Oleh: Nana Sukmawati
Stabilitas nasional menjadi faktor utama dalam menjaga kelangsungan dan kemajuan pembangunan di Indonesia. Tanpa kondisi yang kondusif, berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit terlaksana. Oleh karena itu, wacana aksi Indonesia Gelap Jilid 2 yang kembali muncul perlu disikapi dengan bijak agar tidak mengganggu stabilitas yang telah terjaga.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah bekerja keras untuk menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto telah menjalankan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kritik yang bersifat membangun agar tidak merusak proses pemerintahan yang tengah berjalan.
Aksi protes merupakan bagian dari demokrasi, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif. Demonstrasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan ketegangan dan memperlambat jalannya pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menyalurkan aspirasinya melalui jalur yang lebih konstruktif.
Isunya muncul Mahasiswa di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, mulai menggalang kekuatan untuk melaksanakan aksi Indonesia Gelap Jilid 2. Mereka berkumpul dalam berbagai forum diskusi guna merancang strategi dan tuntutan yang akan disampaikan. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya yang berlangsung sejak Februari lalu, dengan tuntutan yang beragam.
Tuntutan utama mereka mencakup pendidikan gratis, pembatalan pemangkasan anggaran, pencabutan proyek strategis nasional yang dianggap bermasalah, serta evaluasi program makan bergizi gratis. Selain itu, mereka juga menolak revisi sejumlah undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Namun, perlu dipertanyakan apakah semua tuntutan ini telah melalui kajian yang komprehensif.
Pemerintah saat ini terus berupaya menjalankan berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dialog dan diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan aksi demonstrasi besar-besaran yang berpotensi menimbulkan instabilitas.
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan bahwa masa depan Indonesia tidaklah gelap. Pihaknya optimis bahwa dengan kerja keras semua elemen bangsa, Indonesia akan menjadi negara maju. Oleh karena itu, seluruh masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan justru terjebak dalam aksi yang dapat menghambat kemajuan.
Menurut SBY, Indonesia adalah negara yang penuh harapan dan memiliki potensi besar untuk mencapai kemajuan. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika seluruh elemen bangsa bekerja sama dalam suasana yang kondusif. Perdebatan dan kritik terhadap pemerintah memang penting, tetapi harus diimbangi dengan tindakan nyata untuk membangun negeri.
Seiring dengan dinamika politik dan sosial yang berkembang, stabilitas nasional harus tetap dijaga. Ketidakstabilan hanya akan memperlambat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap aksi harus dipastikan tidak berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat secara luas.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan ini harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kritik yang konstruktif lebih efektif dibandingkan aksi yang berpotensi memicu ketegangan.
Pemerintah terus membuka jalur komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan, seperti audiensi dan forum diskusi, agar solusi dapat dicapai dengan cara yang lebih efektif.
Di era digital saat ini, media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan. Penyampaian kritik melalui jalur yang lebih modern dan rasional dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tanpa menimbulkan gangguan stabilitas.
Semua elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan akademisi, memiliki peran dalam menjaga kedamaian serta memastikan jalannya pembangunan yang berkelanjutan. Aksi yang mengganggu ketertiban hanya akan membawa dampak negatif bagi seluruh pihak.
Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan, tetapi tetap mampu bertahan dan berkembang berkat semangat persatuan. Oleh karena itu, aksi-aksi yang berpotensi merusak stabilitas harus dihindari demi masa depan yang lebih baik.
Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang pro-rakyat. Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah diberikan waktu dan kesempatan untuk membuktikan kinerjanya sebelum masyarakat melakukan aksi yang dapat memperkeruh situasi.
Demonstrasi yang tidak terkontrol juga berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap potensi penyusupan dan provokasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kekacauan yang lebih luas.
Masyarakat perlu bersikap kritis, tetapi tetap rasional dalam menyikapi setiap isu. Informasi yang didapat harus berasal dari sumber yang kredibel agar keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta, bukan sekadar provokasi.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju. Namun, untuk mencapai hal tersebut, seluruh elemen bangsa harus berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan.
Stabilitas nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Selain itu, aksi-aksi yang dapat mengganggu ketertiban sebaiknya dikaji ulang agar tidak menghambat kemajuan yang telah dicapai.
Masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana masyarakatnya bersikap dalam menghadapi tantangan. Dengan menjaga persatuan dan mengedepankan dialog, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah tanpa perlu menghadapi gejolak yang tidak perlu.
)* Penulis adalah mahasiswa Palembang tinggal di Jakarta
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews