari partai calon presiden Prabowo. Berdasarkan pemaparan Jokowi pada debat perdana Pilpres 2019 kali ini, setidaknya ada enam calon anggota legislatif yang diusung dan didukung Prabowo merupakan mantan terpidana kasus korupsi.

Persoalan faktor penghasilan kita serahkan saja kepada publik untuk dinilai. Apakah memang karena faktor itulah penyebab terjadinya pencurian uang oleh oknum atau bukan.

Tetapi yang pasti, Prabowo menilai dan berprinsip kuat, korupsi harus dihapuskan dengan menggunakan kekuatan uang. Para pejabat wajib diberi uang lebih banyak lagi.

Kalau ada di antara para pembaca yang punya data penghasilan pokok dan tambahan bulanan para pejabat yang Prabowo maksud, mungkin bisa diserahkan secepatnya ke beliau.

Ada hal unik yang cukup menggelitik saya dari pernyataan Prabowo terkait calon anggota legislatifnya yang punya rekam jejak pelaku korupsi.

Beliau mengatakan, para mantan narapidana rasuah harus diberi kesempatan kembali lagi mencalonkan diri untuk menduduki posisi yang sama terdahulu atau di posisi baru yang lain. Bagi Prabowo, kesempatan dipilih dan memilih di sebuah jabatan adalah hak asasi dan konstitusional setiap warga negara.

Betul, Prabowo! Itu hak asasi dan sangat konstitusional!

Pertanyaanya, apakah negara Indonesia kekurangan orang yang belum terkontaminasi oleh dosa-dosa korupsi?

Bukankah warga pemilih juga punya hak untuk diberi calon terbaik selain para mantan narapidana kasus korupsi?

Di manakah tanggungjawab moral seorang Prabowo terhadap negeri ini?

Masih layakkah tindak pidana korupsi disebut sebagai extra ordinary crime?

Mari kita akhiri pertanyaan ini. Sebagian sudah dijawab Prabowo, sekarang giliran seluruh rakyat Indonesia. Sila beri penilaian!

Saya ingin lanjutkan hal baru. Di samping menambah gaji para pejabat, Prabowo juga mengatakan, kalau mau kasus korupsi lenyap, gaji para penegak hukum harus dinaikkan berkali-kali lipat. Para hakim, jaksa, personil kepolisian dan KPK wajib diberi fasilitas serupa. Uang, uang dan uang yang melimpah. Prabowo menyebut hal ini berkali-kali pada sesi debat.

Lah, apa hubungannya penyelesaian kasus korupsi dengan peningkatan gaji para penegak hukum? Apakah mereka juga mengeluhkan hal yang sama seperti disebut Prabowo terhadap pelaku korupsi, yakni kekurangan gaji?

Tanggapan saya, sama seperti paparan di atas. Saya memastikan, jika uang dijadikan sebagai solusi utama dalam pemberantasan kasus korupsi, ke depan akan semakin banyak orang berlomba-lomba korupsi. Mereka punya benteng pertahanan kuat, dalil kekurangan uang. Dan lagi-lagi, selesaikan itu pula dengan uang!

Prabowo, saya dan mungkin seluruh rakyat Indonesia menangis mendengar solusi sejenis ini!

***